alexametrics
25.9 C
Denpasar
Wednesday, May 25, 2022

Walikota Jaya Negara Berhentikan Kadisbud Denpasar IGN Mataram

DENPASAR- Sehari sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan aci-aci dan sesajen, Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Bagus Mataram langsung diberhentikan dari jabatannya.

 

Pemberhentian IGN Mataram itu disampaikan langsung Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Jumat (6/8).

 

Jaya Negara menjelaskan, pemberhentian jabatan kadisbud Kota Denpasar yang disandang IGN Mataram itu diakui telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  11 tahun 2017 tentang Manajeman PNS  Pasal 276 huruf C.

 

Dikatakannya, sesuai PP No.11/2017, maka bagi setiap PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ditetapkan sebagai tersangka diberhentikan sementara sebagai PNS.

- Advertisement -

 

“Ini adalah tindakan atau sesuai dengan ketentuan administrasi. Tujuannya supaya yang bersangkutan dapat fokus menjalani proses hukum yang dihadapi,”tegas Walikota Denpasar IGN Jaya Negara

 

Lebih lanjut, setelah pemberhentian sementara, Jaya Negara juga meminta agar IGN Mataram tetap kooperatif.

 

Selanjutnya, dengan pemberhentian IGN Mataram, dalam waktu dekat, pihaknya akan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt).

 

“Prinsipnya kami (Pemkot Denpasar) menghormati azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum karena ini Negara hukum. Kemudian untuk langkah berikutnya, sejauh yang bersangkutan belum divonis, minimal nanti ada langkah pendampingan. Tentu pendampingan sesuai aturan,” tukasnya. 

Baca Juga:  Pinggul Korban Seruduk Truk Sampai Patah, Polisi Buru Pengemudi Mobil

 

Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Yuliana Sagala mengumumkan pentetapan IGN Bagus Mataram sebagai tersangka korupsi pengadaan aci-aci dan sesajen di Disbud Kota Denpasar

Sesuai keterangan resminya, kajari cantik ini menyebut jika IGM (I Gusti Ngurah Bagus Mataram) ditetapkan sebagai tersangka per tanggal 5 Agustus 2021.

Penetapan tersangka IGM (I Gusti Ngurah Bagus Mataram, Red) tersebut berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor 01/N.1.10/Fd.1/08/2021.

 

IGN Mataram ditetapkan tersangka terkait dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar berupa aci-aci dan sesajen Tahun Anggaran 2019-2020 pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

 

Dari proses penyidikan, penyidik menemukan adanya bukti permulaan yang cukup, yakni minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 Ayat (1) KUHAP untuk menetapkan IGM sebagai tersangka.

 

Selain itu, sebagai kadisbud, kata Yuliana posisi Bagus Mataram cukup vital dalam perkara ini.

Baca Juga:  Bongkar Dugaan Korupsi DID Tabanan, KPK Kembali Periksa Empat Pejabat

Yakni sebagai pengguna anggaran (PA) sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan barang dan jasa aci-aci dan sesajen untuk desa adat, banjar adat dan subak yang berada di bawah kelurahan se-Kota Denpasar.

 

Bantuan untuk desa adat, banjar, dan subak ini bersumber dari dana BKK Provinsi Bali dan BKK Kota Denpasar Tahun 2019 dan 2020 pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan nilai sebesar Rp 1 miliar lebih.

 

Yuliana menjelaskan, dalam perkara ini, penyidik menjerat IGM dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf f Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

- Advertisement -

DENPASAR- Sehari sejak ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan aci-aci dan sesajen, Kepala Dinas Kebudayaan (Kadisbud) Kota Denpasar I Gusti Ngurah Bagus Mataram langsung diberhentikan dari jabatannya.

 

Pemberhentian IGN Mataram itu disampaikan langsung Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Jumat (6/8).

 

Jaya Negara menjelaskan, pemberhentian jabatan kadisbud Kota Denpasar yang disandang IGN Mataram itu diakui telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor  11 tahun 2017 tentang Manajeman PNS  Pasal 276 huruf C.

 

Dikatakannya, sesuai PP No.11/2017, maka bagi setiap PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ditetapkan sebagai tersangka diberhentikan sementara sebagai PNS.

 

“Ini adalah tindakan atau sesuai dengan ketentuan administrasi. Tujuannya supaya yang bersangkutan dapat fokus menjalani proses hukum yang dihadapi,”tegas Walikota Denpasar IGN Jaya Negara

 

Lebih lanjut, setelah pemberhentian sementara, Jaya Negara juga meminta agar IGN Mataram tetap kooperatif.

 

Selanjutnya, dengan pemberhentian IGN Mataram, dalam waktu dekat, pihaknya akan segera menunjuk pelaksana tugas (Plt).

 

“Prinsipnya kami (Pemkot Denpasar) menghormati azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum karena ini Negara hukum. Kemudian untuk langkah berikutnya, sejauh yang bersangkutan belum divonis, minimal nanti ada langkah pendampingan. Tentu pendampingan sesuai aturan,” tukasnya. 

Baca Juga:  Kadisbud Denpasar IGN Mataram Jadi Tersangka Korupsi Sesajen Rp1 M

 

Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar Yuliana Sagala mengumumkan pentetapan IGN Bagus Mataram sebagai tersangka korupsi pengadaan aci-aci dan sesajen di Disbud Kota Denpasar

Sesuai keterangan resminya, kajari cantik ini menyebut jika IGM (I Gusti Ngurah Bagus Mataram) ditetapkan sebagai tersangka per tanggal 5 Agustus 2021.

Penetapan tersangka IGM (I Gusti Ngurah Bagus Mataram, Red) tersebut berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor 01/N.1.10/Fd.1/08/2021.

 

IGN Mataram ditetapkan tersangka terkait dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar berupa aci-aci dan sesajen Tahun Anggaran 2019-2020 pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.

 

Dari proses penyidikan, penyidik menemukan adanya bukti permulaan yang cukup, yakni minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 Ayat (1) KUHAP untuk menetapkan IGM sebagai tersangka.

 

Selain itu, sebagai kadisbud, kata Yuliana posisi Bagus Mataram cukup vital dalam perkara ini.

Baca Juga:  Duh, Paksa Threesome Pelajarnya, Wakasek SMA Ini Terancam 20 Tahun

Yakni sebagai pengguna anggaran (PA) sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan barang dan jasa aci-aci dan sesajen untuk desa adat, banjar adat dan subak yang berada di bawah kelurahan se-Kota Denpasar.

 

Bantuan untuk desa adat, banjar, dan subak ini bersumber dari dana BKK Provinsi Bali dan BKK Kota Denpasar Tahun 2019 dan 2020 pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dengan nilai sebesar Rp 1 miliar lebih.

 

Yuliana menjelaskan, dalam perkara ini, penyidik menjerat IGM dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf f Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/