alexametrics
27.6 C
Denpasar
Saturday, May 21, 2022

Berlanjut! KPK Periksa Lagi Dua Pejabat Kemenkeu dan Pemkab Tabanan

DENPASAR – Cukup lama tak terdengar, dugaan kasus korupsi berupa suap atau gratifikasi Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan tahun 2018 ternyata masih berlanjut. KPK memeriksa pejabat Kemenkeu dan Pemkab Tabanan.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada radarbali.id pada Senin (6/12/2021). Kali ini, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa dua orang penting.

Dua orang yang dipanggil komisi antirasuah adalah Rifa Surya, pejabat Kementerian Keuangan dan Ida Bagus Wiratmaja, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kab. Tabanan.

 

“Hari ini (Senin, 6/12/2021) pemeriksaan saksi perkara TPK (tindak pidana korupsi) dugaan korupsi pengurusan Dana Insentif Daerah/DID Kab. Tabanan, Bali,” ujar Ali Fikri.

 

Dikatakannya, pemeriksaan terhadap dua pejabat itu dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada Kav-4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

- Advertisement -

 

Ali Fikri tidak menjelaskan secara rinci apa dan bagaimana keterlibatan kedua orang ini. Namun, yang pasti keduanya merupakan saksi penting dalam dugaan kasus suap yang melibatkan mantan pejabat tinggi di Tabanan.

Baca Juga:  Kejaksaan Negeri Tabanan Siap Pasok Data ke KPK  

 

Dalam penjelasannya, hanya dikatakan Rifa Surya sebagai Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Januari – Agustus 2018).

 

Sedangkan Ida Bagus Wiratmaja selaku PNS yang juga merupakan Mantan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tabanan. Pada era kepemimpinan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Gus Wirat, demikian dia biasa disapa, “masuk kotak”. Gus Wirat digeser menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Pemkab Tabanan.

 

Posisi Kepala Bapelitbang Tabanan saat ini dijabat I Gede Urip Gunawan. Sebelumnya, Urip merupakan kepala Inspektorat Tabanan. Dia mulai menjadi inspektur pada tanggal 9 Juli 2021 lalu.

 

Sebelumnya diberitakan bahwa terungkapnya dugaan gratifikasi dari Bupati Tabanan kepada pejabat Kemenkeu dalam pengurusan DID tahun 2018 setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak. Di antaranya adalah Yaya Purnomo, pejabat Kemenkeu.

Baca Juga:  Sekda Adi Arnawa Harapkan Dukungan Semua Pihak Sukseskan Proyek JLS

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan tahun 2019 lalu terungkap dugaan gratifikasi ini berawal ketika Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menginginkan agar Tabanan mendapatkan DID tahun 2018.

Kemudian Eka Wiryastuti memerintahkan I Dewa Nyoman Wiratmaja, staf khusus Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi, untuk menghubungi anggota BPK RI Bahrullah Akbar.

Dari Bahrullah Akbar, Dewa Wiratmaja diberikan jalur ke Yaya Purnomo di Kemenkeu. Kemudian, pertemuan dan pembicaraan intens antara Dewa Wiratmaja dan Yaya Purnomo pun dilakukan. Akhirnya, Yaya minta “dana adat istiadat” sebesar 3 persen dari nilai anggaran DID yang akan diterima Tabanan.

Akhirnya Yaya dan Rifa Surya (pejabat Kemenkeu) pun mendapat gratifikasi diduga dari pejabat Tabanan Rp600 juta dan dan USD55.000. Jika seluruhnya dirupiahkan setara dengan Rp1,3 miliar. Sedangkan Kabupaten Tabanan pada tahun 2018 itu mendapat DID Rp51 miliar. Dana itu dipakai untuk sejumlah proyek atau kegiatan, di antaranya pada bidang infrastuktur, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan lainnya.

- Advertisement -

DENPASAR – Cukup lama tak terdengar, dugaan kasus korupsi berupa suap atau gratifikasi Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan tahun 2018 ternyata masih berlanjut. KPK memeriksa pejabat Kemenkeu dan Pemkab Tabanan.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada radarbali.id pada Senin (6/12/2021). Kali ini, pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa dua orang penting.

Dua orang yang dipanggil komisi antirasuah adalah Rifa Surya, pejabat Kementerian Keuangan dan Ida Bagus Wiratmaja, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kab. Tabanan.

 

“Hari ini (Senin, 6/12/2021) pemeriksaan saksi perkara TPK (tindak pidana korupsi) dugaan korupsi pengurusan Dana Insentif Daerah/DID Kab. Tabanan, Bali,” ujar Ali Fikri.

 

Dikatakannya, pemeriksaan terhadap dua pejabat itu dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gedung Merah Putih, Jalan Kuningan Persada Kav-4, Setiabudi, Jakarta Selatan.

 

Ali Fikri tidak menjelaskan secara rinci apa dan bagaimana keterlibatan kedua orang ini. Namun, yang pasti keduanya merupakan saksi penting dalam dugaan kasus suap yang melibatkan mantan pejabat tinggi di Tabanan.

Baca Juga:  [Breaking News] Gendo Laporkan Tiga Hakim PN Gianyar ke KY

 

Dalam penjelasannya, hanya dikatakan Rifa Surya sebagai Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Januari – Agustus 2018).

 

Sedangkan Ida Bagus Wiratmaja selaku PNS yang juga merupakan Mantan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tabanan. Pada era kepemimpinan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Gus Wirat, demikian dia biasa disapa, “masuk kotak”. Gus Wirat digeser menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan Pemkab Tabanan.

 

Posisi Kepala Bapelitbang Tabanan saat ini dijabat I Gede Urip Gunawan. Sebelumnya, Urip merupakan kepala Inspektorat Tabanan. Dia mulai menjadi inspektur pada tanggal 9 Juli 2021 lalu.

 

Sebelumnya diberitakan bahwa terungkapnya dugaan gratifikasi dari Bupati Tabanan kepada pejabat Kemenkeu dalam pengurusan DID tahun 2018 setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak. Di antaranya adalah Yaya Purnomo, pejabat Kemenkeu.

Baca Juga:  Begini Kronologis Bule Swedia Tonjok PSK Usai Ditagih Bayaran Wik-wik

Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan tahun 2019 lalu terungkap dugaan gratifikasi ini berawal ketika Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menginginkan agar Tabanan mendapatkan DID tahun 2018.

Kemudian Eka Wiryastuti memerintahkan I Dewa Nyoman Wiratmaja, staf khusus Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi, untuk menghubungi anggota BPK RI Bahrullah Akbar.

Dari Bahrullah Akbar, Dewa Wiratmaja diberikan jalur ke Yaya Purnomo di Kemenkeu. Kemudian, pertemuan dan pembicaraan intens antara Dewa Wiratmaja dan Yaya Purnomo pun dilakukan. Akhirnya, Yaya minta “dana adat istiadat” sebesar 3 persen dari nilai anggaran DID yang akan diterima Tabanan.

Akhirnya Yaya dan Rifa Surya (pejabat Kemenkeu) pun mendapat gratifikasi diduga dari pejabat Tabanan Rp600 juta dan dan USD55.000. Jika seluruhnya dirupiahkan setara dengan Rp1,3 miliar. Sedangkan Kabupaten Tabanan pada tahun 2018 itu mendapat DID Rp51 miliar. Dana itu dipakai untuk sejumlah proyek atau kegiatan, di antaranya pada bidang infrastuktur, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan lainnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/