Selasa, 30 Nov 2021
Radar Bali
Home / Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal
Di Balik Sanksi Kanorayang Dua Warga Jro Kuta

Redam Konflik, Hari ini, Pihak Berseteru Diundang ke Kantor Bupati

16 Oktober 2021, 09: 15: 59 WIB | editor : Didiek Dwi Praptono

Redam Konflik, Hari ini, Pihak Berseteru Diundang ke Kantor Bupati

Kapolres Gianyar AKBP Made Bayu Sutha Sartana (dua dari kiri) didampingi Kapolsek Tampaksiring AKP Ni Luh Suardini usai rapat kasus Jro kuta (IB Indra Prasetya)

Share this      

POLEMIK sanksi Kanorayang atau pengucilan terhadap dua krama atau warga di Desa Adat  Jro Kuta di Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Gianyar terus berlanjut.

Terbaru, kasus ini malah bergulir ke Kantor Bupati Gianyar, pada Jumat (15/10).

Dampaknya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Gianyar pun terpaksa turun dan terlibat membahas sanski pengucilan dua warga. Seperti apa?

Baca juga: Aksi Brutal 3 TSK Keroyok Korban Gegara Cewek Sempat Viral di Medsos

IB INDRA PRASETYA, Gianyar

SANKSI Kanorayang yang dijatuhkan kepada dua krama adat di Desa Adat Jro Kuta, Desa Pejeng, Tampaksiring benar-benar membuat sejumlah pejabat sibuk.

Bahkan atas kasus ini, sejumlah pejabat seperti bupati, kapolres, komandan kodim hingga kepala Kejari Gianyar sampai turun rapat membahas perseteruan antara dua warga dengan bendesa setempat.

Para pejabat forkompimda ini menggelar rapat tertutup tanpa melibatkan dua pihak yang berseteru (Bendesa yang dilaporkan dan berstatus tersangka maupun dua warga yang diberikan sanksi kanorayang).

Meski tidak dilibatkan dalam rapat, namun dari informasi yang diterima Jawa Pos Radar Bali, kedua belah pihak rencananya akan diundang ke kantor Bupati Gianyar, pada Sabtu (16/10) hari ini.

Namun untuk menjernihkan suasana, mereka akan diundang di waktu yang berbeda. Yakni pukul 12.00 dan pukul 14.00. Dan, untuk mengindari kerukunan, masing-masing pihak akan dipanggil perwakilan sembilan orang.

"Itu saja keputusan rapatnya tadi," ujar salah satu sumber.

Sementara itu, terkait polemic ini, Bupati Gianyar Made Mahayastra tidak memberikan penjelasan terkait pertemuan tersebut.

Sebab usai rapat, bupati langsung pergi melalui pintu belakang Kantor Bupati.

Sementara itu, Kapolres Gianyar, AKBP Made Bayu Sutha Sartana usai pertemuan membenarkan bahwa rapat tersebut membahas kasus Desa Adat Jero Kuta Pejeng.

Terkait status Bendesa Jero Kuta Pejeng, Cokorda Gede Putra Pemayun saat ini memang sudah P-21.

Namun terkait alasan belum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Gianyar, pihaknya meminta agar menanyakan ke penyidik. "Silahkan tanyakan kan penyidik," pintanya.

Terkait apakah ada langkah kepolisian untuk menghapus status tersangka sebagai upaya mempermudah penyelesaian masalah? AKBP Bayu mengatakan kasus tetap jalan. "Prosesnya tetap jalan," tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, usai rapat desa adat yang berakhir panas, suasana di desa tersebut diklaim aman terkendali.

Dia menegaskan, bila terjadi hal-hal yang melanggar hukum, pihaknya mengimbau agar dilaporkan ke pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Kalau ada pelanggaran hukum kami tindak, sesuai bukti-bukti," terangnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Desa Adat (MDA) Gianyar, Anak Agung Alit Asmara yang ikut pertemuan mengatakan, belum bisa mengambil kesimpulan atas kasus itu.

"Kami belum bisa dulu berstatemen. Menunggu kepastian saja dulu, biar kami tidak salah," ujarnya.

Namun demikian, pihaknya berharap, kasus bisa cepat selesai dengan baik.

"Bagaimana bersama-sama bisa selesai. Saat ini yang bersangkutan masih berstatus bendesa," pungkasnya.

(rb/dra/pra/JPR)




 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia