alexametrics
24.8 C
Denpasar
Wednesday, August 10, 2022

Pelindo III dan Gubernur Keok, Ombudsman Bali Minta Pejabat Terbuka

DENPASAR – Dalam tahun ini setidaknya dua kasus telah diputus oleh Komisi Informasi Publik di Bali. Keduanya, terjadi antara sengketa LSM WALHI Bali dengan BUMN Pelindo dan juga Gubernur Bali.

WALHI Bali memenangkan dua sengketa tersebut. Hal ini dapat menjadi bukti, pemerintah mestinya tidak terlalu menutup-nutupi hal yang semestinya menjadi informasi terbuka bagi publik.

Hal tersebut diungkapkan Umar Alkhatab, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Bali saat dikonfirmasi RadarBali.id, kemarin.

“Iya, informasi yang tidak dikecualikan harus terbuka dan dapat diakses oleh publik,” tegas Umar Alkhattab, kemarin.

Menurut Umar, kasus ini harus menjadi pelajaran bahwa publik berhak memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan publik itu sendiri dan pemerintah harus bersedia memberikan informasi tersebut.

Baca Juga:  Soal Dugaan Mafia Visa dan Karantina di Bali, Ini Kata Ombudsman

“Oleh karena itu, kita berharap pemerintah segera membuat klasifikasi informasi mana yang patut dibuka dan mana yang patut dirahasiakan,” sarannya.

Klasifikasi seperti apa? “Klasifikasi informasi bisa merujuk ke UU tentang keterbukaan informasi,” tutupnya. 



DENPASAR – Dalam tahun ini setidaknya dua kasus telah diputus oleh Komisi Informasi Publik di Bali. Keduanya, terjadi antara sengketa LSM WALHI Bali dengan BUMN Pelindo dan juga Gubernur Bali.

WALHI Bali memenangkan dua sengketa tersebut. Hal ini dapat menjadi bukti, pemerintah mestinya tidak terlalu menutup-nutupi hal yang semestinya menjadi informasi terbuka bagi publik.

Hal tersebut diungkapkan Umar Alkhatab, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Bali saat dikonfirmasi RadarBali.id, kemarin.

“Iya, informasi yang tidak dikecualikan harus terbuka dan dapat diakses oleh publik,” tegas Umar Alkhattab, kemarin.

Menurut Umar, kasus ini harus menjadi pelajaran bahwa publik berhak memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk kepentingan publik itu sendiri dan pemerintah harus bersedia memberikan informasi tersebut.

Baca Juga:  WALHI Bali Menangkan Gugatan Atas Pelindo III

“Oleh karena itu, kita berharap pemerintah segera membuat klasifikasi informasi mana yang patut dibuka dan mana yang patut dirahasiakan,” sarannya.

Klasifikasi seperti apa? “Klasifikasi informasi bisa merujuk ke UU tentang keterbukaan informasi,” tutupnya. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/