alexametrics
25.4 C
Denpasar
Thursday, August 18, 2022

Terungkap, Akhirnya Disperindag Akui Pungut Retribusi ke Pedagang

AMLAPURA- Pungutan retribusi yang dilakukan terhadap pedagang pasar senggol yang ada di eks terminal Seraya akhirnya terungkap.

Sempat membantah tak melakukan pungutan, kini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Karangasem akhirnya mengaku tarik pungutan retribusi terhadap pedagang di pasar senggol.

Hal ini diakui langsung oleh Plt Kepala Dinas Perindag Karangasem, I Gede Loka Santika.

Didampingi Kabid Sarana Usaha Perdagangan, Disperindag Karangasem, Wayan Mangku, Loka saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (12/11) membenarkan adanya pungutan itu.

“Pungutan retribusi terhadap pedagang pasar senggol memang kami pungut,” akunya.

Pemunguta retribusi tersebut kata dia sudah berdasarkan landasan hukum dan aturan yang berlaku.

Dasar hukum pungutan itu mengacu SK Bupati nomor 309 tahun 2018 tentang pengenaan retribusi dan merujuk Perda nomor 8 tahun 2012 dan juga Perda nomor 5 tahun 2019.

“Besarannya sesuai aturan itu juga. Pengenaan retribusi ini bervariasi tergantung lokasi dan luas yang digunakan pedagang,” terangnya. 

Baca Juga:  Kecewa dan Marah Proyek Jalan Molor, Bupati Minta Kontraktor Disanksi

Untuk pedagang yang menempati lapak di area pelataran dikenakan retribusi senilai Rp 3.000 per hari. Sedangka pedagang yang menempati lapak di los dikenakan Rp 4.000 per hari.

“Paling tinggi Rp 4000,” imbuh Loka Santika.

 

Disinggung mengapa di awal Disperindag membantah tidak pernah melakukan pungutan, pejabat asal Kecamatan Kubu ini berdalih bahwa pungutan dihentikan setelah adanya pembatasan jam operasional akibat covid-19.

Yakni melalui surat edaran bupati nomor 5/11.2Setda/87/2020 tentang adanya pembatasan jam operasional para tradisional dan modern.

“Termasuk pasar senggol ini. Kenapa kami katakan tidak pernah melakukan pungutan, karena sejak adanya surat edaran itu pungutan retribusi ke pedagang dihentikan per tanggal 17 April 2020 hingga saat ini,” terangnya.

Pihaknya mengklaim, Pemkab memiliki kebijakan yang humanis untuk tidak semata mengejar pendapatan tanpa mempertimbangkan kondisi para pedagang.

Baca Juga:  Digugat Dalam Proyek PLTU Celukan Bawang, Ini Respons Pemprov Bali

“Mereka hanya berjualan tiga jam, dari pukul 16.00 sampai pukul 19.00 malam. Berapa sih dapatnya. Makanya kami hentikan sampai malam,” ucap Loka.

Sedangkan terkait jumlah pedagang di Pasar Senggol sendiri, imbuh Loka, saat ini ada sekitar 24 orang.

Namun jumlah tersebut kata dia tentatif bisa bertambah dan berkurang setiap saat.

Sedangkan untuk para pedagang di pasar pagi pun sama. Mereka hanya dikenakan pungutan kebersihan senilai Rp 2.000 per pedagang. 

Sementara untuk relokasi pedagang pasar senggol ke terminal Amlapura kata Loka untuk memberikan tempat yang lebih baik dari yang sebelumnya.

Mengingat, penataan yang dilakukan agar kota Amlapura terlihat lebih tertata.

“Kota Amlapura ini kan kota kecil, jadi ditata agar lebih asri. Kami memberikan tempat yang representatif. Ada fasilitas air, listrik, hingga toilet. Pemerintah memberikan yang lebih baik,” tukasnya.



AMLAPURA- Pungutan retribusi yang dilakukan terhadap pedagang pasar senggol yang ada di eks terminal Seraya akhirnya terungkap.

Sempat membantah tak melakukan pungutan, kini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Karangasem akhirnya mengaku tarik pungutan retribusi terhadap pedagang di pasar senggol.

Hal ini diakui langsung oleh Plt Kepala Dinas Perindag Karangasem, I Gede Loka Santika.

Didampingi Kabid Sarana Usaha Perdagangan, Disperindag Karangasem, Wayan Mangku, Loka saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (12/11) membenarkan adanya pungutan itu.

“Pungutan retribusi terhadap pedagang pasar senggol memang kami pungut,” akunya.

Pemunguta retribusi tersebut kata dia sudah berdasarkan landasan hukum dan aturan yang berlaku.

Dasar hukum pungutan itu mengacu SK Bupati nomor 309 tahun 2018 tentang pengenaan retribusi dan merujuk Perda nomor 8 tahun 2012 dan juga Perda nomor 5 tahun 2019.

“Besarannya sesuai aturan itu juga. Pengenaan retribusi ini bervariasi tergantung lokasi dan luas yang digunakan pedagang,” terangnya. 

Baca Juga:  Bali Paling Rawan Bencana, Kementerian ESDM Minta Masyarakat Tak Panik

Untuk pedagang yang menempati lapak di area pelataran dikenakan retribusi senilai Rp 3.000 per hari. Sedangka pedagang yang menempati lapak di los dikenakan Rp 4.000 per hari.

“Paling tinggi Rp 4000,” imbuh Loka Santika.

 

Disinggung mengapa di awal Disperindag membantah tidak pernah melakukan pungutan, pejabat asal Kecamatan Kubu ini berdalih bahwa pungutan dihentikan setelah adanya pembatasan jam operasional akibat covid-19.

Yakni melalui surat edaran bupati nomor 5/11.2Setda/87/2020 tentang adanya pembatasan jam operasional para tradisional dan modern.

“Termasuk pasar senggol ini. Kenapa kami katakan tidak pernah melakukan pungutan, karena sejak adanya surat edaran itu pungutan retribusi ke pedagang dihentikan per tanggal 17 April 2020 hingga saat ini,” terangnya.

Pihaknya mengklaim, Pemkab memiliki kebijakan yang humanis untuk tidak semata mengejar pendapatan tanpa mempertimbangkan kondisi para pedagang.

Baca Juga:  Tim Kuasa Hukum JRX Beberkan Alasan Minta Majelis Hakim Diganti

“Mereka hanya berjualan tiga jam, dari pukul 16.00 sampai pukul 19.00 malam. Berapa sih dapatnya. Makanya kami hentikan sampai malam,” ucap Loka.

Sedangkan terkait jumlah pedagang di Pasar Senggol sendiri, imbuh Loka, saat ini ada sekitar 24 orang.

Namun jumlah tersebut kata dia tentatif bisa bertambah dan berkurang setiap saat.

Sedangkan untuk para pedagang di pasar pagi pun sama. Mereka hanya dikenakan pungutan kebersihan senilai Rp 2.000 per pedagang. 

Sementara untuk relokasi pedagang pasar senggol ke terminal Amlapura kata Loka untuk memberikan tempat yang lebih baik dari yang sebelumnya.

Mengingat, penataan yang dilakukan agar kota Amlapura terlihat lebih tertata.

“Kota Amlapura ini kan kota kecil, jadi ditata agar lebih asri. Kami memberikan tempat yang representatif. Ada fasilitas air, listrik, hingga toilet. Pemerintah memberikan yang lebih baik,” tukasnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/