alexametrics
28.7 C
Denpasar
Tuesday, July 5, 2022

Dugaan Korupsi DID Tabanan, Bali

Hari Ini Sri Mulyani Diperiksa KPK soal Korupsi Mantan Bupati Eka Wiryastuti

DENPASAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kembali memperdalam sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap atau gratifikasi Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2018 Kabupaten Tabanan. Kali ini, KPK memanggil saksi atas nama Sri Mulyani dan diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Selasa (17/5/2022).

“Sri Mulyani merupakan Pengadministrasi Umum pada Subagian Pengajaran dan Pelatihan Bagian Administrasi Umum IPDN Kampus Jakarta Institut Pemerintahan Dalam Negeri,” kata Ali Fikri, Plt. Juru Bicara KPK.

Jadi, Sri Mulyani yang dimaksud bukan Menteri Keuangan. Hanya namanya saja yang sama. Memang, kasus korupsi DID juga berada di bawah kendali Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Persisnya DID dikucurkan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

Ali Fikri melanjutkan, Sri Mulyani diperiksa untuk kasus mantan Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti yang sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka, dan sudah ditahan pada 24 Maret 2022.

Diketahui, KPK sebelumnya sudah menetapkan tiga tersangka. Yakni, Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Tabanan periode 2010 s/d 2015, dan periode 2016 s/d 2021; I Dewa Nyoman Wiratmaja, Dosen yang juga mantan Staf Khusus Bupati Tabanan; dan Rifa Surya, Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan tahun 2017.

KPK mengatakan, pihaknya telah melakukan pengumpulan infomasi dan data dari berbagai pihak serta fakta persidangan dalam perkara Yaya Purnomo (Mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Kemudian dilanjutkan dengan proses penyelidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan pada Oktober 2021.

Perkara ini adalah perkara pengembangan di mana sebelumnya KPK juga telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka bahkan diadili, di antaranya Yaya Purnomo (Mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) dan kawan kawan.



DENPASAR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI kembali memperdalam sejumlah saksi dalam kasus dugaan suap atau gratifikasi Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2018 Kabupaten Tabanan. Kali ini, KPK memanggil saksi atas nama Sri Mulyani dan diperiksa di gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Selasa (17/5/2022).

“Sri Mulyani merupakan Pengadministrasi Umum pada Subagian Pengajaran dan Pelatihan Bagian Administrasi Umum IPDN Kampus Jakarta Institut Pemerintahan Dalam Negeri,” kata Ali Fikri, Plt. Juru Bicara KPK.

Jadi, Sri Mulyani yang dimaksud bukan Menteri Keuangan. Hanya namanya saja yang sama. Memang, kasus korupsi DID juga berada di bawah kendali Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Persisnya DID dikucurkan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI.

Ali Fikri melanjutkan, Sri Mulyani diperiksa untuk kasus mantan Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti yang sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka, dan sudah ditahan pada 24 Maret 2022.

Diketahui, KPK sebelumnya sudah menetapkan tiga tersangka. Yakni, Ni Putu Eka Wiryastuti, Bupati Tabanan periode 2010 s/d 2015, dan periode 2016 s/d 2021; I Dewa Nyoman Wiratmaja, Dosen yang juga mantan Staf Khusus Bupati Tabanan; dan Rifa Surya, Kepala Seksi Dana Alokasi Khusus Fisik II, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan tahun 2017.

KPK mengatakan, pihaknya telah melakukan pengumpulan infomasi dan data dari berbagai pihak serta fakta persidangan dalam perkara Yaya Purnomo (Mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Kemudian dilanjutkan dengan proses penyelidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan pada Oktober 2021.

Perkara ini adalah perkara pengembangan di mana sebelumnya KPK juga telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka bahkan diadili, di antaranya Yaya Purnomo (Mantan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) dan kawan kawan.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/