alexametrics
27.8 C
Denpasar
Saturday, July 2, 2022

Terbentur Galungan, Dinas PMPTSP Denpasar Segera Jawab Permintaan KPK

DENPASAR – Kasus dugaan tindak pidana pemberian sesuatu, hadiah, atau janji (gratifikasi) pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan tahun 2018 memasuki babak baru. Mantan Bupati  Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (Staf Khusus Bupati Tabanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan periode 2016-2021) sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 

 

Untuk mencari data  dan informasi KPK mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. Surat KPK tertanggal 29 Oktober 2021 itu baru diterima Dinas PMPTSP Denpasar pada 8 November 2021.

 

Kepala DPMPTSP Kota Denpasar, Ida Bagus Benny Pidada Rurus Senin (8/11) membenarkan bahwa ada surat permintaan data dan informasi dari KPK. Surat dari KPK itu sudah dia lihat Senin pagi.

Menurutnya, KPK kerap mengirimkan surat  permintaan  data dan informasi jika ada kasus tindakan pidana korupsi. 

 

Permohonan informasi terkait izin yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan.

“Apakah perusahaan itu memiliki izin. Kemudian atas nama siapa perusahaan tersebut,” ujarnya.

 

Dikatakan, kasus ini sama kok seperti kasus suap impor bawang putih eks Anggota DPR RI I Nyoman Dhamantra beberapa waktu lalu. Sekadar diketahui, pelaku tindak pidana korupsi biasanya menggunakan nama pihak lain, bisa keluarga dalam perizinan usaha.

 

Ia mengatakan akan segera menjawab surat dari lembaga antirasuah tersebut. Namun, tidak bisa secepatnya karena terbentur libur hari raya Galungan.

 

“Segera kami akan jawab secepatnya,” terang Gus Benny. 

 

Seperti diketahui  Penyidik KPK melakukan  penggeledahan di sejumlah lokasi daerah Tabanan, Bali, 27 Oktober 2021 lalu. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan gratifikasi pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali tahun anggaran 2018.


Adapun lokasi yang digeledah antara lain, Gedung DPRD Tabanan, Kantor Dinas PUPR, Kantor Bapelitbang, Kantor Badan Keuangan Daerah, serta kediaman pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini .

 

Selain menggeledah sejumlah tempat, sudah 10 pejabat dan mantan pejabat Pemkab Tabanan, anggota DPRD Tabanan, hingga rekanan diperiksa pada 29 Oktober 2021 di Denpasar. Sedangkan I Dewa Nyoman Wiratmaja pada tanggal itu mangkir. Dewa Wiratmaja baru bisa memenuhi panggilan kedua dari KPK pada 5 November 2021 lalu di Kantor KPK, Jakarta.

 

Saat diperiksa KPK selama 12 jam, Dewa Wiratmaja keluar didampingi dua orang. Diduga dua orang itu adalah pengacaranya. Namun, Dewa Wiratmaja banyak diam ketika ditanya wartawan soal kasus ini. Dia hanya sempat berucap minta jalannya tidak dihalangi wartawan.

 

Dewa Wiratmaja tampak lelah, dan wajahnya tegang.



DENPASAR – Kasus dugaan tindak pidana pemberian sesuatu, hadiah, atau janji (gratifikasi) pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan tahun 2018 memasuki babak baru. Mantan Bupati  Ni Putu Eka Wiryastuti dan I Dewa Nyoman Wiratmaja (Staf Khusus Bupati Tabanan Bidang Ekonomi dan Pembangunan periode 2016-2021) sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 

 

Untuk mencari data  dan informasi KPK mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. Surat KPK tertanggal 29 Oktober 2021 itu baru diterima Dinas PMPTSP Denpasar pada 8 November 2021.

 

Kepala DPMPTSP Kota Denpasar, Ida Bagus Benny Pidada Rurus Senin (8/11) membenarkan bahwa ada surat permintaan data dan informasi dari KPK. Surat dari KPK itu sudah dia lihat Senin pagi.

Menurutnya, KPK kerap mengirimkan surat  permintaan  data dan informasi jika ada kasus tindakan pidana korupsi. 

 

Permohonan informasi terkait izin yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan.

“Apakah perusahaan itu memiliki izin. Kemudian atas nama siapa perusahaan tersebut,” ujarnya.

 

Dikatakan, kasus ini sama kok seperti kasus suap impor bawang putih eks Anggota DPR RI I Nyoman Dhamantra beberapa waktu lalu. Sekadar diketahui, pelaku tindak pidana korupsi biasanya menggunakan nama pihak lain, bisa keluarga dalam perizinan usaha.

 

Ia mengatakan akan segera menjawab surat dari lembaga antirasuah tersebut. Namun, tidak bisa secepatnya karena terbentur libur hari raya Galungan.

 

“Segera kami akan jawab secepatnya,” terang Gus Benny. 

 

Seperti diketahui  Penyidik KPK melakukan  penggeledahan di sejumlah lokasi daerah Tabanan, Bali, 27 Oktober 2021 lalu. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus dugaan gratifikasi pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) Kabupaten Tabanan, Bali tahun anggaran 2018.


Adapun lokasi yang digeledah antara lain, Gedung DPRD Tabanan, Kantor Dinas PUPR, Kantor Bapelitbang, Kantor Badan Keuangan Daerah, serta kediaman pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini .

 

Selain menggeledah sejumlah tempat, sudah 10 pejabat dan mantan pejabat Pemkab Tabanan, anggota DPRD Tabanan, hingga rekanan diperiksa pada 29 Oktober 2021 di Denpasar. Sedangkan I Dewa Nyoman Wiratmaja pada tanggal itu mangkir. Dewa Wiratmaja baru bisa memenuhi panggilan kedua dari KPK pada 5 November 2021 lalu di Kantor KPK, Jakarta.

 

Saat diperiksa KPK selama 12 jam, Dewa Wiratmaja keluar didampingi dua orang. Diduga dua orang itu adalah pengacaranya. Namun, Dewa Wiratmaja banyak diam ketika ditanya wartawan soal kasus ini. Dia hanya sempat berucap minta jalannya tidak dihalangi wartawan.

 

Dewa Wiratmaja tampak lelah, dan wajahnya tegang.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/