alexametrics
24.8 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

MDA Atensi Maraknya Kasus Penyelewengan Dana LPD

NEGARA- Dua kasus dugaan korupsi lembaga perkreditan desa (LPD) yang terjadi di Jembrana, menjadi perhatian serius dari majelis desa adat (MDA) Jembrana.

Pasalnya sebagai salah satu pembina LPD, MDA bertanggungjawab agar LPD yang merupakan lembaga keuangan masyarakat bisa berjalan sesuai aturan adat maupun hukum positif mengenai tindak pidana korupsi.

Bendesa Madya majelis desa adat Jembrana I Nengah Subagia mengatakan, LPD merupakan lembaga keuangan milik adat.

Setiap desa adat sudah memiliki LPD masing-masing. Tentunya, menurut dia, tata kelolanya diatur dengan hukum adat, agar lembaga desa adat mengatur supaya LPD bermanfaat kepada masyarakat adatnya.

“Dalam pengelolaan, mungkin tidak sempurna. Tetapi perlu diketahui juga, bahwa dari segi aturan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, Pasal 39 ayat (3) menyatakan LPD dan Lumbung Pitih Nagari, serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini,”terang Subagia.

 

Berdasarkan Undang-undang tersebut, tambah Subagia, karena tidak tunduk dengan Undang undang tentang lembaga keuangan mikro artinya tidak dalam pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK).

Baca Juga:  Kejari Tabanan Incar Aset Dua Tersangka Korupsi LPD Sunantaya
- Advertisement -

Dalam perkembangan situasi saat ini, menyesuaikan tuntutan kondisi saat ini. Sehingga, tata kelolanya seperti sistem perbankan.

“Mungkin di sana (pengelolaan LPD) ada yang kurang transparan,” ujarnya.

 

Menurut Subagia, sebenarnya Desa Adat dalam hal LPD sudah memiliki pola sendiri untuk menyelesaikan permasalahan.

Karena berdasarkan Perda Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Desa adat esensinya penguatan adat, pengakuan, pemberdayaan, kemandirian dan otonom.

“Dengan sifat desa adat tersebut, kita punya pola sendiri menyelesaikan maslah,” ungkapnya.

 

Hal itu, karena di masing-masing desa adat, sudah ada perangkat sendiri. Mulai dari prajuru desa adat, saba desa adat, kertas desa dan Klian adat. Fungsi perangkat ini, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa adat. Termasuk masalah LPD di masing-masing desa adat.

“Misalnya, ketika ada masalah administrasi selesaikan dulu, umpannya masalah administrasi yang bisa menyebabkan kerugian bagi LPD bisa diselesaikan di paruman desa adat,” ungkapnya.

Apabila oknum yang diduga melakukan penyelewengan mengakui dan bisa mengembalikan kerugian, harapannya bisa diselesaikan di dalam desa adat. Akan tetapi, ada indikasi adanya dugaan pidana, karena ada penyelewengan yang merugikan keuangan LPD yang notabene adalah milik Krama. Oknum yang diduga menyelewengkan meski sudah ada audit ada penyelewengan tidak mengakui saat paruman, maka upaya penegakan hukum bisa dilakukan.

Baca Juga:  Bobol ATM dan Bawa Sajam, Bule Bulgaria Didakwa Pasal Berlapis

 

Majelis desa adat sebagai pembina, untuk pencegahan penyelewengan yang mengarah pada tindak pidana korupsi berharap adanya pendampingan dan pembinaan sumberdaya manusia LPD agar bisa dideteksi lebih dini.

Atau pencegahan lebih diutamakan daripada penindakan. “Kami sangat perlu pendampingan dari stakeholder terkait, mulai dari pemerintah dan penegak hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

 

Seperti diketahui, dalam setahun terkahir sudah ada empat terdakwa kasus korupsi LPD. Empat terdakwa tersebut dari LPD Tuwed dan LPD Tamansari, masing- masing ada dua terdakwa yang menjabat sebagai ketua dan bendahara LPD. Empat terdakw sudah ditahan dan menjalani proses persidangan.

- Advertisement -

NEGARA- Dua kasus dugaan korupsi lembaga perkreditan desa (LPD) yang terjadi di Jembrana, menjadi perhatian serius dari majelis desa adat (MDA) Jembrana.

Pasalnya sebagai salah satu pembina LPD, MDA bertanggungjawab agar LPD yang merupakan lembaga keuangan masyarakat bisa berjalan sesuai aturan adat maupun hukum positif mengenai tindak pidana korupsi.

Bendesa Madya majelis desa adat Jembrana I Nengah Subagia mengatakan, LPD merupakan lembaga keuangan milik adat.

Setiap desa adat sudah memiliki LPD masing-masing. Tentunya, menurut dia, tata kelolanya diatur dengan hukum adat, agar lembaga desa adat mengatur supaya LPD bermanfaat kepada masyarakat adatnya.

“Dalam pengelolaan, mungkin tidak sempurna. Tetapi perlu diketahui juga, bahwa dari segi aturan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro, Pasal 39 ayat (3) menyatakan LPD dan Lumbung Pitih Nagari, serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini,”terang Subagia.

 

Berdasarkan Undang-undang tersebut, tambah Subagia, karena tidak tunduk dengan Undang undang tentang lembaga keuangan mikro artinya tidak dalam pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK).

Baca Juga:  Diduga Korupsi di LPD Sunantaya, Mantan Anggota DPRD Tabanan Ditahan

Dalam perkembangan situasi saat ini, menyesuaikan tuntutan kondisi saat ini. Sehingga, tata kelolanya seperti sistem perbankan.

“Mungkin di sana (pengelolaan LPD) ada yang kurang transparan,” ujarnya.

 

Menurut Subagia, sebenarnya Desa Adat dalam hal LPD sudah memiliki pola sendiri untuk menyelesaikan permasalahan.

Karena berdasarkan Perda Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali. Desa adat esensinya penguatan adat, pengakuan, pemberdayaan, kemandirian dan otonom.

“Dengan sifat desa adat tersebut, kita punya pola sendiri menyelesaikan maslah,” ungkapnya.

 

Hal itu, karena di masing-masing desa adat, sudah ada perangkat sendiri. Mulai dari prajuru desa adat, saba desa adat, kertas desa dan Klian adat. Fungsi perangkat ini, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa adat. Termasuk masalah LPD di masing-masing desa adat.

“Misalnya, ketika ada masalah administrasi selesaikan dulu, umpannya masalah administrasi yang bisa menyebabkan kerugian bagi LPD bisa diselesaikan di paruman desa adat,” ungkapnya.

Apabila oknum yang diduga melakukan penyelewengan mengakui dan bisa mengembalikan kerugian, harapannya bisa diselesaikan di dalam desa adat. Akan tetapi, ada indikasi adanya dugaan pidana, karena ada penyelewengan yang merugikan keuangan LPD yang notabene adalah milik Krama. Oknum yang diduga menyelewengkan meski sudah ada audit ada penyelewengan tidak mengakui saat paruman, maka upaya penegakan hukum bisa dilakukan.

Baca Juga:  Nasabah LPD Sangeh Datangi Kejati Bali Minta Uangnya Diselamatkan

 

Majelis desa adat sebagai pembina, untuk pencegahan penyelewengan yang mengarah pada tindak pidana korupsi berharap adanya pendampingan dan pembinaan sumberdaya manusia LPD agar bisa dideteksi lebih dini.

Atau pencegahan lebih diutamakan daripada penindakan. “Kami sangat perlu pendampingan dari stakeholder terkait, mulai dari pemerintah dan penegak hukum dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” tegasnya.

 

Seperti diketahui, dalam setahun terkahir sudah ada empat terdakwa kasus korupsi LPD. Empat terdakwa tersebut dari LPD Tuwed dan LPD Tamansari, masing- masing ada dua terdakwa yang menjabat sebagai ketua dan bendahara LPD. Empat terdakw sudah ditahan dan menjalani proses persidangan.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/