alexametrics
29.8 C
Denpasar
Sunday, July 3, 2022

Satgas Mafia Tanah Kejagung RI Turun ke Buleleng

SINGARAJA– Satuan Tugas (Satgas) mafia tanah Kejaksaan Agung, turun ke Kabupaten Buleleng. Tim satgas disebut ke Buleleng untuk mencari tahu sengkarut rencana pembangunan bandara di Bali Utara.

Diduga mafia tanah menyebabkan pembangunan bandara di Desa Kubutambahan, urung dilaksanakan.

Satgas mafia tanah disebut telah berada di Buleleng sejak Selasa (8/2). Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Bali, ada 8 orang anggota satgas yang turun ke Buleleng.

Mereka sementara waktu berkantor di Kejaksaan Negeri Buleleng. Sembari mengumpulkan data dan keterangan pendukung terkait hal tersebut.

Satgas disebut telah meminta keterangan pada 7 orang yang terkait dengan hal tersebut. Sebanyak 2 orang diantaranya adalah pejabat di Pemkab Buleleng, 2 orang dari Kantor Pertanahan, serta 3 orang dari Desa Kubutambahan.

Rabu kemarin (9/2), satgas meminta keterangan dari pihak Kubutambahan.

Diantaranya Bendesa Adat Kubutambahan Jro Pasek Ketut Warkadea, Perbekel Kubutambahan Gede Pariadnyana, serta Ketua Komite Penyelamat Aset Desa Adat (Kompada) Ketut Ngurah Mahkota.

Ketua Kompada Ketut Ngurah Mahkota mengaku pihaknya telah membawa setumpuk data dan kronologis peristiwa.

Hal itu akan disampaikan pada Satgas Mafia Tanah Kejagung. Ia pun mengaku mendapat undangan untuk memberi keterangan terkait hal tersebut.

Menurutnya, poin keberatan krama adalah addendum kontrak sewa lahan duwen pura Desa Adat Kubutambahan yang dilakukan pada 2012 lalu.

Dalam addendum itu disebutkan bahwa kontrak lahan seluas 370,8 hektare dapat diperpanjang.

“Di sana ada klausul perpanjangan waktu selama 30 tahun, 60 tahun, 90 tahun, sampai waktu tidak terbatas. Itu yang membuat kami keberatan. Itu pun tidak melalui putusan paruman,” kata Mahkota.

Mahkota mengatakan, krama hanya mengakui proses kontrak yang dilakukan pada tahun 2001 silam. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa kontrak akan berakhir pada tahun 2031.

Keputusan itu pun diambil melalui paruman yang disaksikan notaris serta pemerintah daerah.

Dalam kontrak awal juga disebutkan bahwa investor memiliki kewajiban mengelola lahan sebagai kawasan pariwisata.

Disamping itu investor wajib membayar royalti pada desa adat setelah 5 tahun pengelolaan. Apabila royalty tidak dibayar, maka investor dikenakan denda sebesar 3 persen per bulan. Apalagi royalty tak kunjung dibayar 3 tahun kemudian, maka investor dianggap wanprestasi. Sehingga kontrak dapat dibatalkan demi hukum.

“Mestinya ini sudah selesai tahun 2008 lalu, karena sudah wanprestasi. Faktanya sampai sekarang tidak ada pembangunan terus dan ditelantarkan. Rupanya investor hanya butuh SHGB di sana. Begitu dapat, dijaminkan di bank,” katanya.



SINGARAJA– Satuan Tugas (Satgas) mafia tanah Kejaksaan Agung, turun ke Kabupaten Buleleng. Tim satgas disebut ke Buleleng untuk mencari tahu sengkarut rencana pembangunan bandara di Bali Utara.

Diduga mafia tanah menyebabkan pembangunan bandara di Desa Kubutambahan, urung dilaksanakan.

Satgas mafia tanah disebut telah berada di Buleleng sejak Selasa (8/2). Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Bali, ada 8 orang anggota satgas yang turun ke Buleleng.

Mereka sementara waktu berkantor di Kejaksaan Negeri Buleleng. Sembari mengumpulkan data dan keterangan pendukung terkait hal tersebut.

Satgas disebut telah meminta keterangan pada 7 orang yang terkait dengan hal tersebut. Sebanyak 2 orang diantaranya adalah pejabat di Pemkab Buleleng, 2 orang dari Kantor Pertanahan, serta 3 orang dari Desa Kubutambahan.

Rabu kemarin (9/2), satgas meminta keterangan dari pihak Kubutambahan.

Diantaranya Bendesa Adat Kubutambahan Jro Pasek Ketut Warkadea, Perbekel Kubutambahan Gede Pariadnyana, serta Ketua Komite Penyelamat Aset Desa Adat (Kompada) Ketut Ngurah Mahkota.

Ketua Kompada Ketut Ngurah Mahkota mengaku pihaknya telah membawa setumpuk data dan kronologis peristiwa.

Hal itu akan disampaikan pada Satgas Mafia Tanah Kejagung. Ia pun mengaku mendapat undangan untuk memberi keterangan terkait hal tersebut.

Menurutnya, poin keberatan krama adalah addendum kontrak sewa lahan duwen pura Desa Adat Kubutambahan yang dilakukan pada 2012 lalu.

Dalam addendum itu disebutkan bahwa kontrak lahan seluas 370,8 hektare dapat diperpanjang.

“Di sana ada klausul perpanjangan waktu selama 30 tahun, 60 tahun, 90 tahun, sampai waktu tidak terbatas. Itu yang membuat kami keberatan. Itu pun tidak melalui putusan paruman,” kata Mahkota.

Mahkota mengatakan, krama hanya mengakui proses kontrak yang dilakukan pada tahun 2001 silam. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa kontrak akan berakhir pada tahun 2031.

Keputusan itu pun diambil melalui paruman yang disaksikan notaris serta pemerintah daerah.

Dalam kontrak awal juga disebutkan bahwa investor memiliki kewajiban mengelola lahan sebagai kawasan pariwisata.

Disamping itu investor wajib membayar royalti pada desa adat setelah 5 tahun pengelolaan. Apabila royalty tidak dibayar, maka investor dikenakan denda sebesar 3 persen per bulan. Apalagi royalty tak kunjung dibayar 3 tahun kemudian, maka investor dianggap wanprestasi. Sehingga kontrak dapat dibatalkan demi hukum.

“Mestinya ini sudah selesai tahun 2008 lalu, karena sudah wanprestasi. Faktanya sampai sekarang tidak ada pembangunan terus dan ditelantarkan. Rupanya investor hanya butuh SHGB di sana. Begitu dapat, dijaminkan di bank,” katanya.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/