27.6 C
Denpasar
Tuesday, January 31, 2023

Buntut Kasus Ijazah, Mantan Ketua KPUD Klungkung Kembali Diperiksa

SEMARAPURA – Penyidik Satuan Reskrim Polres Klungkung telah meminta keterangan Ketua KPUD Klungkung periode 2014-2019, I Made Kariada terkait kasus dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan Anggota DPRD Klungkung, I Nyoman Mujana bertempat di kantor Satreskrim Polres Klungkung, Rabu (7/12/2022).

Dalam pemeriksaan tersebut, terungkap adanya perbedaan antara bekas ijazah yang diupload ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dengan bekas yang diterima KPU Klungkung.

Kasat Reskrim Iptu Arung Wiratama dikonfirmasi membenarkan bahwa penyidik Satrekrim Klungkung telah meminta keterangan Kariada. Pemeriksaan terhadap Ketua KPU Klungkung periode 2014-2019 itu kemarin merupakan pemeriksaan untuk kali kedua. “Ini pemeriksaan tambahan. Setelah ini, rencananya kami meminta keterangan dari KPU RI. Untuk KPU RI tentatif, apakah dilakukan pemeriksaan di Klungkung atau di Jakarta,” ungkapnya.

Sementara itu, Kariada yang dikonfirmasi terpisah membenarkan pihaknya kembali diperiksa, kemarin. Diperiksa mulai pukul 09.30-11.30, ada sejumlah hal yang ditanyakan pihak penyidik.

“Berkaitan dengan yang tadi, yang ditanyakan oleh penyidik itu mekanisme proses pencalonan, proses verifikasi, verifikasi administrasi, baik itu sarat calon maupun, mekanisme pencalonan, verifikasi ijazah juga, mekanismenya itu yang ditanyakan,” bebernya.

Lebih rinci, dia mengaku ditanyai terkait adanya perbedaan antara berkas ijazah I Nyoman Mujana yang di-upload pada Silon dengan berkas yang dimiliki KPU Klungkung. Perbedaan bekas ijazah tersebut terdapat pada nomor ijazah dan nama orang tua.

Baca Juga:  Penyidik Satreskrim Klungkung Belum Temukan Ijazah Diduga Dipalsukan

“Karena ada surat dari KPU RI tentang ijazah. Yang diberikan KPU RI dari Silon. Ada perbedaan antara ijazah di Silon dan dokumen KPU Klungkung. Ada perbedaan nomor ijazah, dan nama orang tua. Yang kami terima nama ibunya, yang diupload di Silon adalah nama bapaknya,” bebernya.

Terkait hal itu, menurutnya berkas fisik yang disetorkan ke KPU Klungkung adalah yang sah. Sebab berkas fisik diterima KPU Klungkung yang digunakan dalam verifikasi. Sementara berkas yang diuplod pada Silon dipergunakan untuk verifikasi pencalonan tidak melebihi 100 persen, terpenuhinya 30 persen kuota perempuan dan penempatan calon perempuan sudah sesuai mekanisme.

“Jadi foto copy ijazah yang di KPU Klungkung itu lah yang dijadikan acuan. Karena yang diverifikasi juga itu. Kalau ijazah kami verifikasi melalui KTP, namanya benar tidak, tanggal lahir sudah benar atau tidak dan sudah dilegalisir atau tidak. Jadi kami tidak memverifikasi lewat Silon. Yang penting sudah dilegalisir dan namanya sudah jelas, kami anggap sudah sah,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota DPRD Klungkung, I Nyoman Mujana yang juga kader DPD Perindo Klungkung kembali dilaporkan ke polisi oleh kader satu partainya, I Wayan Sukarta. Sama halnya dengan pelaporan ke Polda Bali tahun 2020 lalu, pelaporan ke Polres Klungkung kali ini juga berkaitan dengan adanya dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan Mujana saat Pileg April 2019 lalu.

Baca Juga:  Tamu Check Out, Tiga Unit Vila Keraton Terbakar, Pemicu Misterius

Dokumen ijazah yang dijadikan syarat pendaftaran bakal calon DPRD Kabupaten Klungkung oleh Mujana tertanggal 17 Juli 2018 berbeda dengan dokumen ijazah yang dikumpulkan Mujana saat Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Bali mengumpulkan seluruh anggota dewan dari Partai Perindo Provinsi Bali pada 20 Februari 2020 terkait santernya isu pemalsuan ijazah. Di mana dokumen yang dikumpul pada 17 Juli 2018 merupakan dokumen STTB atau ijazah dengan Nomor 19.oc.oh.0462947 tanggal 01 Juni 1987 dengan nama orang tua I Wayan Kelecin nomor induk 53.

Sementara saat pertemuan pada 20 Februari 2020, Mujana mengumpulkan STTB atau ijazah Nomor 19.oc.oh.0462952 tanggal 01 Juni 1987 atas nama I Nyoman Mujana lahir di Kutampi 25 April 1966 dengan nama orang tua Ni Ketut Ludri dengan nomor induk 59. (dewa ayu pitri arisanti/radar bali)

 

 

 



SEMARAPURA – Penyidik Satuan Reskrim Polres Klungkung telah meminta keterangan Ketua KPUD Klungkung periode 2014-2019, I Made Kariada terkait kasus dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan Anggota DPRD Klungkung, I Nyoman Mujana bertempat di kantor Satreskrim Polres Klungkung, Rabu (7/12/2022).

Dalam pemeriksaan tersebut, terungkap adanya perbedaan antara bekas ijazah yang diupload ke Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dengan bekas yang diterima KPU Klungkung.

Kasat Reskrim Iptu Arung Wiratama dikonfirmasi membenarkan bahwa penyidik Satrekrim Klungkung telah meminta keterangan Kariada. Pemeriksaan terhadap Ketua KPU Klungkung periode 2014-2019 itu kemarin merupakan pemeriksaan untuk kali kedua. “Ini pemeriksaan tambahan. Setelah ini, rencananya kami meminta keterangan dari KPU RI. Untuk KPU RI tentatif, apakah dilakukan pemeriksaan di Klungkung atau di Jakarta,” ungkapnya.

Sementara itu, Kariada yang dikonfirmasi terpisah membenarkan pihaknya kembali diperiksa, kemarin. Diperiksa mulai pukul 09.30-11.30, ada sejumlah hal yang ditanyakan pihak penyidik.

“Berkaitan dengan yang tadi, yang ditanyakan oleh penyidik itu mekanisme proses pencalonan, proses verifikasi, verifikasi administrasi, baik itu sarat calon maupun, mekanisme pencalonan, verifikasi ijazah juga, mekanismenya itu yang ditanyakan,” bebernya.

Lebih rinci, dia mengaku ditanyai terkait adanya perbedaan antara berkas ijazah I Nyoman Mujana yang di-upload pada Silon dengan berkas yang dimiliki KPU Klungkung. Perbedaan bekas ijazah tersebut terdapat pada nomor ijazah dan nama orang tua.

Baca Juga:  WOW! Raup Miliaran Rupiah, Napi Berinisial AD Masuk Sel Tikus

“Karena ada surat dari KPU RI tentang ijazah. Yang diberikan KPU RI dari Silon. Ada perbedaan antara ijazah di Silon dan dokumen KPU Klungkung. Ada perbedaan nomor ijazah, dan nama orang tua. Yang kami terima nama ibunya, yang diupload di Silon adalah nama bapaknya,” bebernya.

Terkait hal itu, menurutnya berkas fisik yang disetorkan ke KPU Klungkung adalah yang sah. Sebab berkas fisik diterima KPU Klungkung yang digunakan dalam verifikasi. Sementara berkas yang diuplod pada Silon dipergunakan untuk verifikasi pencalonan tidak melebihi 100 persen, terpenuhinya 30 persen kuota perempuan dan penempatan calon perempuan sudah sesuai mekanisme.

“Jadi foto copy ijazah yang di KPU Klungkung itu lah yang dijadikan acuan. Karena yang diverifikasi juga itu. Kalau ijazah kami verifikasi melalui KTP, namanya benar tidak, tanggal lahir sudah benar atau tidak dan sudah dilegalisir atau tidak. Jadi kami tidak memverifikasi lewat Silon. Yang penting sudah dilegalisir dan namanya sudah jelas, kami anggap sudah sah,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota DPRD Klungkung, I Nyoman Mujana yang juga kader DPD Perindo Klungkung kembali dilaporkan ke polisi oleh kader satu partainya, I Wayan Sukarta. Sama halnya dengan pelaporan ke Polda Bali tahun 2020 lalu, pelaporan ke Polres Klungkung kali ini juga berkaitan dengan adanya dugaan pemalsuan ijazah yang dilakukan Mujana saat Pileg April 2019 lalu.

Baca Juga:  Tamu Check Out, Tiga Unit Vila Keraton Terbakar, Pemicu Misterius

Dokumen ijazah yang dijadikan syarat pendaftaran bakal calon DPRD Kabupaten Klungkung oleh Mujana tertanggal 17 Juli 2018 berbeda dengan dokumen ijazah yang dikumpulkan Mujana saat Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Bali mengumpulkan seluruh anggota dewan dari Partai Perindo Provinsi Bali pada 20 Februari 2020 terkait santernya isu pemalsuan ijazah. Di mana dokumen yang dikumpul pada 17 Juli 2018 merupakan dokumen STTB atau ijazah dengan Nomor 19.oc.oh.0462947 tanggal 01 Juni 1987 dengan nama orang tua I Wayan Kelecin nomor induk 53.

Sementara saat pertemuan pada 20 Februari 2020, Mujana mengumpulkan STTB atau ijazah Nomor 19.oc.oh.0462952 tanggal 01 Juni 1987 atas nama I Nyoman Mujana lahir di Kutampi 25 April 1966 dengan nama orang tua Ni Ketut Ludri dengan nomor induk 59. (dewa ayu pitri arisanti/radar bali)

 

 

 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru