alexametrics
26.5 C
Denpasar
Saturday, May 21, 2022

Ketuk Palu, RUU Kejaksaan Disetujui Jadi Undang-Undang

DENPASAR, Radar Bali – Pada 7 Desember 2021, Jaksa Agung Burhanuddin didampingi Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono menghadiri rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.

 

Rapat paripurna menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

 

Pengesahan UU tersebut setelah melalui serangkaian kajian oleh panitia kerja (panja). Panja selanjutnya membentuk Timus/Timsin untuk melakukan perumusan dan sinkronisasi seluruh materi substansi.

 

Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama dengan Pemerintah pada tanggal 6 Desember 2021, seluruh fraksi menyatakan menerima hasil kerja Panja dan menyetujui pengesahan RUU menjadi Undang-Undang.

Baca Juga:  Ternyata Ini Alasan Bos Laundry Ini Percaya Diri Tak Masuk Penjara…
- Advertisement -

 

Sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya, substansi yang menjadi pembahasan dalam rancangan undang-undang ini, antara lain usia pengangkatan jaksa dan usia pemberhentian Jaksa dengan hormat.

 

Panja menyepakati perubahan syarat usia menjadi jaksa menjadi berumur paling rendah 23 tahun dan paling tinggi 30 tahun. Selain itu, Panja juga menyepakati perubahan batas usia pemberhentian Jaksa dengan hormat diubah pada Pasal 12 Undang-Undang ini, yang semula 62 tahun menjadi 60 tahun.

 

 

“Kita semua mengharapkan agar RUU tersebut dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

 

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun dalam penegakan hukum untuk menjamin pemenuhan hak-hak dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara.

Baca Juga:  Polisi Bekuk Maling Belasan BPKB dan Sertifikat di Kantor Bumdes

 

Salah satu aspek penguatan yang diperlukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah keadilan restoratif. Saat ini, telah terjadi pergeseran makna keadilan dari keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula.

 

“Setelah mempertimbangkan persetujuan fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili presiden dalam rapat paripurna yang terhormat ini, Presiden menyatakan setuju RUU Kejaksaan disahkan menjadi UU,” tukas Yasonna.(rba) 

- Advertisement -

DENPASAR, Radar Bali – Pada 7 Desember 2021, Jaksa Agung Burhanuddin didampingi Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono menghadiri rapat paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.

 

Rapat paripurna menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

 

Pengesahan UU tersebut setelah melalui serangkaian kajian oleh panitia kerja (panja). Panja selanjutnya membentuk Timus/Timsin untuk melakukan perumusan dan sinkronisasi seluruh materi substansi.

 

Dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama dengan Pemerintah pada tanggal 6 Desember 2021, seluruh fraksi menyatakan menerima hasil kerja Panja dan menyetujui pengesahan RUU menjadi Undang-Undang.

Baca Juga:  NGENES! Depresi, Tak Ditahan, Saat Pelimahan Bule Ausie Langsung Disel

 

Sebagai penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya, substansi yang menjadi pembahasan dalam rancangan undang-undang ini, antara lain usia pengangkatan jaksa dan usia pemberhentian Jaksa dengan hormat.

 

Panja menyepakati perubahan syarat usia menjadi jaksa menjadi berumur paling rendah 23 tahun dan paling tinggi 30 tahun. Selain itu, Panja juga menyepakati perubahan batas usia pemberhentian Jaksa dengan hormat diubah pada Pasal 12 Undang-Undang ini, yang semula 62 tahun menjadi 60 tahun.

 

 

“Kita semua mengharapkan agar RUU tersebut dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang,” ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

 

Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun dalam penegakan hukum untuk menjamin pemenuhan hak-hak dan kepastian hukum yang adil bagi warga negara.

Baca Juga:  Tega Bunuh Setelah Gelap Mata karena Pintu depan Rumahnya Didobrak

 

Salah satu aspek penguatan yang diperlukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia adalah keadilan restoratif. Saat ini, telah terjadi pergeseran makna keadilan dari keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kembali ke keadaan semula.

 

“Setelah mempertimbangkan persetujuan fraksi-fraksi, izinkanlah kami mewakili presiden dalam rapat paripurna yang terhormat ini, Presiden menyatakan setuju RUU Kejaksaan disahkan menjadi UU,” tukas Yasonna.(rba) 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/