DENPASAR-Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali melimpahkan empat orang tersangka dan barang bukti perkara dugaan Kredit Fiktif Berupa Kredit Modal Kerja (KMK) Usaha dan Konstruksi Pengadaan Barang dan Jasa di salah satu bank pelat merah di Bali.
Keempat pelaku masing-masing inisial SW, IKB, dan DPS diserahkan di Kantor Kejaksaan Negeri Badung. Sedangkan tersangka IMK ditahan di Lapas Tabanan karena masih tersangkut kasus hukum lain.
“Keempat tersangka dalam keadaan sehat dan negatif Covid-19. Selain tersangka, barang bukti terkait perkara juga telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum berupa uang dan dokumen tanah bangunan,” kata Kasi Penerangan Hukum Kejati Bali, A Liga Harlianto, Selasa (15/11/2022).
Dengan telah diserahkannya tersangka dan barang bukti dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, maka kewenangan penanganan perkara beralih ke Jaksa Penuntut Umum. Tersangka SW, tersangka IKB dan tersangka DPS dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum terhitung hari ini (kemarin) hingga 20 (dua) puluh hari ke depan.
“DPS dan IKB dilakukan penahanan di Rutan Tabanan, sedangkan SW ditahan di Lapas Perempuan Kerobokan. Untuk tersangka IMK dikarenakan masih berstatus tahanan dalam perkara lain di Rutan Tabanan sehingga tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini,” tambahnya.
Dijelaskannya, tersangka IMK, SW, dan DPS disangka melanggar pasal Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Subsidiair :Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang R.I. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Lebih Subsidiair : Pasal 9 Undang-Undang R.I. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Sedangkan tersangka IKB selain disangka melanggar Pasal yang sama dengan tersangka IMK, tersangka SW dan tersangka DPS, juga disangka melanggar Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Akibat perbuatan ke-empat tersangka, Negara mengalami kerugian sejumlah Rp. 4,8 Miliar.
“Selama Penyidikan, tersangka SW dan IKB melalui keluarganya telah menyerahkan uang sejumlah Rp 1,650 Miliar. Uang tersebut telah disita oleh Penyidik. Kemudian ada aset tanah milik tersangka/orang lain yang berjumlah 6 bidang tanah yang berlokasi di Monang- maning, Pedungan, Tabanan, dan Ponorogo Jawa Timur juga telah disita oleh Penyidik. Harapannya uang maupun aset tanah ini dapat digunakan nantinya untuk mengembalikan kerugian negara,” tandasnya.
