alexametrics
29.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Masuk Ranah Hukum, Bupati Akui Konflik di Jro Kuta Pejeng Makin Rumit

GIANYAR – Konflik tanah di Desa Adat Jro Kuta Pejeng, Gianyar melebar ke mana-mana. Di tengah konflik sertifikasi tanah yang ditempati warga menjadi tanah pekarangan desa (PKD), kasus ini berbuah laporan ke polisi.

 

Bendesa Adat Jro Kuta Pejeng, Cokorda Gde Putra Pemayun pun dijadikan tersangka dalam perkara dugaan pemalsuan saat permohonan sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PSTL.

 

Penetapan tersangka bendesa adat oleh Polres Gianyar ini berujung pada sanksi kanorayang atau kasepekang (pengusiran) krama atau warga dari wilayah desa adat.

 

Bupati Gianyar Made Mahayastra pun mengaku akan menyelesaikan kasus Desa Adat Jro Kuta Pejeng ini. Meski diakui, penyelesaian masalah ini dirasakan semakin rumit.

 

Mahayastra mengatakan, kerumitan penyelesaian masalah ini karena sudah masuk ranah hukum. Meski demikian, dia memastikan akan berusaha menjaga kondusivitas masyarakat.

 

“Tadi malam sudah kami atensi. Kami sudah jauh-jauh hari ambil langkah,” ujar Mahayastra.

Baca Juga:  Buka Sekolah Usai Nyepi, Mahayastra Klaim Gianyar Segera Bebas Covid

 

Bupati asal Payangan ini mengaku pernah didatangi perwakilan 70 song krama. Begitu pula pihak Prajuru Desa Adat Jro Kuta Pejeng.

 

“Lebih dari sekali, kedua pihak sudah datang. Kami sampaikan, bahwa tidak ada suatu lembaga tanpa bermasalah. Sehingga kami mohon, kasus ini diselesaikan secara jernih,” pintanya.

 

Mahayastra yakin, Desa Adat maupun krama punya maksud baik. “Maksud desa adat mensertifikatkan (tanah desa adat) pasti ada benarnya. Krama yang keberatan, mungkin tidak pas saat menerima sosialisasi. Di luar sikut satak (rumah tinggal, Red) juga ada benarnya,” ujar Mahayastra.

 

Menurutnya, masalah ini menjadi besar karena tanah teba krama yang keberatan sudah telanjur disertifikatkan atas nama desa adat. Maka itu, Mahayastra mengaku sudah mengutus perangkat pemerintah menyelesaikan kasus ini.

 

“Namun karena ini ada proses di luar kewenangan kita. Ada penegak hukum masuk melihat proses, dan itu urusan polisi. Sebagai Bupati tentu semakin rumit. Namun saya tidak akan putus asa. Pertemuan tadi malam, Bendesa mau turunkan tensi, krama juga begitu. Sehingga saya akan mencoba menyelesaikan ini,” terangnya.

Baca Juga:  Ikuti Jejak Bupati, BPBD Gianyar Rumahkan 90 Tenaga Harian Lepas

 

 

Diberitakan sebelumnya, kisruh penyertifikatan tanah teba antara Desa Adat Jro Kuta Pejeng, dengan sejumlah krama setempat, telah bergulir sejak lama.

 

Pihak desa adat menyertifikatkan tanah milik desa sesuai awig-awig. Sedangkan, ada krama yang tidak sepakat tanah mereka atas nama desa adat.

Krama ini dulu sempat menolak tanah mereka atas nama adat. Sebab, mereka mengklaim sudah lama menempati tanah tersebut.

 

Kedua pihak juga sudah berulang kali bertemu. Namun tak membuahkan hasil. Puncaknya adalah laporan ke polisi hingga bendesa adat jadi tersangka, dan dua warga diusir karena laporannya ke polisi.


GIANYAR – Konflik tanah di Desa Adat Jro Kuta Pejeng, Gianyar melebar ke mana-mana. Di tengah konflik sertifikasi tanah yang ditempati warga menjadi tanah pekarangan desa (PKD), kasus ini berbuah laporan ke polisi.

 

Bendesa Adat Jro Kuta Pejeng, Cokorda Gde Putra Pemayun pun dijadikan tersangka dalam perkara dugaan pemalsuan saat permohonan sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PSTL.

 

Penetapan tersangka bendesa adat oleh Polres Gianyar ini berujung pada sanksi kanorayang atau kasepekang (pengusiran) krama atau warga dari wilayah desa adat.

 

Bupati Gianyar Made Mahayastra pun mengaku akan menyelesaikan kasus Desa Adat Jro Kuta Pejeng ini. Meski diakui, penyelesaian masalah ini dirasakan semakin rumit.

 

Mahayastra mengatakan, kerumitan penyelesaian masalah ini karena sudah masuk ranah hukum. Meski demikian, dia memastikan akan berusaha menjaga kondusivitas masyarakat.

 

“Tadi malam sudah kami atensi. Kami sudah jauh-jauh hari ambil langkah,” ujar Mahayastra.

Baca Juga:  Edarkan Ribuan Ekstasi, Pemuda Tamatan SMP Terancam 12 Tahun Penjara

 

Bupati asal Payangan ini mengaku pernah didatangi perwakilan 70 song krama. Begitu pula pihak Prajuru Desa Adat Jro Kuta Pejeng.

 

“Lebih dari sekali, kedua pihak sudah datang. Kami sampaikan, bahwa tidak ada suatu lembaga tanpa bermasalah. Sehingga kami mohon, kasus ini diselesaikan secara jernih,” pintanya.

 

Mahayastra yakin, Desa Adat maupun krama punya maksud baik. “Maksud desa adat mensertifikatkan (tanah desa adat) pasti ada benarnya. Krama yang keberatan, mungkin tidak pas saat menerima sosialisasi. Di luar sikut satak (rumah tinggal, Red) juga ada benarnya,” ujar Mahayastra.

 

Menurutnya, masalah ini menjadi besar karena tanah teba krama yang keberatan sudah telanjur disertifikatkan atas nama desa adat. Maka itu, Mahayastra mengaku sudah mengutus perangkat pemerintah menyelesaikan kasus ini.

 

“Namun karena ini ada proses di luar kewenangan kita. Ada penegak hukum masuk melihat proses, dan itu urusan polisi. Sebagai Bupati tentu semakin rumit. Namun saya tidak akan putus asa. Pertemuan tadi malam, Bendesa mau turunkan tensi, krama juga begitu. Sehingga saya akan mencoba menyelesaikan ini,” terangnya.

Baca Juga:  Ikuti Jejak Bupati, BPBD Gianyar Rumahkan 90 Tenaga Harian Lepas

 

 

Diberitakan sebelumnya, kisruh penyertifikatan tanah teba antara Desa Adat Jro Kuta Pejeng, dengan sejumlah krama setempat, telah bergulir sejak lama.

 

Pihak desa adat menyertifikatkan tanah milik desa sesuai awig-awig. Sedangkan, ada krama yang tidak sepakat tanah mereka atas nama desa adat.

Krama ini dulu sempat menolak tanah mereka atas nama adat. Sebab, mereka mengklaim sudah lama menempati tanah tersebut.

 

Kedua pihak juga sudah berulang kali bertemu. Namun tak membuahkan hasil. Puncaknya adalah laporan ke polisi hingga bendesa adat jadi tersangka, dan dua warga diusir karena laporannya ke polisi.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/