alexametrics
28.7 C
Denpasar
Saturday, August 13, 2022

Terbukti Korupsi, Sekda Pastikan 8 Pejabat Dispar Buleleng Dipecat

SINGARAJA–Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Buleleng secara resmi telah menetapkan delapan pejabat di Dinas Pariwisata Buleleng sebagai tersangka.

Kedelapan oknum Dispar Buleleng ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pariwisata di Kabupaten Buleleng.

Kedelapan oknum pejabat Dispar Buleleng, itu yakni masing-masing berinisial Made SN, Ni Nyoman AW, Putu S, Nyoman S, IGA MA, Kadek W, I Nyoman GG, dan Putu B.

Terkait status para tersangka, Sekretaris Kabupaten Buleleng Gede Suyasa mengatakan, bahwa pihaknya sudah meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) I Gede Wisnawa, untuk berkomunikasi secara aktif dengan Kejari Buleleng.

BKPSDM kata Suyasa telah diperintahkan untuk meminta salinan surat penetapan tersangka dari ke delapan pejabat di Dispar Buleleng yang tersangkut kasus.

“Kami belum menerima salinan surat penetapan tersangka. Kemungkinan baru minggu depan salinan suratnya kami terima. Karena ini kan sudah masuk hari libur nasional, jadi pelayanan administrasi tidak berjalan sementara waktu,” kata Suyasa.

Menurut Suyasa, setelah menerima surat penetapan tersangka dari Kejari Buleleng, pihaknya akan langsung menonaktifkan pejabat-pejabat di Dispar Buleleng yang tersangkut masalah hukum.

Baca Juga:  Wabah Demam Berdarah Mulai Mengancam Buleleng, Tertinggi di Desa Panji

Badan Pertimbangan Jenjang Kepangkatan (Baperjakat) juga akan segera mengusulkan nama-nama pegawai yang akan mengganti di posisi eselon III dan eselon IV.

Mengingat ada 8 pejabat Dispar Buleleng mulai dari eselon II sampai eselon IV yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Khusus pejabat eselon II, Suyasa mengatakan pihaknya harus berkoordinasi lebih lanjut dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Untuk sementara waktu, kemungkinan posisi pejabat eselon II akan diisi oleh pelaksana tugas.

“Nanti kami koordinasikan dengan KASN. Apakah bisa dilakukan pengisian lewat lelang jabatan, atau tetap diisi pelaksana tugas sampai dengan ada putusan hukum yang sifatnya incraht,” imbuhnya.

Kalau toh nantinya sudah ada putusan incraht dari pengadilan, pemerintah tak lagi berbicara masalah status jabatan semata.

Namun sudah membicarakan status kepegawaian. Bila mengacu pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dapat diberhentikan dari status kepegawaiannya.

Baca Juga:  Demo JRX Dilarang karena Covid, Mardika: Aparat Berani Larang Pilkada?

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Juru Bicara Kejari Buleleng A.A. Jayalantara mengakui jika jaksa belum memberikan salinan surat penetapan tersangka pada pemerintah daerah.

“Kalau itu memang dibutuhkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan status kepegawaian, kami akan kirimkan salinannya hari Senin,” kata Jayalantara.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Buleleng menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana PEN Pariwisata di Kabupaten Buleleng.

Dari hasil penelusuran jaksa, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 656 juta. Kerugian itu berasal dari program Buleleng Explore dan program bimbingan teknis penerapan protokol kesehatan.

Dari kerugian negara senilai Rp 656 juta itu, sebanyak Rp 377 juta telah dikembalikan pada Kamis (11/2) siang. Sementara Rp 279 juta sisanya masih di tangan penyedia jasa. Uang itu masih dipegang oleh pihak hotel senilai Rp 32 juta, penyedia layanan internet senilai Rp 7 juta, penyedia makanan senilai Rp 24 juta, dan sisanya masih berada di tangan penyedia transportasi dan percetakan. 



SINGARAJA–Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Buleleng secara resmi telah menetapkan delapan pejabat di Dinas Pariwisata Buleleng sebagai tersangka.

Kedelapan oknum Dispar Buleleng ini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pariwisata di Kabupaten Buleleng.

Kedelapan oknum pejabat Dispar Buleleng, itu yakni masing-masing berinisial Made SN, Ni Nyoman AW, Putu S, Nyoman S, IGA MA, Kadek W, I Nyoman GG, dan Putu B.

Terkait status para tersangka, Sekretaris Kabupaten Buleleng Gede Suyasa mengatakan, bahwa pihaknya sudah meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) I Gede Wisnawa, untuk berkomunikasi secara aktif dengan Kejari Buleleng.

BKPSDM kata Suyasa telah diperintahkan untuk meminta salinan surat penetapan tersangka dari ke delapan pejabat di Dispar Buleleng yang tersangkut kasus.

“Kami belum menerima salinan surat penetapan tersangka. Kemungkinan baru minggu depan salinan suratnya kami terima. Karena ini kan sudah masuk hari libur nasional, jadi pelayanan administrasi tidak berjalan sementara waktu,” kata Suyasa.

Menurut Suyasa, setelah menerima surat penetapan tersangka dari Kejari Buleleng, pihaknya akan langsung menonaktifkan pejabat-pejabat di Dispar Buleleng yang tersangkut masalah hukum.

Baca Juga:  Perbekel Sumberklampok: Selesaikan Dulu Masalah Konflik Agararianya

Badan Pertimbangan Jenjang Kepangkatan (Baperjakat) juga akan segera mengusulkan nama-nama pegawai yang akan mengganti di posisi eselon III dan eselon IV.

Mengingat ada 8 pejabat Dispar Buleleng mulai dari eselon II sampai eselon IV yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Khusus pejabat eselon II, Suyasa mengatakan pihaknya harus berkoordinasi lebih lanjut dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Untuk sementara waktu, kemungkinan posisi pejabat eselon II akan diisi oleh pelaksana tugas.

“Nanti kami koordinasikan dengan KASN. Apakah bisa dilakukan pengisian lewat lelang jabatan, atau tetap diisi pelaksana tugas sampai dengan ada putusan hukum yang sifatnya incraht,” imbuhnya.

Kalau toh nantinya sudah ada putusan incraht dari pengadilan, pemerintah tak lagi berbicara masalah status jabatan semata.

Namun sudah membicarakan status kepegawaian. Bila mengacu pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, dapat diberhentikan dari status kepegawaiannya.

Baca Juga:  Sempat Kosong, Buleleng Kembali Suplai Abate Cegah DB ke Puskesmas

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Juru Bicara Kejari Buleleng A.A. Jayalantara mengakui jika jaksa belum memberikan salinan surat penetapan tersangka pada pemerintah daerah.

“Kalau itu memang dibutuhkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan status kepegawaian, kami akan kirimkan salinannya hari Senin,” kata Jayalantara.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Buleleng menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana PEN Pariwisata di Kabupaten Buleleng.

Dari hasil penelusuran jaksa, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 656 juta. Kerugian itu berasal dari program Buleleng Explore dan program bimbingan teknis penerapan protokol kesehatan.

Dari kerugian negara senilai Rp 656 juta itu, sebanyak Rp 377 juta telah dikembalikan pada Kamis (11/2) siang. Sementara Rp 279 juta sisanya masih di tangan penyedia jasa. Uang itu masih dipegang oleh pihak hotel senilai Rp 32 juta, penyedia layanan internet senilai Rp 7 juta, penyedia makanan senilai Rp 24 juta, dan sisanya masih berada di tangan penyedia transportasi dan percetakan. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/