alexametrics
25.8 C
Denpasar
Saturday, May 28, 2022

Sudirta Minta Kejagung RI Kedepankan Keadilan Restoratif

JAKARTA-Tingginya beban kerja dan menumpuknya perkara di Kejaksaan Agung (kejagung) RI menjadi sorotan serius Komisi III DPR RI.

Bahkan, akibat banyaknya beban perkara, dalam program kerja ke depan, Komisi III DPRRI mengusulkan agar Kejagung mengembangkan penanganan perkara dengan mengedepankan keadilan restoratif.

Usulan itu sebagaimana disampaikan Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung di ruang Komisi III, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin kemarin(14/6).

Rapat yang dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin itu mengagendakan sejumlah hal antara lain pertama, penanganan kasus yang menarik perhatian publik dan koordinasi yang dilakukan dengan Lembaga terkait.

Kedua, pola penataan organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020, dan ketiga, Tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja sebelumnya.

Untuk diketahui, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam rapat yang berkembang, Sudirta mengungkapkan Fraksi PDI Perjuangan yang mewadahinya, begitu serius membahas mendalami kehadiran keadilan restroaktif, sampai harus membuat kursus dengan mendatangkan banyak narasumber.

Baca Juga:  Di Pupuan, Kemenangan Koster-Ace Terkunci 80 Persen

Namun, ia mengaku terenyuh dan membuat dahinya berkerut karena dari data yang disampaikan Jaksa Agung ada sebanyak 222 perkara sampai akhir tahun 2020.

Namun, dalam satu semester hanya 46 perkara saja yang bisa diselesaikan melalui mekanisme keadilan restroratif.

“Bapak perlu bikin terobosan baru Pak. Agar prestasi di tahun 2020 tentang penuntutan restoratif itu bisa dilampaui,” tandas Sudirta.

Kendati demikian, anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Bali ini mengaku salut memberi apresiasi kepada Kejaksaan Agung karena sebanyak 222 perkara yang penanganannya dilakukan dengan restoratif, tidak satupun yang mendapat protes di masyarakat.

Sudirta menjelaskan, di negara-negara maju, perkara di Mahkamah Agung menjadi berkurang karena sebelum dibawa ke pengadilan umum, perkara yang ada sudah ditangani terlebih melalui arbitrase dan keadilan restoratif.

“Ini yang yang mengurangi tumpukan perkara di Mahkamah Agung. Maka ke depan, saya pribadi membayangkan keadilan restoratif adalah pengadilan di kepolisian dan pengadilan di kejaksaan yang luar biasa yang bisa membantu pengadilan umum,” tegas Sudirta.

Baca Juga:  Koster Sowan ke Polda, Jenderal Petrus Jamin Keamanan Kongres PDIP

Khusus kepada Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan, Sudirta menekankan pentingnya jaksa-jaksa di daerah diberikan pembinaan yang khusus menangani penuntan restoratif di lingkup Kejaksaan.

Hal ini ia tekankan, karena dalam praktiknya, ternyata tidaklah mudah.

Karena dalam prosesnya adanya banyak pihak terlibat antara lain ada pelapor, ada tersangka, ada pandangan masyarakat, ada pandangan akademisi.

Belum lagi tujuan dari keadilan itu sendiri yaitu harus mengendapankan kepastian hukum, asas manfaat dan seterusnya.

“Ini sangat penting. Ini program Jaksa Agung masa depan Pak. Menanti kehadiran keadilan restroaktif. Indah sekali kedengarannya Pak, Menanti keadilan restoratif,” ujarnya.

Untuk mewujudkan harapan itu, Sudirta meminta agar Jaksa Agung melakukan terobosan-terobosan program terkait dengan implementasi keadilan restoratif.

Selain itu Sudirta juga menekankan perlunya parameter dalam mengedepankan konsep keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak.

“Terakhir, saya juga mendorong agar Kejaksaan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Hal ini penting agar terjadi kesamaan pandangan bahwa pendekatan yang diutamakan dalam menangani perkara adalah keadilan restorative,”tukas Sudirta.


JAKARTA-Tingginya beban kerja dan menumpuknya perkara di Kejaksaan Agung (kejagung) RI menjadi sorotan serius Komisi III DPR RI.

Bahkan, akibat banyaknya beban perkara, dalam program kerja ke depan, Komisi III DPRRI mengusulkan agar Kejagung mengembangkan penanganan perkara dengan mengedepankan keadilan restoratif.

Usulan itu sebagaimana disampaikan Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung di ruang Komisi III, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin kemarin(14/6).

Rapat yang dihadiri Jaksa Agung ST Burhanuddin itu mengagendakan sejumlah hal antara lain pertama, penanganan kasus yang menarik perhatian publik dan koordinasi yang dilakukan dengan Lembaga terkait.

Kedua, pola penataan organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020, dan ketiga, Tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja sebelumnya.

Untuk diketahui, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dalam rapat yang berkembang, Sudirta mengungkapkan Fraksi PDI Perjuangan yang mewadahinya, begitu serius membahas mendalami kehadiran keadilan restroaktif, sampai harus membuat kursus dengan mendatangkan banyak narasumber.

Baca Juga:  Selain Tak Ada Wasiat, Korban juga Tak Ada Keluhan Sakit Sebelum Ajal

Namun, ia mengaku terenyuh dan membuat dahinya berkerut karena dari data yang disampaikan Jaksa Agung ada sebanyak 222 perkara sampai akhir tahun 2020.

Namun, dalam satu semester hanya 46 perkara saja yang bisa diselesaikan melalui mekanisme keadilan restroratif.

“Bapak perlu bikin terobosan baru Pak. Agar prestasi di tahun 2020 tentang penuntutan restoratif itu bisa dilampaui,” tandas Sudirta.

Kendati demikian, anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Bali ini mengaku salut memberi apresiasi kepada Kejaksaan Agung karena sebanyak 222 perkara yang penanganannya dilakukan dengan restoratif, tidak satupun yang mendapat protes di masyarakat.

Sudirta menjelaskan, di negara-negara maju, perkara di Mahkamah Agung menjadi berkurang karena sebelum dibawa ke pengadilan umum, perkara yang ada sudah ditangani terlebih melalui arbitrase dan keadilan restoratif.

“Ini yang yang mengurangi tumpukan perkara di Mahkamah Agung. Maka ke depan, saya pribadi membayangkan keadilan restoratif adalah pengadilan di kepolisian dan pengadilan di kejaksaan yang luar biasa yang bisa membantu pengadilan umum,” tegas Sudirta.

Baca Juga:  Sudirta Gali Informasi Sosok Komjen Listyo Sigit Prabowo ke Kompolnas

Khusus kepada Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan, Sudirta menekankan pentingnya jaksa-jaksa di daerah diberikan pembinaan yang khusus menangani penuntan restoratif di lingkup Kejaksaan.

Hal ini ia tekankan, karena dalam praktiknya, ternyata tidaklah mudah.

Karena dalam prosesnya adanya banyak pihak terlibat antara lain ada pelapor, ada tersangka, ada pandangan masyarakat, ada pandangan akademisi.

Belum lagi tujuan dari keadilan itu sendiri yaitu harus mengendapankan kepastian hukum, asas manfaat dan seterusnya.

“Ini sangat penting. Ini program Jaksa Agung masa depan Pak. Menanti kehadiran keadilan restroaktif. Indah sekali kedengarannya Pak, Menanti keadilan restoratif,” ujarnya.

Untuk mewujudkan harapan itu, Sudirta meminta agar Jaksa Agung melakukan terobosan-terobosan program terkait dengan implementasi keadilan restoratif.

Selain itu Sudirta juga menekankan perlunya parameter dalam mengedepankan konsep keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak.

“Terakhir, saya juga mendorong agar Kejaksaan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Hal ini penting agar terjadi kesamaan pandangan bahwa pendekatan yang diutamakan dalam menangani perkara adalah keadilan restorative,”tukas Sudirta.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/