alexametrics
25.4 C
Denpasar
Wednesday, August 17, 2022

Sejumlah Pengusaha Hotel dan Restoran Bondong-Bondong Kembalikan Uang

SINGARAJA– Diduga takut, sejumlah pengusaha di bidang hotel dan restoran di Buleleng, mulai mengembalikan uang yang diduga terkait dengan perkara korupsi dana Pemulihan Ekonomi Pariwisata (PEN) sektor pariwisata di Kabupaten Buleleng.

Seperti dibenarkan Juru bicara Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng A.A. Jayalantara.

Saat dikonfirmasi, Senin (15/2), Jayalantara menyebut bahwa ada penyedia barang dan jasa yang mengembalikan uang negara. Konon itu merupakan fee yang seharusnya diberikan pada Dispar Buleleng. Namun uang tak diambil karena perkara keburu mencuat ke publik. Sehingga uang itu diserahkan pada jaksa.

Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, modus yang dilakukan disebut klasik. “Jadi pengusaha ini mau tidak mau mengikuti alur dari pelaksana program (Dispar Buleleng). Alasan mereka, kalau pekerjaan itu tidak diambil, mereka tidak ada kesempatan mendapat dana untuk membayar pegawai dan listrik. Kami juga masih ada nurani. Kami paham dalam kondisi terjepit, dapat pekerjaan,” ungkap Jayalantara.

Sebenarnya dengan nilai kerugian negara sebanyak Rp 656 juta, kata Jayalantara, pemerintah masih bisa melaksanakan kegiatan promosi lain. Sebab dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi, mencapai sepertiga dari total dana yang dipasang. Dengan tambahan program, jaksa pun meyakini ekonomi akan berputar lebih baik lagi ketimbang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga:  Curi Pistol & HP Anggota Ditnarkoba Polda Bali, Ojol 40 Tahun Diciduk

Konon fee yang didapat dijadikan bancakan di kalangan pejabat. Pejabat eselon II, eselon III, hingga eselon IV, mendapat nilai yang berbeda. Ada yang mendapat dana Rp 6 juta, Rp 9 juta, bahkan Rp 10 juta per orang.

“Jadi kegiatan A setor sekian, kegiatan B setor sekian. Ada orang yang berperan sebagi pengumpul. Kami mencari siapa yang paling bertanggungjawab, yang punya niat itu yang kami kejar,” tegas Jayalantara.

Sementara itu, pasca penetapan tersangka terhadap delapan oknum pejabat di Dispar Buleleng, Jayalantara menyatakan, jika jaksa penyidik saat ini tengah fokus pada pemeriksaan unsur perbuatan melawan hukum.

Menurutnya, atas kasus ini, sudah ada 20 orang saksi yang dipanggil dan dimintai keterangan. Pemeriksaan berlangsung dari pagi hingga sore hari. Saksi-saksi yang diperiksa seluruhnya merupakan rekanan pendukung pelaksanaan program sosialisasi penerapan protokol kesehatan, serta promosi pariwisata melalui program Buleleng Explore.

Sementara terkait kedelapan tersangka, rencananya jaksa akan memeriksa para tersangka secara bertahap mulai Selasa (16/2) esok dan ditargetkan selesai pada Rabu (17/2) mendatang.

Baca Juga:  Wisata Alam Jadi Alternatif, Desa di Buleleng Didorong Gali Keunikan

Selain itu, untuk berkas, rencananya berkas perkara para tersanka akan displit (dipecah) menjadi 6 (enam). “Pemecahan berkas perkara karena masing-masing tersangka memiliki peranan yang berbeda,”tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Buleleng menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana PEN Pariwisata di Kabupaten Buleleng. Mereka adalah Made SN, Ni Nyoman AW, Putu S, Nyoman S, IGA MA, Kadek W, I Nyoman GG, dan Putu B. Seluruhnya adalah pejabat pada Dispar Buleleng.

Dari hasil penelusuran jaksa, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 656 juta. Kerugian itu berasal dari program Buleleng Explore dan program bimbingan teknis penerapan protokol kesehatan.

Dari kerugian negara senilai Rp 656 juta itu, sebanyak Rp 377 juta telah dikembalikan pada Kamis (11/2) siang. Sementara Rp 279 juta sisanya masih di tangan penyedia jasa. Uang itu masih dipegang oleh pihak hotel senilai Rp 32 juta, penyedia layanan internet senilai Rp 7 juta, penyedia makanan senilai Rp 24 juta, dan sisanya masih berada di tangan penyedia transportasi dan percetakan.



SINGARAJA– Diduga takut, sejumlah pengusaha di bidang hotel dan restoran di Buleleng, mulai mengembalikan uang yang diduga terkait dengan perkara korupsi dana Pemulihan Ekonomi Pariwisata (PEN) sektor pariwisata di Kabupaten Buleleng.

Seperti dibenarkan Juru bicara Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng A.A. Jayalantara.

Saat dikonfirmasi, Senin (15/2), Jayalantara menyebut bahwa ada penyedia barang dan jasa yang mengembalikan uang negara. Konon itu merupakan fee yang seharusnya diberikan pada Dispar Buleleng. Namun uang tak diambil karena perkara keburu mencuat ke publik. Sehingga uang itu diserahkan pada jaksa.

Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, modus yang dilakukan disebut klasik. “Jadi pengusaha ini mau tidak mau mengikuti alur dari pelaksana program (Dispar Buleleng). Alasan mereka, kalau pekerjaan itu tidak diambil, mereka tidak ada kesempatan mendapat dana untuk membayar pegawai dan listrik. Kami juga masih ada nurani. Kami paham dalam kondisi terjepit, dapat pekerjaan,” ungkap Jayalantara.

Sebenarnya dengan nilai kerugian negara sebanyak Rp 656 juta, kata Jayalantara, pemerintah masih bisa melaksanakan kegiatan promosi lain. Sebab dana yang digunakan untuk kepentingan pribadi, mencapai sepertiga dari total dana yang dipasang. Dengan tambahan program, jaksa pun meyakini ekonomi akan berputar lebih baik lagi ketimbang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Baca Juga:  Ternyata Ada SHM yang Ganti Nama

Konon fee yang didapat dijadikan bancakan di kalangan pejabat. Pejabat eselon II, eselon III, hingga eselon IV, mendapat nilai yang berbeda. Ada yang mendapat dana Rp 6 juta, Rp 9 juta, bahkan Rp 10 juta per orang.

“Jadi kegiatan A setor sekian, kegiatan B setor sekian. Ada orang yang berperan sebagi pengumpul. Kami mencari siapa yang paling bertanggungjawab, yang punya niat itu yang kami kejar,” tegas Jayalantara.

Sementara itu, pasca penetapan tersangka terhadap delapan oknum pejabat di Dispar Buleleng, Jayalantara menyatakan, jika jaksa penyidik saat ini tengah fokus pada pemeriksaan unsur perbuatan melawan hukum.

Menurutnya, atas kasus ini, sudah ada 20 orang saksi yang dipanggil dan dimintai keterangan. Pemeriksaan berlangsung dari pagi hingga sore hari. Saksi-saksi yang diperiksa seluruhnya merupakan rekanan pendukung pelaksanaan program sosialisasi penerapan protokol kesehatan, serta promosi pariwisata melalui program Buleleng Explore.

Sementara terkait kedelapan tersangka, rencananya jaksa akan memeriksa para tersangka secara bertahap mulai Selasa (16/2) esok dan ditargetkan selesai pada Rabu (17/2) mendatang.

Baca Juga:  Cek Signal di Area Tumpahan BBM, Panglima TNI Pimpin Pencarian KRI 402

Selain itu, untuk berkas, rencananya berkas perkara para tersanka akan displit (dipecah) menjadi 6 (enam). “Pemecahan berkas perkara karena masing-masing tersangka memiliki peranan yang berbeda,”tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Buleleng menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana PEN Pariwisata di Kabupaten Buleleng. Mereka adalah Made SN, Ni Nyoman AW, Putu S, Nyoman S, IGA MA, Kadek W, I Nyoman GG, dan Putu B. Seluruhnya adalah pejabat pada Dispar Buleleng.

Dari hasil penelusuran jaksa, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 656 juta. Kerugian itu berasal dari program Buleleng Explore dan program bimbingan teknis penerapan protokol kesehatan.

Dari kerugian negara senilai Rp 656 juta itu, sebanyak Rp 377 juta telah dikembalikan pada Kamis (11/2) siang. Sementara Rp 279 juta sisanya masih di tangan penyedia jasa. Uang itu masih dipegang oleh pihak hotel senilai Rp 32 juta, penyedia layanan internet senilai Rp 7 juta, penyedia makanan senilai Rp 24 juta, dan sisanya masih berada di tangan penyedia transportasi dan percetakan.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/