alexametrics
27.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Ketua MDA Bali, Ketua PHDI Bali dan Sesepuh Sandi Murti Dipolisikan

DENPASAR-Ketua Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara (MKKBN), I Ketut Nurasa melaporkan sejumlah pihak terkait penutupan Ashram Hare Krishna dan pembatasan kegiatan ajaran sampradaya non dresta Bali, Kamis (13/5) lalu.

 

 

Terkait laporan, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Kombes Pol Djuhandani Rahardjo Puro mengaku jika pihaknya telah membentuk tim.

 

Tim itu menurutnya bertujuan untuk melakukan penyelidikan terkait laporan itu.

 

Menurut dia, ada tiga laporan dalam bentuk pengudan masyarakat (Dumas) yang dilayangkan ke Mapolda Bali.

 

“Ada tiga laporan dalam bentuk pengaduan masyarakat atau dumas. Kami akan klarifikasi laporannya dulu,” kata Kombespol Djuhandani, Jumat (14/5).

 

Sedangkan terkait pihak yang dilaporkan, Kombespol Djuhandani menyebutkan, jika laporan ketua MKKBN ditujukan kepada Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali, Prof IGN Sudiana dengan nomor Dumas 301/V/2021/SPKT Polda Bali, Tanggal 13 Mei 2021.

 

Sudiana dilaporkan atas dugaan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 335 KUHP tentang Pemaksaan Kehendak Jo Pasal 171 KUHP tentang Mengganggu Ketenangan.

Baca Juga:  Lisa Minta Maaf ke Tokoh Hindu, Ini Reaksi Luh Djelantik dan Netizen..

 

Selain Sudiana, laporan juga ditujukan kepada Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Bali, Ida Penglisir Agung Putra Sukahet.

 

Menurut Kombes Djuhandani, Putra Sukahet dilaporkan dengan nomor registrasi Dumas 303/V/2021/SPKT Polda Bali, Tanggal 13 Mei 2021.

 

Laporan dilakukan atas dugaan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 335 KUHP tentang Pemaksaan Kehendak Jo Pasal 171 KUHP tentang Mengganggu Ketenangan.

 

Ketiga MKKBN juga melaporkan Sesepuh Perguruan Sandi Murti I Gusti Ngurah Harta. Ngurah Harta yang juga ketua Taekwondo Indonesia (TI) Denpasar ini dilaporkan dengan nomor Dumas 302/V/2021/SPKT Polda Bali, Tanggal 13 Mei 2021.

 

Sesuai surat laporan, Ngurah Harta diduga melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 335 KUHP tentang Pemaksaan Kehendak Jo Pasal 171 KUHP tentang mengganggu Ketenangan.

 

“Ketiga laporan itu dilakukan oleh I Ketut Nurasa selalu ketua MKKBN. Dan semua laporan itu dalam bentuk Dumas,” beber Kombes Djuhandani. 

Baca Juga:  Kabur 13 Hari, Bule Rusia Buron Interpol Dibekuk di Vila di Kuta Utara

 

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Ketua MKKBN, Ketut Nurasa mengatakan jika pihaknya sudah melayangkan somasi sebelumnya.

 

Somasi itu dilakukan pada Rabu (5/5) kepada Ketua MDA dan Ketua PHDI Bali.

 

Namun dalam waktu 7×24 atau satu Minggu, tidak ada jawaban terkait somasi tersebut sehingg pihaknya mengambil langkah hukum dengan membuat laporan Dumas ke Mapolda Bali.

 

Menurut dia, PHDI Bali dan MDA Bali tidak mempunyai kedudukan hukum untuk melarang atau membatasi orang beragama.

 

Hal itu dikatakannya telah melanggar bisama. Dimana pihak yang punya kewenangan untuk melakukan hal itu menurut dia adalah negara.

 

Namun, dalam masalah ini, yang melakukan penutupan malah bukan dari desa adat. Tetapi dari Forum Koordinasi Hindu Bali.

 

“Saya somasi tujuannya untuk berdialog. Apa kegiatan dari sampradaya non dresta Bali yang dikurangi atau dibatasi. Ini negara hukum bukan negara adat. Tidak bisa dengan dialog lakukan langkah hukum bukan arogansi,” tandasnya. 


DENPASAR-Ketua Majelis Ketahanan Krama Bali Nusantara (MKKBN), I Ketut Nurasa melaporkan sejumlah pihak terkait penutupan Ashram Hare Krishna dan pembatasan kegiatan ajaran sampradaya non dresta Bali, Kamis (13/5) lalu.

 

 

Terkait laporan, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Kombes Pol Djuhandani Rahardjo Puro mengaku jika pihaknya telah membentuk tim.

 

Tim itu menurutnya bertujuan untuk melakukan penyelidikan terkait laporan itu.

 

Menurut dia, ada tiga laporan dalam bentuk pengudan masyarakat (Dumas) yang dilayangkan ke Mapolda Bali.

 

“Ada tiga laporan dalam bentuk pengaduan masyarakat atau dumas. Kami akan klarifikasi laporannya dulu,” kata Kombespol Djuhandani, Jumat (14/5).

 

Sedangkan terkait pihak yang dilaporkan, Kombespol Djuhandani menyebutkan, jika laporan ketua MKKBN ditujukan kepada Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali, Prof IGN Sudiana dengan nomor Dumas 301/V/2021/SPKT Polda Bali, Tanggal 13 Mei 2021.

 

Sudiana dilaporkan atas dugaan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 335 KUHP tentang Pemaksaan Kehendak Jo Pasal 171 KUHP tentang Mengganggu Ketenangan.

Baca Juga:  Lisa Minta Maaf ke Tokoh Hindu, Ini Reaksi Luh Djelantik dan Netizen..

 

Selain Sudiana, laporan juga ditujukan kepada Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Bali, Ida Penglisir Agung Putra Sukahet.

 

Menurut Kombes Djuhandani, Putra Sukahet dilaporkan dengan nomor registrasi Dumas 303/V/2021/SPKT Polda Bali, Tanggal 13 Mei 2021.

 

Laporan dilakukan atas dugaan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 335 KUHP tentang Pemaksaan Kehendak Jo Pasal 171 KUHP tentang Mengganggu Ketenangan.

 

Ketiga MKKBN juga melaporkan Sesepuh Perguruan Sandi Murti I Gusti Ngurah Harta. Ngurah Harta yang juga ketua Taekwondo Indonesia (TI) Denpasar ini dilaporkan dengan nomor Dumas 302/V/2021/SPKT Polda Bali, Tanggal 13 Mei 2021.

 

Sesuai surat laporan, Ngurah Harta diduga melakukan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 335 KUHP tentang Pemaksaan Kehendak Jo Pasal 171 KUHP tentang mengganggu Ketenangan.

 

“Ketiga laporan itu dilakukan oleh I Ketut Nurasa selalu ketua MKKBN. Dan semua laporan itu dalam bentuk Dumas,” beber Kombes Djuhandani. 

Baca Juga:  Kabur 13 Hari, Bule Rusia Buron Interpol Dibekuk di Vila di Kuta Utara

 

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Ketua MKKBN, Ketut Nurasa mengatakan jika pihaknya sudah melayangkan somasi sebelumnya.

 

Somasi itu dilakukan pada Rabu (5/5) kepada Ketua MDA dan Ketua PHDI Bali.

 

Namun dalam waktu 7×24 atau satu Minggu, tidak ada jawaban terkait somasi tersebut sehingg pihaknya mengambil langkah hukum dengan membuat laporan Dumas ke Mapolda Bali.

 

Menurut dia, PHDI Bali dan MDA Bali tidak mempunyai kedudukan hukum untuk melarang atau membatasi orang beragama.

 

Hal itu dikatakannya telah melanggar bisama. Dimana pihak yang punya kewenangan untuk melakukan hal itu menurut dia adalah negara.

 

Namun, dalam masalah ini, yang melakukan penutupan malah bukan dari desa adat. Tetapi dari Forum Koordinasi Hindu Bali.

 

“Saya somasi tujuannya untuk berdialog. Apa kegiatan dari sampradaya non dresta Bali yang dikurangi atau dibatasi. Ini negara hukum bukan negara adat. Tidak bisa dengan dialog lakukan langkah hukum bukan arogansi,” tandasnya. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/