alexametrics
25.9 C
Denpasar
Wednesday, May 25, 2022

Oknum Polisi Tertangkap Curi Emas Viral, Ini Besaran Gaji Bripda PMRMK

DENPASAR-Kasus pencurian yang dilakukan oknum anggota Polres Tabanan berinisial Bripda PMRMK, 23, di toko emas Cahaya Windu Sara, Pasar Kediri, Tabanan, Bali, Minggu siang (7/3) tak hanya menuai sorotan publik.

Namun, atas kasus yang mencoreng citra institusi kepolisian RI (Polri) ini, juga mengundang keprihatinan dan tanda tanya dari banyak masyarakat.

Munculnya keprihatinan dan tanda tanya publik, itu menyusul pernyataan Kapolres Tabanan AKBP Mariochristy P.S Siregar, yang menyebut, bahwa PMRMK nekat mencuri karena oknum Polri ini terlilit hutang.

Akibat terlilihit hutang, Bripda PMRMK lalu mengambil jalan pintas dan nekat mencuri di toko emas.

Lalu, berapa sebenarnya besaran pendapatan anggota Polri? Benarkah kasus yang dilakukan Bripda PMRMK benar-benar karena pendapatan yang ia terima selama berdinas di Polres Tabanan sebagai anggota Polri selama dua tahun terlalu kecil?

Dikutip dari laman resmi Polri, kelas jabatan di lingkungan Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  (Kapolri) Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Polri.

Sebagai contoh, Wakil kepala Polri (Wakapolri) dengan pangkat komisaris jenderal (Komjen) masuk dalam kelas jabatan 18.

- Advertisement -

Lalu pejabat polisi dengan kelas jabatan 17 dengan pangkat Inspektur jenderal (Irjen) antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim),

kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarharkam), kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol), Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Kapolri, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena Kapolri), Asisten SDM Kapolri, dan Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana (Assarpras Kapolri).

Untuk jabatan kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) tipe A dengan pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) seperti Kapolda Jabar, Kapolda Jateng, Kapolda Jatim, termasuk Polda A Khusus yakni Kapolda Metro Jaya berada di level kelas jabatan 16.

Untuk level kepala Kepolisian Resor (kapolres) dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), masuk dalam level kelas jabatan 11.

Lalu Komisaris Polisi (Kompol) di kelas jabatan 10, Ajun Komisaris Polisi (AKP) di kelas jabatan 9. Di level bintara, seorang polisi dengan pangkat Brigadier dua (Bripda) dan brigadier satu (Briptu) digolongkan masuk kelas jabatan 5.

Brigadir kepala (Bripka) di kelas jabatan 6, dan perwira pertama pangkat Ajun Inspektur Dua (Aipda) dan Ajun Inspektur Satu (Aiptu) di kelas jabatan 7.

Lalu di kepangkatan tamtama, pangkat Ajun Brigadier Polisi (Abrip) dan Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu) berada di kelas jabatan 5,

Baca Juga:  Polda Bali Resmi Tetapkan Majikan dan Satpam Sebagai Tersangka

Bhayangkara Kepala (Bharaka) dan Abripdha di kelas jabatan 3, dan Bharada dan Bharatu di kelas jabatan 2.

Berikut tunjangan kinerja polisi berdasarkan Perpres Nomor 103 Tahun 2018:

Kelas jabatan 18: Rp 34.902.000, Kelas jabatan 17: Rp 29.085.000, Kelas jabatan 16: Rp 20.695.000, Kelas jabatan 15: Rp 14.721.000, Kelas jabatan 14: Rp 11.670.000, Kelas jabatan 13: Rp 8.562.000, Kelas jabatan 12: Rp 7.271.000

Kelas jabatan 11: Rp 5.183.000, Kelas jabatan 10: Rp 4.551.000, Kelas jabatan 9: Rp 3.781.000 Kelas jabatan 8: Rp 3.319.000  Kelas jabatan 7: Rp 2.928.000, Kelas jabatan 6: Rp 2.702.000,  Kelas jabatan 5: Rp 2.493.000,

Kelas jabatan 4: Rp 2.350.000, Kelas jabatan 3: Rp 2.216.000 Kelas jabatan 2: Rp 2.089.000 Kelas jabatan 1: Rp 1.968.000.

Di luar tunjangan kinerja Polri, anggota polisi menerima berbagai macam tunjangan lain yang besarnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan.

Besaran tunjangan ini relatif lebih kecil dibandingkan tunjangan kinerja. Beberapa tunjangan yang melekat pada anggota Polri selain tunjangan kinerja antara lain tunjangan keluarga, tunjangan lauk pauk, tunjangan jabatan, tunjangan khusus daerah Papua, dan tunjangan daerah perbatasan.

Sementara untuk gaji polisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berikut besaran gaji polisi berdasarkan golongan dari pangkat tamtama hingga perwira tinggi:

Golongan I (Tamtama) Ajun Brigadir Polisi (Abripol): Rp 1.917.100 hingga Rp 2.960.700. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu): Rp 1.858.900 hingga Rp 2.870.900. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda): Rp 1.802.600 hingga Rp 2.783.900.

Bhayangkara Kepala (Bharaka): Rp 1.747.900 hingga Rp 2.699.400. Bhayangkara Satu (Bharatu): Rp 1.694.900 hingga Rp 2.699.400. Bayangkara Dua (Bharada): Rp 1.643.500 hingga Rp 2.538.100. 2.

Golongan II (Bintara) Ajun Inspektur Satu (Aiptu): Rp 2.454.000 hingga Rp 4.032.600. Ajun Inspektur Dua (Aipda): Rp 2.379.500 hingga Rp 3.910.300. Brigadir Polisi Kepala (Bripka): Rp 2.307.400 hingga Rp 3.791.700. Brigadir: Rp 2.237.400 hingga Rp 3.676.700.

Brigadir Polisi Satu (Briptu): Rp 2.169.500 hingga Rp 3.565.200. Brigadir Polisi Dua (Bripda): Rp 2.103.700 hingga Rp 3.457.100.

3. Golongan III (Perwira Pertama atau Pama) Ajun Komisaris Polisi (AKP): Rp 2.909.100 hingga Rp 4.780.600. Inspektur Polisi Satu (Iptu): Rp 2.820.800 hingga Rp 4.635.600. Inspektur Polisi Dua (Ipda): Rp 2.735.300 hingga Rp 4.425.200.

Baca Juga:  Resmi Dihentikan, Mabes Polri Ambil Alih Penyelidikan KMP Yunicee

4. Golongan IV (Perwira Menengah dan Perwira Tinggi) Perwira Menengah atau Pamen Komisaris Besar (Kombes): Rp 3.190.700 hingga Rp 5.243.400. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP): Rp 3.093.900 hingga Rp 5.084.300. Komisaris Polisi (Kompol): Rp 3.000.100 hingga Rp 4.930.100.

Perwira Tinggi atau Pati (jenderal polisi) Jenderal Polisi: Rp 5.238.200 hingga Rp 5.930.800. Komisaris Jenderal Polisi (Komjen): Rp 5.079.300 hingga Rp 5.930.800. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen): Rp 3.290.500 hingga Rp 5.576.500. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen): Rp 3.290.500 hingga Rp 5.407.400.

Sebagaimana dikutip dari laman Sekretaris Kabinet (Setkab), dalam Perpres Nomor 103 Tahun 2018 disebutkan, pegawai (prajurit, PNS, dan pegawai lainnya) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada: Pegawai di lingkungan Polri yang tidak mempunyai jabatan tertentu Pegawai di lingkungan Polri yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan Pegawai di lingkungan Polri yang diberhentikan dari jabatan organiknya

dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai Pegawai di lingkungan Polri yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun Pegawai di lingkungan Polri yang menjadi pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi.

Pegawai di Lingkungan Polri yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan diberikan tunjangan profesi, menurut Perpres ini, tunjangan kinerja diberikan sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi kelas jabatan yang sama. 

 “Jika tunjangan profesi yang diberikan lebih besar dari tunjangan kinerja pada kelas yang sama maka tunjangan profesi yang diberikan,” bunyi Pasal 3 ayat (3) Perpres ini.

Tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diberikan terhitung mulai bulan Juli 2018.

“Tunjangan kinerja yang dibayarkan sebagaimana dimaksud tidak menghilangkan tunjangan-tunjangan lain yang diberikan (on top),” bunyi Pasal 5 ayat (2) Perpres ini.

Dalam Perpres ini juga disebutkan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengepalai dan memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja kelas jabatan 17 (tujuh belas) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2017.

“Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” bunyi Pasal 7 Perpres  No.103/2018. 

- Advertisement -

DENPASAR-Kasus pencurian yang dilakukan oknum anggota Polres Tabanan berinisial Bripda PMRMK, 23, di toko emas Cahaya Windu Sara, Pasar Kediri, Tabanan, Bali, Minggu siang (7/3) tak hanya menuai sorotan publik.

Namun, atas kasus yang mencoreng citra institusi kepolisian RI (Polri) ini, juga mengundang keprihatinan dan tanda tanya dari banyak masyarakat.

Munculnya keprihatinan dan tanda tanya publik, itu menyusul pernyataan Kapolres Tabanan AKBP Mariochristy P.S Siregar, yang menyebut, bahwa PMRMK nekat mencuri karena oknum Polri ini terlilit hutang.

Akibat terlilihit hutang, Bripda PMRMK lalu mengambil jalan pintas dan nekat mencuri di toko emas.

Lalu, berapa sebenarnya besaran pendapatan anggota Polri? Benarkah kasus yang dilakukan Bripda PMRMK benar-benar karena pendapatan yang ia terima selama berdinas di Polres Tabanan sebagai anggota Polri selama dua tahun terlalu kecil?

Dikutip dari laman resmi Polri, kelas jabatan di lingkungan Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  (Kapolri) Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Polri.

Sebagai contoh, Wakil kepala Polri (Wakapolri) dengan pangkat komisaris jenderal (Komjen) masuk dalam kelas jabatan 18.

Lalu pejabat polisi dengan kelas jabatan 17 dengan pangkat Inspektur jenderal (Irjen) antara lain Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim),

kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabarharkam), kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol), Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asops) Kapolri, Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena Kapolri), Asisten SDM Kapolri, dan Asisten Kapolri Bidang Sarana dan Prasarana (Assarpras Kapolri).

Untuk jabatan kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) tipe A dengan pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) seperti Kapolda Jabar, Kapolda Jateng, Kapolda Jatim, termasuk Polda A Khusus yakni Kapolda Metro Jaya berada di level kelas jabatan 16.

Untuk level kepala Kepolisian Resor (kapolres) dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), masuk dalam level kelas jabatan 11.

Lalu Komisaris Polisi (Kompol) di kelas jabatan 10, Ajun Komisaris Polisi (AKP) di kelas jabatan 9. Di level bintara, seorang polisi dengan pangkat Brigadier dua (Bripda) dan brigadier satu (Briptu) digolongkan masuk kelas jabatan 5.

Brigadir kepala (Bripka) di kelas jabatan 6, dan perwira pertama pangkat Ajun Inspektur Dua (Aipda) dan Ajun Inspektur Satu (Aiptu) di kelas jabatan 7.

Lalu di kepangkatan tamtama, pangkat Ajun Brigadier Polisi (Abrip) dan Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu) berada di kelas jabatan 5,

Baca Juga:  TERUNGKAP! Kecanduan Sabu, Wanita Cantik Ini Ngaku Stres Berat

Bhayangkara Kepala (Bharaka) dan Abripdha di kelas jabatan 3, dan Bharada dan Bharatu di kelas jabatan 2.

Berikut tunjangan kinerja polisi berdasarkan Perpres Nomor 103 Tahun 2018:

Kelas jabatan 18: Rp 34.902.000, Kelas jabatan 17: Rp 29.085.000, Kelas jabatan 16: Rp 20.695.000, Kelas jabatan 15: Rp 14.721.000, Kelas jabatan 14: Rp 11.670.000, Kelas jabatan 13: Rp 8.562.000, Kelas jabatan 12: Rp 7.271.000

Kelas jabatan 11: Rp 5.183.000, Kelas jabatan 10: Rp 4.551.000, Kelas jabatan 9: Rp 3.781.000 Kelas jabatan 8: Rp 3.319.000  Kelas jabatan 7: Rp 2.928.000, Kelas jabatan 6: Rp 2.702.000,  Kelas jabatan 5: Rp 2.493.000,

Kelas jabatan 4: Rp 2.350.000, Kelas jabatan 3: Rp 2.216.000 Kelas jabatan 2: Rp 2.089.000 Kelas jabatan 1: Rp 1.968.000.

Di luar tunjangan kinerja Polri, anggota polisi menerima berbagai macam tunjangan lain yang besarnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan.

Besaran tunjangan ini relatif lebih kecil dibandingkan tunjangan kinerja. Beberapa tunjangan yang melekat pada anggota Polri selain tunjangan kinerja antara lain tunjangan keluarga, tunjangan lauk pauk, tunjangan jabatan, tunjangan khusus daerah Papua, dan tunjangan daerah perbatasan.

Sementara untuk gaji polisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Keduabelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berikut besaran gaji polisi berdasarkan golongan dari pangkat tamtama hingga perwira tinggi:

Golongan I (Tamtama) Ajun Brigadir Polisi (Abripol): Rp 1.917.100 hingga Rp 2.960.700. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu): Rp 1.858.900 hingga Rp 2.870.900. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda): Rp 1.802.600 hingga Rp 2.783.900.

Bhayangkara Kepala (Bharaka): Rp 1.747.900 hingga Rp 2.699.400. Bhayangkara Satu (Bharatu): Rp 1.694.900 hingga Rp 2.699.400. Bayangkara Dua (Bharada): Rp 1.643.500 hingga Rp 2.538.100. 2.

Golongan II (Bintara) Ajun Inspektur Satu (Aiptu): Rp 2.454.000 hingga Rp 4.032.600. Ajun Inspektur Dua (Aipda): Rp 2.379.500 hingga Rp 3.910.300. Brigadir Polisi Kepala (Bripka): Rp 2.307.400 hingga Rp 3.791.700. Brigadir: Rp 2.237.400 hingga Rp 3.676.700.

Brigadir Polisi Satu (Briptu): Rp 2.169.500 hingga Rp 3.565.200. Brigadir Polisi Dua (Bripda): Rp 2.103.700 hingga Rp 3.457.100.

3. Golongan III (Perwira Pertama atau Pama) Ajun Komisaris Polisi (AKP): Rp 2.909.100 hingga Rp 4.780.600. Inspektur Polisi Satu (Iptu): Rp 2.820.800 hingga Rp 4.635.600. Inspektur Polisi Dua (Ipda): Rp 2.735.300 hingga Rp 4.425.200.

Baca Juga:  Terungkap, Oknum Polisi yang Aniaya Cewek Grahadi Mabuk Berat

4. Golongan IV (Perwira Menengah dan Perwira Tinggi) Perwira Menengah atau Pamen Komisaris Besar (Kombes): Rp 3.190.700 hingga Rp 5.243.400. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP): Rp 3.093.900 hingga Rp 5.084.300. Komisaris Polisi (Kompol): Rp 3.000.100 hingga Rp 4.930.100.

Perwira Tinggi atau Pati (jenderal polisi) Jenderal Polisi: Rp 5.238.200 hingga Rp 5.930.800. Komisaris Jenderal Polisi (Komjen): Rp 5.079.300 hingga Rp 5.930.800. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen): Rp 3.290.500 hingga Rp 5.576.500. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen): Rp 3.290.500 hingga Rp 5.407.400.

Sebagaimana dikutip dari laman Sekretaris Kabinet (Setkab), dalam Perpres Nomor 103 Tahun 2018 disebutkan, pegawai (prajurit, PNS, dan pegawai lainnya) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud tidak diberikan kepada: Pegawai di lingkungan Polri yang tidak mempunyai jabatan tertentu Pegawai di lingkungan Polri yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan Pegawai di lingkungan Polri yang diberhentikan dari jabatan organiknya

dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai pegawai Pegawai di lingkungan Polri yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun Pegawai di lingkungan Polri yang menjadi pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi.

Pegawai di Lingkungan Polri yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan diberikan tunjangan profesi, menurut Perpres ini, tunjangan kinerja diberikan sebesar selisih antara tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi kelas jabatan yang sama. 

 “Jika tunjangan profesi yang diberikan lebih besar dari tunjangan kinerja pada kelas yang sama maka tunjangan profesi yang diberikan,” bunyi Pasal 3 ayat (3) Perpres ini.

Tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, diberikan terhitung mulai bulan Juli 2018.

“Tunjangan kinerja yang dibayarkan sebagaimana dimaksud tidak menghilangkan tunjangan-tunjangan lain yang diberikan (on top),” bunyi Pasal 5 ayat (2) Perpres ini.

Dalam Perpres ini juga disebutkan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengepalai dan memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan tunjangan kinerja sebesar 150 persen (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja kelas jabatan 17 (tujuh belas) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2017.

“Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” bunyi Pasal 7 Perpres  No.103/2018. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/