alexametrics
26.5 C
Denpasar
Thursday, May 19, 2022

BARU! Temukan Unsur Permufakatan, Korupsi karena Instruksi Pimpinan

SINGARAJA– Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng kembali temukan fakta baru dalam proses penyidikan perkara dugaan korupsi dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sektor pariwisata di Buleleng.

Fakta baru itu, itu menyusul terungkapnya unsur pemufakatan dari para tersangka yang secara sadar telah melakukan penyimpangan terhadap keuangan negara.

Seperti ditegaskan Kasi Intelejen Kejari Buleleng A.A. Jayalantara. Saat dihubungi dari Singaraja, kamis siang (11/3), Jayalantara menyebut dalam proses penyidikan, sejumlah tersangka memang mengakui adanya instruksi dari pimpinan mereka di Dinas Pariwisata Buleleng.

“Instruksinya memang dari pimpinan mereka di dinas itu. Pimpinannya siapa, ya tersangka Made SD (Kadispar) itu,” kata Jayalantara.

Konon dalam sebuah rapat yang digelar antara bulan Oktober-November 2020 lalu, sejumlah pejabat pada Dispar Buleleng melakukan rapat.

Diduga lewat rapat itu pula, ada instruksi untuk melakukan markup program. Termasuk instruksi untuk melakukan dum-duman alias bagi-bagi uang hasil korupsi, dengan dalih untuk kesejahteraan karyawan.

Baca Juga:  Nikmati Panorama Bali Utara, MS. Maasdam Lego Jangkar di Buleleng

“Kalau toh ada tersangka lain yang menyatakan bahwa itu perintah pimpinan, ya sah-sah saja. Kalau mau ingkar pun, sah-sah saja. Tapi nanti kita lihat pembuktian saat persidangan. Sidang ini kan terbuka untuk umum. Saat sidang nanti, publik bisa menilai apakah penyidik sudah bekerja secara objektif atau tidak,” imbuh Jayalantara.

Di sisi lain, jaksa penyidik terus menggenjot proses pemberkasan terhadap perkara dugaan korupsi PEN sektor pariwisata.

Penyidik menargetkan berkas sudah dilimpahkan pada penuntut umum selambat-lambatnya pada pekan pertama bulan April mendatang.  

“Ini sudah jadi atensi pimpinan dan masyarakat. Pasti segera kami selesaikan,” tukas Jayalantara.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Buleleng membongkar dugaan tindak pidana korupsi dalam Program Buleleng Explore dan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan. Hingga kemarin penyidik pada Kejari Buleleng telah mengumpulkan uang Rp 602.000.900. Uang ratusan juta itu ditengarai sebagai kerugian negara yang timbul dalam perkara ini.

Baca Juga:  Terbukti! Karaoke Platinum dan EC Executive Club Langgar PPKM

Penyidik telah menetapkan 8 orang tersangka yang terseret dalam perkara tersebut. Mereka adalah  Made Sudama Diana, Nyoman Ayu Wiratini, I Nyoman Gede Gunawan, Putu Budiani, I Gusti Ayu Maheri Agung, Nyoman Sempiden, Kadek Widiastra, serta Putu Sudarsana.

Seluruhnya adalah pejabat pada Dinas Pariwisata Buleleng. Mereka ditahan pada dua lokasi berbeda. Tersangka pria ditahan di Rutan Mapolres Buleleng, sementara tersangka wanita ditahan di Mapolsek Sawan Singaraja.

Salah seorang tersangka, Nyoman Gede Gunawan melalui kuasa hukumnya Gede Suryadilaga menyebut tindak pidana korupsi itu dilakukan atas instruksi dari pimpinan para tersangka di Dispar Buleleng.

Saat itu Kadis Pariwisata non aktif meminta agar para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memerhatikan kesejahteraan staf. Mereka juga diminta menyiapkan dana taktis untuk operasional internal dinas. 

- Advertisement -

- Advertisement -

SINGARAJA– Jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng kembali temukan fakta baru dalam proses penyidikan perkara dugaan korupsi dana PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) sektor pariwisata di Buleleng.

Fakta baru itu, itu menyusul terungkapnya unsur pemufakatan dari para tersangka yang secara sadar telah melakukan penyimpangan terhadap keuangan negara.

Seperti ditegaskan Kasi Intelejen Kejari Buleleng A.A. Jayalantara. Saat dihubungi dari Singaraja, kamis siang (11/3), Jayalantara menyebut dalam proses penyidikan, sejumlah tersangka memang mengakui adanya instruksi dari pimpinan mereka di Dinas Pariwisata Buleleng.


“Instruksinya memang dari pimpinan mereka di dinas itu. Pimpinannya siapa, ya tersangka Made SD (Kadispar) itu,” kata Jayalantara.

Konon dalam sebuah rapat yang digelar antara bulan Oktober-November 2020 lalu, sejumlah pejabat pada Dispar Buleleng melakukan rapat.

Diduga lewat rapat itu pula, ada instruksi untuk melakukan markup program. Termasuk instruksi untuk melakukan dum-duman alias bagi-bagi uang hasil korupsi, dengan dalih untuk kesejahteraan karyawan.

Baca Juga:  Mudrayasa Resmi TSK Pembunuh Tangkas, Polisi Duga Ada Pelaku Lain

“Kalau toh ada tersangka lain yang menyatakan bahwa itu perintah pimpinan, ya sah-sah saja. Kalau mau ingkar pun, sah-sah saja. Tapi nanti kita lihat pembuktian saat persidangan. Sidang ini kan terbuka untuk umum. Saat sidang nanti, publik bisa menilai apakah penyidik sudah bekerja secara objektif atau tidak,” imbuh Jayalantara.

Di sisi lain, jaksa penyidik terus menggenjot proses pemberkasan terhadap perkara dugaan korupsi PEN sektor pariwisata.

Penyidik menargetkan berkas sudah dilimpahkan pada penuntut umum selambat-lambatnya pada pekan pertama bulan April mendatang.  

“Ini sudah jadi atensi pimpinan dan masyarakat. Pasti segera kami selesaikan,” tukas Jayalantara.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Buleleng membongkar dugaan tindak pidana korupsi dalam Program Buleleng Explore dan Sosialisasi Penerapan Protokol Kesehatan. Hingga kemarin penyidik pada Kejari Buleleng telah mengumpulkan uang Rp 602.000.900. Uang ratusan juta itu ditengarai sebagai kerugian negara yang timbul dalam perkara ini.

Baca Juga:  Kajari Sebut Seluruh Pejabat Hingga Staf Dispar Terima Uang Korupsi

Penyidik telah menetapkan 8 orang tersangka yang terseret dalam perkara tersebut. Mereka adalah  Made Sudama Diana, Nyoman Ayu Wiratini, I Nyoman Gede Gunawan, Putu Budiani, I Gusti Ayu Maheri Agung, Nyoman Sempiden, Kadek Widiastra, serta Putu Sudarsana.

Seluruhnya adalah pejabat pada Dinas Pariwisata Buleleng. Mereka ditahan pada dua lokasi berbeda. Tersangka pria ditahan di Rutan Mapolres Buleleng, sementara tersangka wanita ditahan di Mapolsek Sawan Singaraja.

Salah seorang tersangka, Nyoman Gede Gunawan melalui kuasa hukumnya Gede Suryadilaga menyebut tindak pidana korupsi itu dilakukan atas instruksi dari pimpinan para tersangka di Dispar Buleleng.

Saat itu Kadis Pariwisata non aktif meminta agar para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memerhatikan kesejahteraan staf. Mereka juga diminta menyiapkan dana taktis untuk operasional internal dinas. 

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/