alexametrics
29.8 C
Denpasar
Tuesday, May 17, 2022

Kantor Perbekel Terancam Dieksekusi, Warga Bentangkan Spanduk Protes

SINGARAJA– Warga di Desa Penglatan, Buleleng melakukan aksi protes. Mereka membentangkan spanduk di sejumlah titik strategis.

Pemicunya, Kantor Perbekel Penglatan terancam dieksekusi oleh pengadilan.

Eksekusi itu bermula dari sengketa perdata antara Nengah Koyan dan ahli warisnya melawan pemerintah. Dalam hal ini Perbekel Penglatan.

Nengah Koyan mengklaim hak kepemilikan lahan seluas tiga are, yang diatasnya terdapat bangunan Kantor Perbekel Penglatan.

Sengketa sudah berlangsung sejak 2017 lalu. Pengadilan selalu memenangkan pihak Nengah Koyan.

Bahkan upaya pemerintah melakukan Peninjauan Kembali (PK) pada 17 Desember 2018 lalu juga kandas. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 738 PK/Pdt./2019 kembali memenangkan Nengah Koyan.

Dalam putusan itu, Mahkamah Agung menyatakan tanah seluas 3 are yang diatasnya terdapat aset bangunan, merupakan bagian tak terpisahkan dari lahan milik Nengah Koyan yang luas totalnya mencapai 19 are.

Baca Juga:  Sentil Kelola Parkir 13 Tahun, Bendesa Banyuasri Ungkap Fakta Miris

Pemerintah selaku pihak pemohon PK juga dihukum membayar biaya perkara sebanyak Rp 2,5 juta.

Setelah putusan itu terbit, warga pun merasa resah. Apalagi warga mendengar akan dilakukan eksekusi terhadap aset tersebut.

Alhasil Jumat pagi (10/9) kemarin, warga melakukan aksi protes. Mereka memasang spanduk di beberapa lokasi, seperti di depan Kantor Perbekel Penglatan, setra, lapangan umum, serta bale banjar.

Tokoh masyarakat Desa Penglatan, Wayan Soma Adnyana menyebut, aksi itu dilakukan secara spontan.

Menurut Soma, warga merasa tidak mendapat keadilan. Sebab Mahkamah Agung memerintahkan pemerintah menyerahkan tanah beserta bangunan di atasnya pada Nengah Koyan dan ahli warisnya.

Padahal, menurut Soma, bangunan kantor desa itu didirikan hasil swadaya warga dan pemerintah.

“Ada dana swadaya, ada bantuan pemkab dan pemprov di sana. Bangunan ini pertama kali berdiri tahun 1966 dan selesai tahun 1974. Poin itu yang kami rasa tidak adil,” kata Soma.

Baca Juga:  Setelah Diprotes Warga, Balai Jalan Janji Buatkan Akses Warga Pesaban

Menurutnya warga bersama para tokoh sudah pontang-panting meminta bantuan pemerintah.

Agar bangunan itu tetap utuh menjadi milik masyarakat. Warga desa juga meminta pemerintah turun tangan memberi dana pengganti pada Nengah Koyan dan ahli warisanya. Konon dana pengganti yang diminta mencapai Rp 1,2 miliar.

Soma menyebut selama ini pemerintah daerah selalu terkendala regulasi penganggaran.

“Katanya akan ada kerugian negara dan berpotensi jadi temuan yang berdampak pidana. Menurut kami ya wajar, karena memang dulu ada uang negara yang dipakai membangun,” ujarnya.

Ia pun mendesak pemerintah membantu warga. Sebab bila bangunan itu dieksekusi, maka pelayanan publik pada warga akan lumpuh.

Apalagi tak ada aset lain yang dapat digunakan sebagai kantor perbekel. 

SINGARAJA– Warga di Desa Penglatan, Buleleng melakukan aksi protes. Mereka membentangkan spanduk di sejumlah titik strategis.

Pemicunya, Kantor Perbekel Penglatan terancam dieksekusi oleh pengadilan.

Eksekusi itu bermula dari sengketa perdata antara Nengah Koyan dan ahli warisnya melawan pemerintah. Dalam hal ini Perbekel Penglatan.

Nengah Koyan mengklaim hak kepemilikan lahan seluas tiga are, yang diatasnya terdapat bangunan Kantor Perbekel Penglatan.

Sengketa sudah berlangsung sejak 2017 lalu. Pengadilan selalu memenangkan pihak Nengah Koyan.

Bahkan upaya pemerintah melakukan Peninjauan Kembali (PK) pada 17 Desember 2018 lalu juga kandas. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 738 PK/Pdt./2019 kembali memenangkan Nengah Koyan.

Dalam putusan itu, Mahkamah Agung menyatakan tanah seluas 3 are yang diatasnya terdapat aset bangunan, merupakan bagian tak terpisahkan dari lahan milik Nengah Koyan yang luas totalnya mencapai 19 are.

Baca Juga:  Ngeri! Kursi Pasien Poli Gigi Konslet, Puskesman Dawan I Terbakar

Pemerintah selaku pihak pemohon PK juga dihukum membayar biaya perkara sebanyak Rp 2,5 juta.

Setelah putusan itu terbit, warga pun merasa resah. Apalagi warga mendengar akan dilakukan eksekusi terhadap aset tersebut.

Alhasil Jumat pagi (10/9) kemarin, warga melakukan aksi protes. Mereka memasang spanduk di beberapa lokasi, seperti di depan Kantor Perbekel Penglatan, setra, lapangan umum, serta bale banjar.

Tokoh masyarakat Desa Penglatan, Wayan Soma Adnyana menyebut, aksi itu dilakukan secara spontan.

Menurut Soma, warga merasa tidak mendapat keadilan. Sebab Mahkamah Agung memerintahkan pemerintah menyerahkan tanah beserta bangunan di atasnya pada Nengah Koyan dan ahli warisnya.

Padahal, menurut Soma, bangunan kantor desa itu didirikan hasil swadaya warga dan pemerintah.

“Ada dana swadaya, ada bantuan pemkab dan pemprov di sana. Bangunan ini pertama kali berdiri tahun 1966 dan selesai tahun 1974. Poin itu yang kami rasa tidak adil,” kata Soma.

Baca Juga:  Setelah Diprotes Warga, Balai Jalan Janji Buatkan Akses Warga Pesaban

Menurutnya warga bersama para tokoh sudah pontang-panting meminta bantuan pemerintah.

Agar bangunan itu tetap utuh menjadi milik masyarakat. Warga desa juga meminta pemerintah turun tangan memberi dana pengganti pada Nengah Koyan dan ahli warisanya. Konon dana pengganti yang diminta mencapai Rp 1,2 miliar.

Soma menyebut selama ini pemerintah daerah selalu terkendala regulasi penganggaran.

“Katanya akan ada kerugian negara dan berpotensi jadi temuan yang berdampak pidana. Menurut kami ya wajar, karena memang dulu ada uang negara yang dipakai membangun,” ujarnya.

Ia pun mendesak pemerintah membantu warga. Sebab bila bangunan itu dieksekusi, maka pelayanan publik pada warga akan lumpuh.

Apalagi tak ada aset lain yang dapat digunakan sebagai kantor perbekel. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/