alexametrics
25.8 C
Denpasar
Saturday, May 28, 2022

Muncul Pihak Ketiga, Eksekusi Laba Pura Dalem Kahyangan Badung Batal

BADUNG-Rencana eksekusi perkara sengkata Pelaba Pura Pura Dalem Kahyangan di Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Jumat (13/8) kembali tertunda alias batal.

 

Batalnya proses eksekusi terhadap obyek sengketa lahan seluas 2 hektar 80 are, itu setelah munculnya gugatan dari pihak ketiga.

 

Padahal sebelumnya, proses eksekusi oleh pengadilan ini dilakukan setelah Mahkamah Agung melalui putusan kasasi memenangkan 14 warga Desa Ungasan sebagai pihak penggarap.  

 

Eksekusi dilakukan atas putusan Mahkamah Agung RI nomor 1172 K/PDT/2020 tanggal 18 Mei 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 40/PDT/2019/PT.DPS tanggal 24 Juni juncto Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 565/Pdt.G /2018/PN.DPS tanggal 28 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 

Sayangnya, meski telah memiliki kekuatan hukum tetap, I Made Mediantara selaku pihak ketiga melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar.

 

Selanjutnya, atas gugatan pihak ketika, hakim dari Pengadilan Negeri Denpasar yang diwakili oleh Hakim Made Pasek menggelar pemeriksaan setempat di Laba Pura Dalam Kahyangan Badung yang terletak di Banjar Bakung Sari Desa Ungasan, Kuta Selatan, Jumat kemarin.

 

Sesuai gugatan pihak ketiga, I Made Mediantara (pelawan) menggugat I Made Putra Risnawa (terlawan) selaku ketua atau penua prajuru Pura Dalem Kayangan, Badung, Kuta Selatan yang membawahi 94 Banjar. 

 

Terkait munculnya pihak ketiga, Anak Agung Ngurah Alit Wirakesuma selaku kuasa hukum dari Terlawan dalam hal ini pihak Pura Dalem Kayangan, Badung, Kuta Selatan, menduga jika gugatan ini sengaja dilakukan untuk mengulur atau menghambat proses eksekusi yang dilakukan oleh pihak pengadilan setelah pihak Pura Dalem Kayangan menang hingga kasasi atas 14 warga Ungasan selaku penggarap. 

Baca Juga:  MIMIH! Jual Sabu 9,94 Gram, Eks BUMD Diganjar 10 Tahun

 

“Putusan kasasinya sudah jelas bahwa obyek itu adalah milik pura kayangan, Badung. 

Obyek sengketa ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga pihak pemohon, saya selaku kuasa hukum dari prajuru Pura Kayangan Badung mengajukan permohonan eksekusi.

 

Oleh karena permohonan kami telah diatensi oleh ketua pengadilan, sehingga ada Aanmaning atau peringatan eksekusi.

 

Tiba-tiba ada pihak ketiga yang mengklaim bahwa obyek sengketa itu miliknya yang didasari silsilah mereka,” terang Anak Agung Ngurah Alit Wirakesuma.

 

Lebih lanjut, Ngurah Alit Wirakesuma menambahkan, pihak ketiga atau pelawan mengklaim jika lahan 2 hektar 80 are itu sebagai miliknya berdasarkan silsilah dengan menyebut dirinya termasuk keturunan I Giur.

 

“Dari pihak (pelawan) ini mengajukan silsila dengan menyebutkan dia keluarga dari I Giur, yang merupakan fase angkatan ketiga yang mengaku berhubungan saudara kandung dengan Ni Rentik yang merupakan perempuan. Dia melakukan perlawanan dengan dasar hukum itu,” katanya. 

 

Padahal, menurut Alit Wirakesuma, pihak pelawan ini bukanlah keturunan dari I Giur.

 

Hal itu dikatakan Alit Wirakesuma sesuai yang diuraikan dalam silsilah keluarga I Giur yang dibuat pada 7 Desember 2009.

 

“Setidaknya ada bukti kepemilikan. Dia tidak punya sama sekali bukti kepemilikan. Sedangkan dari pihak  Pura Kayangan Badung sudah ada data kepemilikan yang dikuatkan oleh BPN Badung, dan diterbitan oleh Kanwil wilayah 08, serta dikuatkan oleh kepala desa Ungasan dan menjadi pertimbangan dalam putusan kasasi.

Baca Juga:  Tujuh WNA Terjaring Razia Prokes, Satu Diperiksa, Enam Kena Denda

 

Lucunya si pelawan ini mengaku keturunan Ni Rentik tapi tinggalnya di Pecatu. Yang menerbitkan silsilahnya Pecatu. Bukan Ungasan. Sedangkan obyek sengkata di Ungasan,” imbuh Alit WIrakesuma. 

 

Atas dasar sejumlah temuan yang diduga tidak asli itu, Alit Wirakesuma atas nama pihak terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutuskan amar agar menolak perlawanan dari pihak Pelawan.

 

Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur.

 

Selain itu, pihak terlawan juga meminta majelis hakim menyatakan hukum, penetapan Aanmaning atau peringatan eksekusi nomor: 565/Pdt.G/2018/PN.Dps Jo. Nomor 11/EKS/2021/PN.DPS tanggal 18 Maret 2021 adalah sah yang mempunyai kekuatan mengikat dan segera dilaksanakan.

 

“Selain itu juga menyatakan hukum dan menghukum Pelawan untuk mematuhi dan tunduk terhadap proses eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172 K/PDT/2020 tanggal 18 Mei 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 40/PDT/2019/PT.DPS tanggal 24 Juni juncto putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 565/Pdt.G /2018/PN.DPS tanggal 28 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

Selain itu juga untuk menghukum pelawan untuk membayar seluruh biaya -biaya yang timbul dalam perkara ini,” tukasnya.


BADUNG-Rencana eksekusi perkara sengkata Pelaba Pura Pura Dalem Kahyangan di Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Jumat (13/8) kembali tertunda alias batal.

 

Batalnya proses eksekusi terhadap obyek sengketa lahan seluas 2 hektar 80 are, itu setelah munculnya gugatan dari pihak ketiga.

 

Padahal sebelumnya, proses eksekusi oleh pengadilan ini dilakukan setelah Mahkamah Agung melalui putusan kasasi memenangkan 14 warga Desa Ungasan sebagai pihak penggarap.  

 

Eksekusi dilakukan atas putusan Mahkamah Agung RI nomor 1172 K/PDT/2020 tanggal 18 Mei 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 40/PDT/2019/PT.DPS tanggal 24 Juni juncto Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 565/Pdt.G /2018/PN.DPS tanggal 28 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 

 

Sayangnya, meski telah memiliki kekuatan hukum tetap, I Made Mediantara selaku pihak ketiga melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar.

 

Selanjutnya, atas gugatan pihak ketika, hakim dari Pengadilan Negeri Denpasar yang diwakili oleh Hakim Made Pasek menggelar pemeriksaan setempat di Laba Pura Dalam Kahyangan Badung yang terletak di Banjar Bakung Sari Desa Ungasan, Kuta Selatan, Jumat kemarin.

 

Sesuai gugatan pihak ketiga, I Made Mediantara (pelawan) menggugat I Made Putra Risnawa (terlawan) selaku ketua atau penua prajuru Pura Dalem Kayangan, Badung, Kuta Selatan yang membawahi 94 Banjar. 

 

Terkait munculnya pihak ketiga, Anak Agung Ngurah Alit Wirakesuma selaku kuasa hukum dari Terlawan dalam hal ini pihak Pura Dalem Kayangan, Badung, Kuta Selatan, menduga jika gugatan ini sengaja dilakukan untuk mengulur atau menghambat proses eksekusi yang dilakukan oleh pihak pengadilan setelah pihak Pura Dalem Kayangan menang hingga kasasi atas 14 warga Ungasan selaku penggarap. 

Baca Juga:  Dipercaya dapat Menolak Bahaya, Ribuan Warga Ikut Makotek

 

“Putusan kasasinya sudah jelas bahwa obyek itu adalah milik pura kayangan, Badung. 

Obyek sengketa ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga pihak pemohon, saya selaku kuasa hukum dari prajuru Pura Kayangan Badung mengajukan permohonan eksekusi.

 

Oleh karena permohonan kami telah diatensi oleh ketua pengadilan, sehingga ada Aanmaning atau peringatan eksekusi.

 

Tiba-tiba ada pihak ketiga yang mengklaim bahwa obyek sengketa itu miliknya yang didasari silsilah mereka,” terang Anak Agung Ngurah Alit Wirakesuma.

 

Lebih lanjut, Ngurah Alit Wirakesuma menambahkan, pihak ketiga atau pelawan mengklaim jika lahan 2 hektar 80 are itu sebagai miliknya berdasarkan silsilah dengan menyebut dirinya termasuk keturunan I Giur.

 

“Dari pihak (pelawan) ini mengajukan silsila dengan menyebutkan dia keluarga dari I Giur, yang merupakan fase angkatan ketiga yang mengaku berhubungan saudara kandung dengan Ni Rentik yang merupakan perempuan. Dia melakukan perlawanan dengan dasar hukum itu,” katanya. 

 

Padahal, menurut Alit Wirakesuma, pihak pelawan ini bukanlah keturunan dari I Giur.

 

Hal itu dikatakan Alit Wirakesuma sesuai yang diuraikan dalam silsilah keluarga I Giur yang dibuat pada 7 Desember 2009.

 

“Setidaknya ada bukti kepemilikan. Dia tidak punya sama sekali bukti kepemilikan. Sedangkan dari pihak  Pura Kayangan Badung sudah ada data kepemilikan yang dikuatkan oleh BPN Badung, dan diterbitan oleh Kanwil wilayah 08, serta dikuatkan oleh kepala desa Ungasan dan menjadi pertimbangan dalam putusan kasasi.

Baca Juga:  Merasa Diserang Lebih Dulu, Febriany Akan Minta Perlindungan ke Polda

 

Lucunya si pelawan ini mengaku keturunan Ni Rentik tapi tinggalnya di Pecatu. Yang menerbitkan silsilahnya Pecatu. Bukan Ungasan. Sedangkan obyek sengkata di Ungasan,” imbuh Alit WIrakesuma. 

 

Atas dasar sejumlah temuan yang diduga tidak asli itu, Alit Wirakesuma atas nama pihak terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutuskan amar agar menolak perlawanan dari pihak Pelawan.

 

Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur.

 

Selain itu, pihak terlawan juga meminta majelis hakim menyatakan hukum, penetapan Aanmaning atau peringatan eksekusi nomor: 565/Pdt.G/2018/PN.Dps Jo. Nomor 11/EKS/2021/PN.DPS tanggal 18 Maret 2021 adalah sah yang mempunyai kekuatan mengikat dan segera dilaksanakan.

 

“Selain itu juga menyatakan hukum dan menghukum Pelawan untuk mematuhi dan tunduk terhadap proses eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172 K/PDT/2020 tanggal 18 Mei 2020 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 40/PDT/2019/PT.DPS tanggal 24 Juni juncto putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 565/Pdt.G /2018/PN.DPS tanggal 28 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

 

Selain itu juga untuk menghukum pelawan untuk membayar seluruh biaya -biaya yang timbul dalam perkara ini,” tukasnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/