alexametrics
25.4 C
Denpasar
Monday, August 8, 2022

Bendesa dan Perbekel Minta Jaksa Hentikan Kasus Korupsi LPD Belumbang

TABANAN – Bendesa Adat Belumbang dan Perbekel Belumbang meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan menghentikan kasus korupsi yang terjadi di LPD Desa Adat Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Tabanan. Padahal, Kejaksaan Negeri Tabanan telah menetapkan dua tersangka baru yakni IKBA selaku mantan Ketua LPD Desa Pakraman Belumbang dan NNW yang selaku mantan Bendahara LPD dalam kasus ini.

Mereka meminta kasus LPD Belumbang dihentikan dengan alasan masalah itu sudah diselesaikan dengan cara para tersangka mengembalikan dana hasil korupsi. Diketahui, korupsi itu terjadi pada tahun 2017-2018.

Bahkan telah ada pernyataan bahwa pengembalian dana dipenuhi tidak akan ada penuntutan secara hukum.

“Memang benar ketua dan bendahara LPD Desa Adat Belumbang sudah membayar lunas sesuai dengan perhitungan dibuat oleh tim pencari fakta yang diputuskan dalam rapat desa adat,” ungkap Made Wartama selaku Ketua Tim Penyelamat LPD Desa Adat Blumbang, Senin (14/2).

Made Wartama menjelaskan, besaran dana harus dan telah dibayarkan sesuai dengan hasil penelusuran dan perhitungan tim pencari fakta.

“Semua pengurus telah membayar lunas sesuai besaran yang harus mereka tanggung dalam keputusan rapat. Kecuali Sekretaris, ia sama sekali tidak membayar dan sudah divonis pengadilan,” jelas Made Wartama.

Baca Juga:  Korupsi, Ketua LPD Belumbang Diseret ke Pengadilan

Begitu pula  dengan Jro Bendesa Adat Belumbang Wayan Sukara mengatakan bahwa masalah penyimpangan di LPD Belumbang sudah ada penyelesaian di tingkat desa adat tahun 2017-2018 sebelum ia menjabat.

“Sebelumnya sudah ada penyelesaian di desa adat. Mereka (ditersangkakan-red) sampai menjual tanah untuk pengembalian uang. Harapan kami sebagai warga adat, jika bisa kasus ini dapat dihentikan,” terangnya.

Sementara itu Ketut Dyana Putera selaku Perbekel Desa Belumbang juga berharap, pengembangan kasus penyimpangan dana LPD Desa Adat Belumbang sedapat mungkin agar bisa dilakukan pengayoman.

“Kami memohon kepada Kejari Tabanan untuk dilakukan pengayoman restorative justice terkait pengembangan kasus penyimpangan dana LPD Desa Adat Belumbung. Kami berharap agar permohonan kami dapat dipertimbangkan dengan dasar sudah ada pengembalian dari pihak warga ditersangkakan. Meski secara hukum pengembalian dana itu tidak menghapus perbuatan pidananya. Dan kami dalam waktu dekat ini bersama Bendesa Adat akan bersurat untuk memohon,” ungkapnya.

Dirinya berharap Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan dapat mempertimbangkan menggunakan prinsip keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam penyelesaian kasus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan.

Baca Juga:  558 Pelanggar Kena Mokmen, Pelanggaran Tertinggi Didominasi Anak Muda

“Harapan kami penggunaan prinsip keadilan restoratif yakni penyelesaian masalah tanpa pemidanaan atau mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan ini disampaikan lantara dikatakan sudah ada penyelesaian masalah penyimpangan LPD tersebut di tingkat desa,” tandasnya.

Sebelumnya Penyidik Kejari Tabanan pada Rabu (2/2), tim penyidik Kejari Tabanan menetapkan dua orang tersangka baru dugaan korupsi LPD Belumbang yakni IKBA selaku mantan Ketua LPD Desa Pakraman Belumbang dan NNW yang selaku mantan Bendahara LPD.

Perkara korupsi di LPD Belumbang sejatinya telah sampai pada proses persidangan. Tersangka pertamanya yang kini sudah berstatus terpidana, I Wayan Sunarta, bahkan telah divonis 4 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar.

Selain itu, Sunarta diganjar pidana denda sebesar Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. Hakim juga mewajibkan Sunarta membayar uang pengganti sebesar Rp 472,8 juta subsider satu tahun penjara.

Masih dalam amar putusan yang disampaikan pada persidangan awal Oktober 2021, hakim juga memerintahkan pengembalian puluhan barang bukti yang disita kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kepentingan pengembangan perkara.

Pengembalian barang bukti ini menjadi salah satu bahan penyelidikan penyidik dalam menetapkan dua orang tersangka baru dalam perkara korupsi LPD Belumbang.



TABANAN – Bendesa Adat Belumbang dan Perbekel Belumbang meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan menghentikan kasus korupsi yang terjadi di LPD Desa Adat Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Tabanan. Padahal, Kejaksaan Negeri Tabanan telah menetapkan dua tersangka baru yakni IKBA selaku mantan Ketua LPD Desa Pakraman Belumbang dan NNW yang selaku mantan Bendahara LPD dalam kasus ini.

Mereka meminta kasus LPD Belumbang dihentikan dengan alasan masalah itu sudah diselesaikan dengan cara para tersangka mengembalikan dana hasil korupsi. Diketahui, korupsi itu terjadi pada tahun 2017-2018.

Bahkan telah ada pernyataan bahwa pengembalian dana dipenuhi tidak akan ada penuntutan secara hukum.

“Memang benar ketua dan bendahara LPD Desa Adat Belumbang sudah membayar lunas sesuai dengan perhitungan dibuat oleh tim pencari fakta yang diputuskan dalam rapat desa adat,” ungkap Made Wartama selaku Ketua Tim Penyelamat LPD Desa Adat Blumbang, Senin (14/2).

Made Wartama menjelaskan, besaran dana harus dan telah dibayarkan sesuai dengan hasil penelusuran dan perhitungan tim pencari fakta.

“Semua pengurus telah membayar lunas sesuai besaran yang harus mereka tanggung dalam keputusan rapat. Kecuali Sekretaris, ia sama sekali tidak membayar dan sudah divonis pengadilan,” jelas Made Wartama.

Baca Juga:  Pura Mas Ayu Diobok-obok Kawanan Maling, Pratima Raib

Begitu pula  dengan Jro Bendesa Adat Belumbang Wayan Sukara mengatakan bahwa masalah penyimpangan di LPD Belumbang sudah ada penyelesaian di tingkat desa adat tahun 2017-2018 sebelum ia menjabat.

“Sebelumnya sudah ada penyelesaian di desa adat. Mereka (ditersangkakan-red) sampai menjual tanah untuk pengembalian uang. Harapan kami sebagai warga adat, jika bisa kasus ini dapat dihentikan,” terangnya.

Sementara itu Ketut Dyana Putera selaku Perbekel Desa Belumbang juga berharap, pengembangan kasus penyimpangan dana LPD Desa Adat Belumbang sedapat mungkin agar bisa dilakukan pengayoman.

“Kami memohon kepada Kejari Tabanan untuk dilakukan pengayoman restorative justice terkait pengembangan kasus penyimpangan dana LPD Desa Adat Belumbung. Kami berharap agar permohonan kami dapat dipertimbangkan dengan dasar sudah ada pengembalian dari pihak warga ditersangkakan. Meski secara hukum pengembalian dana itu tidak menghapus perbuatan pidananya. Dan kami dalam waktu dekat ini bersama Bendesa Adat akan bersurat untuk memohon,” ungkapnya.

Dirinya berharap Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan dapat mempertimbangkan menggunakan prinsip keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam penyelesaian kasus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Belumbang, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan.

Baca Juga:  Divonis 10 Tahun, Pembunuh ABK Bilang...

“Harapan kami penggunaan prinsip keadilan restoratif yakni penyelesaian masalah tanpa pemidanaan atau mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan ini disampaikan lantara dikatakan sudah ada penyelesaian masalah penyimpangan LPD tersebut di tingkat desa,” tandasnya.

Sebelumnya Penyidik Kejari Tabanan pada Rabu (2/2), tim penyidik Kejari Tabanan menetapkan dua orang tersangka baru dugaan korupsi LPD Belumbang yakni IKBA selaku mantan Ketua LPD Desa Pakraman Belumbang dan NNW yang selaku mantan Bendahara LPD.

Perkara korupsi di LPD Belumbang sejatinya telah sampai pada proses persidangan. Tersangka pertamanya yang kini sudah berstatus terpidana, I Wayan Sunarta, bahkan telah divonis 4 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar.

Selain itu, Sunarta diganjar pidana denda sebesar Rp300 juta subsider empat bulan kurungan. Hakim juga mewajibkan Sunarta membayar uang pengganti sebesar Rp 472,8 juta subsider satu tahun penjara.

Masih dalam amar putusan yang disampaikan pada persidangan awal Oktober 2021, hakim juga memerintahkan pengembalian puluhan barang bukti yang disita kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kepentingan pengembangan perkara.

Pengembalian barang bukti ini menjadi salah satu bahan penyelidikan penyidik dalam menetapkan dua orang tersangka baru dalam perkara korupsi LPD Belumbang.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/