GIANYAR-Kasus dugaan pencabulan oknum sulinggih di Gianyar kembali menuai respon dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).
Atas kasus dugaan pencabulan oknum sulinggih bergelar Ida Bagawan RSAM alias I Wayan M, 38, asal Banjar Tegal, Desa Tegalalang, Gianyar, Ketua PHDI Gianyar Wayan Ardana, Rabu (17/2) kembali angkat bicara.
Menurutnya, apabila kasus ini sampai ke meja hijau, maka status kesulinggihan bisa saja dicabut. Akan tetapi, yang punya wewenang mencabut adalah nabe atau guru yang bersangkutan.
Hanya saja, Wayan Ardana, menegaskan bahwa yang dihukum bukan kesulinggihan.
“Sepanjang itu pelanggaran hukum atau tindak pidana, yang diproses hukum bukan sulinggihnya. Tapi orangnya,” tegasnya.
Lanjut Ardana, mengenai status sulinggih yang berwenang mencabut adalah nabenya.
“Kalau sulinggih melanggar sesana kawikon nabe yang menjatuhkan putusan,” pungkasnya.
GIANYAR-Kasus dugaan pencabulan oknum sulinggih di Gianyar kembali menuai respon dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI).
Atas kasus dugaan pencabulan oknum sulinggih bergelar Ida Bagawan RSAM alias I Wayan M, 38, asal Banjar Tegal, Desa Tegalalang, Gianyar, Ketua PHDI Gianyar Wayan Ardana, Rabu (17/2) kembali angkat bicara.
Menurutnya, apabila kasus ini sampai ke meja hijau, maka status kesulinggihan bisa saja dicabut. Akan tetapi, yang punya wewenang mencabut adalah nabe atau guru yang bersangkutan.
Hanya saja, Wayan Ardana, menegaskan bahwa yang dihukum bukan kesulinggihan.
“Sepanjang itu pelanggaran hukum atau tindak pidana, yang diproses hukum bukan sulinggihnya. Tapi orangnya,” tegasnya.
Lanjut Ardana, mengenai status sulinggih yang berwenang mencabut adalah nabenya.
“Kalau sulinggih melanggar sesana kawikon nabe yang menjatuhkan putusan,” pungkasnya.
