alexametrics
25.4 C
Denpasar
Monday, May 23, 2022

Tim Penyidik Konektivitas Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Dana TPW AD

DENPASAR, Radar Bali –  Pada Jumat (10/12) tim penyidik koneksitas yang terdiri dari jaksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Pusat Polisi Militer TNI AD, dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013-2020.

 

Kedua tersangka tersebut adalah Brigjen TNI YAK selaku Direktur Keuangan TWP AD sejak Maret 2019. Tersangka lainnya adalah NPP, Direktur Utama PT Griya Sari Harta (PT GSH).

 

“Untuk mempercepat proses penyidikan, dua tersangka dilakukan penahanan. Tersangka Brigjen TNI YAK ditahan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD sejak 22 Juli 2021 sampai dengan saat ini,” ungkap Kapus Penkum Kejagung RI, Leonard Eben Ezer Simanjutak.

 

Sedangkan tersangka NPP dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor Print-01/PM.2/PMpd/12/2021 tanggal 10 Desember.

- Advertisement -

 

“Tersangka NPP ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 10 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung,” imbuh Leonard.

Baca Juga:  BIKIN KESAL!! Dilimpahkan, Tiga TSK Korupsi Al-Ma'ruf Boleh Pulang

 

Dijelaskan Leonard, kasus ini bermula adanya penempatan dana TWP tidak sesuai ketentuan dan investasi di luar ketentuan pengelolaan TWP berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.

 

Dana digunakan untuk kepentingan pribadi dan kerja sama bisnis yaitu NPP selaku Direktur Utama PT. GSH dengan seseorang inisial A selaku Direktur PT. Indah Bumi Utama dan Kol. CZI (Purn) CW dan seseorang berinisial KGS M M S dari PT. Artha Mulia Adiniaga.

 

“Domain dana TWP yang disalahgunakan oleh tersangka termasuk domain keuangan negara, sehingga dapat menjadi sebuah kerugian keuangan negara,” jelasnya.

 

Sumber dana TWP adalah dari gaji prajurit yang dipotong dengan sistem auto debet langsung dari gaji prajurit sebelum diserahkan, sehingga negara harus terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang telah disalah gunakan tersebut kepada para prajurit.

Baca Juga:  8 Pejabat Dispar Buleleng TSK, Intel Kejati Bergerak ke Seluruh Bali

 

Berdasarkan perhitungan BPKP, akibat perbuatan Tersangka Brigadir Jenderal TNI YAK dan Tersangka NPP, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 127,7 miliar.

 

Peran masing-masing para tersangka yaitu Brigadir Jenderal TNI YAK telah mengeluarkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp127,7 miliar dari rekening milik TWP AD ke rekening pribadi.

 

Tersangka kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening tersangka NPP dengan dalih untuk pengadaan kavling perumahan bagi prajurit TNI. Faktanya tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

 

Sementara tersangka NPP menerima uang transfer menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan korporasi miliknya yaitu PT Griya Sari Harta.

 

Perbuatan tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pasal 3 juncto Pasal 18 UU yang sama.

Sebelum dilakukan penahanan, Tersangka NPP telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen dengan hasil dinyatakan sehat dan negatif Covid-19. (rba)

- Advertisement -

DENPASAR, Radar Bali –  Pada Jumat (10/12) tim penyidik koneksitas yang terdiri dari jaksa penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Pusat Polisi Militer TNI AD, dan Oditurat Militer Tinggi II Jakarta, menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2013-2020.

 

Kedua tersangka tersebut adalah Brigjen TNI YAK selaku Direktur Keuangan TWP AD sejak Maret 2019. Tersangka lainnya adalah NPP, Direktur Utama PT Griya Sari Harta (PT GSH).

 

“Untuk mempercepat proses penyidikan, dua tersangka dilakukan penahanan. Tersangka Brigjen TNI YAK ditahan di Institusi Tahanan Militer Pusat Polisi Militer TNI AD sejak 22 Juli 2021 sampai dengan saat ini,” ungkap Kapus Penkum Kejagung RI, Leonard Eben Ezer Simanjutak.

 

Sedangkan tersangka NPP dilakukan penahanan sesuai Surat Perintah Penahanan Nomor Print-01/PM.2/PMpd/12/2021 tanggal 10 Desember.

 

“Tersangka NPP ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 10 Desember 2021 s/d 29 Desember 2021, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung,” imbuh Leonard.

Baca Juga:  Dikritik Tak Segera Tahan Mantan Sekda, Ini Respon Kejati Bali

 

Dijelaskan Leonard, kasus ini bermula adanya penempatan dana TWP tidak sesuai ketentuan dan investasi di luar ketentuan pengelolaan TWP berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/181/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.

 

Dana digunakan untuk kepentingan pribadi dan kerja sama bisnis yaitu NPP selaku Direktur Utama PT. GSH dengan seseorang inisial A selaku Direktur PT. Indah Bumi Utama dan Kol. CZI (Purn) CW dan seseorang berinisial KGS M M S dari PT. Artha Mulia Adiniaga.

 

“Domain dana TWP yang disalahgunakan oleh tersangka termasuk domain keuangan negara, sehingga dapat menjadi sebuah kerugian keuangan negara,” jelasnya.

 

Sumber dana TWP adalah dari gaji prajurit yang dipotong dengan sistem auto debet langsung dari gaji prajurit sebelum diserahkan, sehingga negara harus terbebani dengan kewajiban mengembalikan uang yang telah disalah gunakan tersebut kepada para prajurit.

Baca Juga:  Aset Disita, Kekayaan Eks Kepala BPN Badung Tak Ada Habis-habisnya

 

Berdasarkan perhitungan BPKP, akibat perbuatan Tersangka Brigadir Jenderal TNI YAK dan Tersangka NPP, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 127,7 miliar.

 

Peran masing-masing para tersangka yaitu Brigadir Jenderal TNI YAK telah mengeluarkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp127,7 miliar dari rekening milik TWP AD ke rekening pribadi.

 

Tersangka kemudian mentransfer uang tersebut ke rekening tersangka NPP dengan dalih untuk pengadaan kavling perumahan bagi prajurit TNI. Faktanya tersangka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

 

Sementara tersangka NPP menerima uang transfer menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan korporasi miliknya yaitu PT Griya Sari Harta.

 

Perbuatan tersangka dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pasal 3 juncto Pasal 18 UU yang sama.

Sebelum dilakukan penahanan, Tersangka NPP telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan swab antigen dengan hasil dinyatakan sehat dan negatif Covid-19. (rba)


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/