alexametrics
29.8 C
Denpasar
Monday, May 23, 2022

Diduga Sunat Santunan Kematian, Warga Tuntut Oknum Kelian Dipecat

NEGARA-Belasan krama (warga) Banjar Petapan Kaja, Desa Pergung, Kamis (8/4) mendatangi kantor Camat Mendoyo.

Kedatangan warga banjar ke kantor camat, ini tak lain sebagai aksi lanjutan setelah aspirasi dan penyampaian mosi tidak percaya terhadap kepala kewilayahan di kantor desa tak mendapat kepastian.

Seperti saat mendatangi kantor desa beberapa waktu lalu, belasan warga kembali menyampaikan mosi tak percaya terhadap kinerja kelian banjar yang diduga melakukan pemotongan santunan kematian untuk warga.

Bahkan, bukan hanya mosi tidak percaya, warga yang sudah jengah dengan mental buruk oknum kelian, juga menuntut agar kelian Banjar Petapan Kaja diberhentikan alias dipecat dari jabatannya.

 “Kami menyampaikan amanat warga yang sebelumnya sudah menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kelian,” kata Ketua Badan Rembug Banjar Petapan Kaja I Nyoman Panditama.

Baca Juga:  Tak Ada Firasat, Korban Hanyut karena Berenang Terlalu ke Tengah Laut

Warga menyampaikan mosi tidak percaya dan menuntut kelian diberhentikan sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2020.

Namun atas aduan warga, pihak desa justru tidak mengambil keputusan dan menyebabkan masalah berlarut-larut.

- Advertisement -

Padahal selaku atasan kelian, kata Nyoman Panditama, perbekel semestinya bisa menindaklanjuti tuntutan warga.

Kata Nyoman Panditama, salah satu alasan mendasar warga menuntut kelian banjar diberhentikan, selain mengenai pelayanan administrasi yang buruk, paling fatal yakni adanya dugaan pemotongan dana santunan kematian bagi warga.

“Intinya (atas masalah ini) warga sudah jenuh menunggu kepastian dari desa,” tandasnya. 

Sementara itu, terkait kedatangan belasan warga, Camat  Mendoyo I Putu Nova Noviana dihadapan warga menyatakan akan memfasilitasi dan mengkoordinasikan ke pemerintah desa.

Baca Juga:  Jagoan Tanpa Lawan Tanding, Begini Penampilan Gung Balang di Polresta

Pasalnya, kata Nova, kewenangan penuh sejatinya ada di perbekel atau kepala desa sesuai dengan UU Desa.

Sedangkan camat, menurutnya hanya berkewenangan memberikan rekomendasi berkaitan dengan perangkat desa.

Karena ada tuntutan warga tersebut, pihaknya selain akan turun untuk menyerap dan mendalami penyampaian perwakilan masyarakat ini. Selaku camat, pihaknya juga akan menunggu hasil laporan dan rekomendasi dari Inspektorat. 

 “Warga sudah diminta untuk tetap mengedepankan praduga tak bersalah,” tukasnya.

- Advertisement -

NEGARA-Belasan krama (warga) Banjar Petapan Kaja, Desa Pergung, Kamis (8/4) mendatangi kantor Camat Mendoyo.

Kedatangan warga banjar ke kantor camat, ini tak lain sebagai aksi lanjutan setelah aspirasi dan penyampaian mosi tidak percaya terhadap kepala kewilayahan di kantor desa tak mendapat kepastian.

Seperti saat mendatangi kantor desa beberapa waktu lalu, belasan warga kembali menyampaikan mosi tak percaya terhadap kinerja kelian banjar yang diduga melakukan pemotongan santunan kematian untuk warga.

Bahkan, bukan hanya mosi tidak percaya, warga yang sudah jengah dengan mental buruk oknum kelian, juga menuntut agar kelian Banjar Petapan Kaja diberhentikan alias dipecat dari jabatannya.

 “Kami menyampaikan amanat warga yang sebelumnya sudah menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kelian,” kata Ketua Badan Rembug Banjar Petapan Kaja I Nyoman Panditama.

Baca Juga:  Fantastis! Pemilihan Perbekel, Pemkab Jembrana Anggarkan Rp 1, 8 M

Warga menyampaikan mosi tidak percaya dan menuntut kelian diberhentikan sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2020.

Namun atas aduan warga, pihak desa justru tidak mengambil keputusan dan menyebabkan masalah berlarut-larut.

Padahal selaku atasan kelian, kata Nyoman Panditama, perbekel semestinya bisa menindaklanjuti tuntutan warga.

Kata Nyoman Panditama, salah satu alasan mendasar warga menuntut kelian banjar diberhentikan, selain mengenai pelayanan administrasi yang buruk, paling fatal yakni adanya dugaan pemotongan dana santunan kematian bagi warga.

“Intinya (atas masalah ini) warga sudah jenuh menunggu kepastian dari desa,” tandasnya. 

Sementara itu, terkait kedatangan belasan warga, Camat  Mendoyo I Putu Nova Noviana dihadapan warga menyatakan akan memfasilitasi dan mengkoordinasikan ke pemerintah desa.

Baca Juga:  Tewas Mendadak di Teras Rumah, Staf SD AMI Denpasar Dites Swab

Pasalnya, kata Nova, kewenangan penuh sejatinya ada di perbekel atau kepala desa sesuai dengan UU Desa.

Sedangkan camat, menurutnya hanya berkewenangan memberikan rekomendasi berkaitan dengan perangkat desa.

Karena ada tuntutan warga tersebut, pihaknya selain akan turun untuk menyerap dan mendalami penyampaian perwakilan masyarakat ini. Selaku camat, pihaknya juga akan menunggu hasil laporan dan rekomendasi dari Inspektorat. 

 “Warga sudah diminta untuk tetap mengedepankan praduga tak bersalah,” tukasnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/