alexametrics
28.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Dituntut 6 Tahun, Mantan Pejabat Distan Merengek Minta Bebas

NEGARA– Terdakwa kasus dugaan korupsi Pepadu, mantan kepala bidang pertanian Jembrana I Ketut Wisada merengek minta dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan hukum.

Permintaan mantan pejabat di Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Jembrana, ini sebagaimana disampaikan kuasa hukum terdakwa dalam sidang yang digelar secara daring dengan agenda pledoi, Selasa (10/8)

Pembelaan tertulis terdakwa yang dibacakan kuasa hukum terdakwa, I Made Dwipa Negara, menyampaikan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum terlalu berat dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Sedikitnya, ada sepuluh poin pembelaan yang disampaikan terdakwa yang disampaikan. “Pada intinya, meminta majelis hakim memberikan putusan membebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan hukum, serta melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum,” tegasnya.

Dwipa menjelaskan, sepuluh poin pembelaan yang disampaikan diantaranya mengenai perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Bali atas permintaan penyidik dalam perkara ini tidak valid.

Sehingga harus dinyatakan tidak sah sebagai dasar untuk menghitung kerugian Negara dalam perkara ini.

Pasalnya, RAB yang dipakai dasar oleh BPKP untuk menghitung kerugian Negara, kata Dwipa adalah bukan spek dan RAB yang tercantum dalam kontrak kerja, tetapi RAB terpisah yang dibuat setelah pekerjaan rekanan selesai mengerjakan.

Baca Juga:  Harap Harap Tak Lanjut Sidang, Sudikerta Ajukan Damai dengan Korban

Sehingga perhitungan BPKP tersebut yang menghitung kerugian negara berdasarkan RAB yang diluar kontrak adalah tidak sah dipakai dasar untuk menghitung kerugian negara, sehingga unsur kerugian negara tidak terbukti.

Disamping itu, terkait unsur memperkaya diri dan orang lain, terdakwa menanggapi bahwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak satupun alat bukti ataupun saksi yang menunjukkan adanya aliran dana kepada terdakwa.

“Tidak ada saksi atau bukti apapun yang menunjukkan bertambahnya kekayaan terdakwa setelah program pepadu selesai,” tegasnya.

Selain itu, terkait unsur menguntungkan orang lain atau korporasi sebagaimana tuntutan jaksa, terdakwa tidak ada maksud dan niat untuk menguntungkan orang lain. Karena pekerjaan yang dilakukan rekanan sudah diperiksa oleh P2HP. Sesuai berita acara yang dibuat tim Pemeriksa (P2HP) bahwa pekerjaan sudah selesai sesuai. “Dakwaan merekayasa pemenang dengan memecah anggaran menjadi beberapa bagian, sudah jelas mengada-ada dan tidak terbukti,” terangnya.

Terdakwa juga menyampaikan terkait dengan statusnya sebagai pegawai negeri sipil yang tidak mendapat hak pensiunnya karena berstatus sebagai tersangka saat pensiun.

Terdakwa sampai hari ini tidak mendapatkan hak pensiun selama pengabdian lebih dari 30 tahun. Padahal tidak menikmati uang dari program Pepadu, tidak ada sedikitpun niat untuk merugikan kerugian Negara atau menguntungkan diri sendiri maupun orang lain.

Baca Juga:  Nyabu, Oknum Notaris di Jembrana Ditangkap

Terdakwa masih berharap, walaupun dianggap ada kesalahan dalam program Pepadu masih meminta agar diberikan putusan seringan ringannya.

Pasalnya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Masih ada tanggungan istri yang sedang menjalani obat jalan karena kanker.

Dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas perbuatannya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman pidana selama 6 tahun penjara dikurangi masa terdakwa menjalani penahanan sementara.

Selain hukuman badan, JPU juga menuntut terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 250 juta. Apabila tidak mampu membayar denda maka terdakwa bisa mengganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Dugaan kasus korupsi tersangka terkait dengan kurangnya spesifikasi pengadaan sapi, kandang dan komposnya.

Selain itu, peran tersangka sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam program pepadu tersebut hingga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 281 juta. 


NEGARA– Terdakwa kasus dugaan korupsi Pepadu, mantan kepala bidang pertanian Jembrana I Ketut Wisada merengek minta dibebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan hukum.

Permintaan mantan pejabat di Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Jembrana, ini sebagaimana disampaikan kuasa hukum terdakwa dalam sidang yang digelar secara daring dengan agenda pledoi, Selasa (10/8)

Pembelaan tertulis terdakwa yang dibacakan kuasa hukum terdakwa, I Made Dwipa Negara, menyampaikan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum terlalu berat dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Sedikitnya, ada sepuluh poin pembelaan yang disampaikan terdakwa yang disampaikan. “Pada intinya, meminta majelis hakim memberikan putusan membebaskan dari segala tuduhan dan tuntutan hukum, serta melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum,” tegasnya.

Dwipa menjelaskan, sepuluh poin pembelaan yang disampaikan diantaranya mengenai perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Bali atas permintaan penyidik dalam perkara ini tidak valid.

Sehingga harus dinyatakan tidak sah sebagai dasar untuk menghitung kerugian Negara dalam perkara ini.

Pasalnya, RAB yang dipakai dasar oleh BPKP untuk menghitung kerugian Negara, kata Dwipa adalah bukan spek dan RAB yang tercantum dalam kontrak kerja, tetapi RAB terpisah yang dibuat setelah pekerjaan rekanan selesai mengerjakan.

Baca Juga:  Aktor Pemeran Video Porno SMK di Jembrana Hanya Divonis Percobaan

Sehingga perhitungan BPKP tersebut yang menghitung kerugian negara berdasarkan RAB yang diluar kontrak adalah tidak sah dipakai dasar untuk menghitung kerugian negara, sehingga unsur kerugian negara tidak terbukti.

Disamping itu, terkait unsur memperkaya diri dan orang lain, terdakwa menanggapi bahwa dalam fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak satupun alat bukti ataupun saksi yang menunjukkan adanya aliran dana kepada terdakwa.

“Tidak ada saksi atau bukti apapun yang menunjukkan bertambahnya kekayaan terdakwa setelah program pepadu selesai,” tegasnya.

Selain itu, terkait unsur menguntungkan orang lain atau korporasi sebagaimana tuntutan jaksa, terdakwa tidak ada maksud dan niat untuk menguntungkan orang lain. Karena pekerjaan yang dilakukan rekanan sudah diperiksa oleh P2HP. Sesuai berita acara yang dibuat tim Pemeriksa (P2HP) bahwa pekerjaan sudah selesai sesuai. “Dakwaan merekayasa pemenang dengan memecah anggaran menjadi beberapa bagian, sudah jelas mengada-ada dan tidak terbukti,” terangnya.

Terdakwa juga menyampaikan terkait dengan statusnya sebagai pegawai negeri sipil yang tidak mendapat hak pensiunnya karena berstatus sebagai tersangka saat pensiun.

Terdakwa sampai hari ini tidak mendapatkan hak pensiun selama pengabdian lebih dari 30 tahun. Padahal tidak menikmati uang dari program Pepadu, tidak ada sedikitpun niat untuk merugikan kerugian Negara atau menguntungkan diri sendiri maupun orang lain.

Baca Juga:  Nyabu, Oknum Notaris di Jembrana Ditangkap

Terdakwa masih berharap, walaupun dianggap ada kesalahan dalam program Pepadu masih meminta agar diberikan putusan seringan ringannya.

Pasalnya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Masih ada tanggungan istri yang sedang menjalani obat jalan karena kanker.

Dalam sidang sebelumnya, jaksa penuntut umum menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas perbuatannya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman pidana selama 6 tahun penjara dikurangi masa terdakwa menjalani penahanan sementara.

Selain hukuman badan, JPU juga menuntut terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 250 juta. Apabila tidak mampu membayar denda maka terdakwa bisa mengganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Dugaan kasus korupsi tersangka terkait dengan kurangnya spesifikasi pengadaan sapi, kandang dan komposnya.

Selain itu, peran tersangka sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam program pepadu tersebut hingga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 281 juta. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/