alexametrics
26.5 C
Denpasar
Friday, August 12, 2022

Bongkar Dugaan Korupsi DID Tabanan, KPK Kembali Periksa Empat Pejabat

DENPASAR – Penyelidikan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi Dana Insentif Daerah (DID) Tabahan Tahun Angaran (TA) 2018 oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI berlanjut.

 

Terbaru, usai memeriksa sejumlah saksi di lingkungan Pemkab Tabanan, kini tim penyidik dari lembaga Antirasuah ini kembali memanggil dan memeriksa empat saksi di Jakarta.

 

“Hari ini pemeriksaan saksi dan perkara TPK dugaan korupsi pengurusan Dana Insentif Daerah/DID Kab. Tabanan, Bali,” ujar Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi pada Rabu (16/2/2022).

 

Ada empat saksi yang dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Mereka diantaranya adalah pejabat di Kementerian Keuangan RI.

 

Pertama, Prasetiyo Ketua/Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara), kedua ada Yudi Sapto Paranowo Kasubdit DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik II / PNS Kemenkeu.

 

Ketiga, Eko Nur Subagyo Kepala Seksi di Subdit. Data Keuangan Daerah/ PNS Kemenkeu dan keempat, Anton Widowanto Staf pada Kasi Alokasi Hibah, Dana Darurat, dan DID / PNS Kemenkeu.

Baca Juga:  Ternyata Selain Residivis, Beny Pong Sempat Kabur Saat Mau Ditangkap

 

Sebelumnya, KPK melalui Ali Fikri menekankan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan berjanji akan segera mungkin mengumumkan tersangka.

 

“Saat ini tim penyidik masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti.

Kami pastikan setelah penyidikan cukup, kami akan sampaikan kontruksi utuh perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” pungkasnya.

 

Seperti diketahui sebelumnya, terungkapnya kasus dugaan gratifikasi dari bupati Tabanan kepada pejabat Kemenkeu dalam pengurusan DID tahun 2018 setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak. Di antaranya adalah Yaya Purnomo, pejabat Kemenkeu.

 

Saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan tahun 2019 lalu, terungkap dugaan gratifikasi ini berawal ketika Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menginginkan agar Tabanan mendapatkan DID tahun 2018.

Baca Juga:  Ida Bagus Wiratmaja Penuhi Panggilan KPK, Pejabat Kemenkeu Mangkir

 

Kemudian Eka Wiryastuti memerintahkan I Dewa Nyoman Wiratmaja, staf khusus Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi, untuk menghubungi anggota BPK RI Bahrullah Akbar.

 

Dari Bahrullah Akbar, Dewa Wiratmaja diberikan jalur ke Yaya Purnomo di Kemenkeu. Kemudian, pertemuan dan pembicaraan intens antara Dewa Wiratmaja dan Yaya Purnomo pun dilakukan.

Akhirnya, Yaya minta “dana adat istiadat” sebesar 3 persen dari nilai anggaran DID yang akan diterima Tabanan.

 

Akhirnya Yaya dan Rifa Surya (pejabat Kemenkeu) pun mendapat gratifikasi diduga dari pejabat Tabanan Rp600 juta dan dan USD55.000.

 

Jika seluruhnya dirupiahkan setara dengan Rp1,3 miliar. Sedangkan Kabupaten Tabanan pada tahun 2018 itu mendapat DID Rp51 miliar. Dana itu dipakai untuk sejumlah proyek atau kegiatan, di antaranya pada bidang infrastuktur, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan lainnya. 



DENPASAR – Penyelidikan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi Dana Insentif Daerah (DID) Tabahan Tahun Angaran (TA) 2018 oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI berlanjut.

 

Terbaru, usai memeriksa sejumlah saksi di lingkungan Pemkab Tabanan, kini tim penyidik dari lembaga Antirasuah ini kembali memanggil dan memeriksa empat saksi di Jakarta.

 

“Hari ini pemeriksaan saksi dan perkara TPK dugaan korupsi pengurusan Dana Insentif Daerah/DID Kab. Tabanan, Bali,” ujar Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi pada Rabu (16/2/2022).

 

Ada empat saksi yang dilakukan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK. Mereka diantaranya adalah pejabat di Kementerian Keuangan RI.

 

Pertama, Prasetiyo Ketua/Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara), kedua ada Yudi Sapto Paranowo Kasubdit DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik II / PNS Kemenkeu.

 

Ketiga, Eko Nur Subagyo Kepala Seksi di Subdit. Data Keuangan Daerah/ PNS Kemenkeu dan keempat, Anton Widowanto Staf pada Kasi Alokasi Hibah, Dana Darurat, dan DID / PNS Kemenkeu.

Baca Juga:  Digulung Ombak Pantai Petitenget, Warga Kerobokan Nyaris Tewas

 

Sebelumnya, KPK melalui Ali Fikri menekankan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan berjanji akan segera mungkin mengumumkan tersangka.

 

“Saat ini tim penyidik masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti.

Kami pastikan setelah penyidikan cukup, kami akan sampaikan kontruksi utuh perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka,” pungkasnya.

 

Seperti diketahui sebelumnya, terungkapnya kasus dugaan gratifikasi dari bupati Tabanan kepada pejabat Kemenkeu dalam pengurusan DID tahun 2018 setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pihak. Di antaranya adalah Yaya Purnomo, pejabat Kemenkeu.

 

Saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan tahun 2019 lalu, terungkap dugaan gratifikasi ini berawal ketika Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menginginkan agar Tabanan mendapatkan DID tahun 2018.

Baca Juga:  Idamkan Caleg "Bersih" Koalisi Bali Anti Korupsi Desak KPK Buka-Bukaan

 

Kemudian Eka Wiryastuti memerintahkan I Dewa Nyoman Wiratmaja, staf khusus Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi, untuk menghubungi anggota BPK RI Bahrullah Akbar.

 

Dari Bahrullah Akbar, Dewa Wiratmaja diberikan jalur ke Yaya Purnomo di Kemenkeu. Kemudian, pertemuan dan pembicaraan intens antara Dewa Wiratmaja dan Yaya Purnomo pun dilakukan.

Akhirnya, Yaya minta “dana adat istiadat” sebesar 3 persen dari nilai anggaran DID yang akan diterima Tabanan.

 

Akhirnya Yaya dan Rifa Surya (pejabat Kemenkeu) pun mendapat gratifikasi diduga dari pejabat Tabanan Rp600 juta dan dan USD55.000.

 

Jika seluruhnya dirupiahkan setara dengan Rp1,3 miliar. Sedangkan Kabupaten Tabanan pada tahun 2018 itu mendapat DID Rp51 miliar. Dana itu dipakai untuk sejumlah proyek atau kegiatan, di antaranya pada bidang infrastuktur, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan lainnya. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/