alexametrics
26.8 C
Denpasar
Thursday, May 26, 2022

Mengejutkan! Sekda Sebut Sewa Rumah Dinas Tak Pernah Jadi Temuan BPK

SINGARAJA-Pengungkapan kasus dugaan korupsi rumah jabatan (Rumjab) Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng periode 2014-2020 yang dilakukan tim Intelijen Kejati Bali benar-benar mengejutkan publik.

 

Pasalnya, secara diam-diam, tim intel dari korp Adhiyaksa Bali ini sudah melakukan penyidikan dan memeriksa belasan saksi terkait dugaan korupsi Rumjab yang diduga merugikan Negara sebesar Rp 836 juta.

 

Terkait mencuatnya pengungkapan dan penyidikan kasus dugaan korupsi dengan modus menyewakan rumah pribadi untuk Runjab dan dibiayai APBD Buleleng, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melalui Sekretaris Kabupaten Buleleng Gede Suyasa menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan pihak Kejati Bali.

 

Hanya saja, kata Suyasa, terkait adanya proses penyidikan, hingga kini, pihak Pemkab mengaku belum menerima informasi apapun terkait proses penyidikan yang berkaitan dengan sewa rumjab Sekda Buleleng sejak tahun 2014 hingga 2020 lalu.

 

Kendati belum menerima informasi, imbuhnya, pemerintah sudah meminta bagian Hukum Setda Buleleng untuk melakukan analisa terkait proses sewa menyewa rumjab.

Baca Juga:  Cekoki Arak 3 Remaja Sebelum Dieksekusi, Lemas Diganjar 10,5 Tahun Bui

Sebab, kata Suyasa, sewa Rumjab itu sudah berjalan cukup lama dan tidak ada masalah.

“Bagian Hukum sudah kami tugaskan melakukan analisa, bagian mana yang jadi persoalan. Karena kalau dilihat dari sisi penganggaran, itu sudah ada dalam Perda APBD dan Penjabaran APBD. Ini yang perlu didalami, bagian mana yang jadi masalah dalam pelaksanaan sewa rumah (Rumjab) sekda ini,” kata Gede Suyasa, saat ditemui di Pemkab Buleleng, Kamis siang (18/3).

Bahkan, Suyasa juga menyebut, bahwa selama ini, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali, sewa rumah dinas atau Rumjab tak pernah menjadi temuan.

“Selama ini tidak ada temuan BPK terkait sewa rumah. Kita tidak tahu apakah sewa rumah ini menjadi hal yang spesifik, atau hanya bersifat administrasi umum,” ujarnya.

Baca Juga:  Empat Kursi Kadis Dilelang, Kabid Bisa Ikut Lelang Jabatan

Lebih lanjut Suyasa mengatakan, dari sisi regulasi, sekretaris daerah memang berhak mendapatkan fasilitas berupa rumah dinas.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006, disebutkan bahwa pemerintah daerah harus menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan.

Diantaranya rumah dinas bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, serta pimpinan DPRD.

Hanya saja di Kabupaten Buleleng, fasilitas rumah dinas hanya tersedia bagi bupati dan ketua DPRD.

Sementara bagi wakil bupati, sekretaris daerah, dan pimpinan DPRD belum tersedia.

“Karena secara eksisting kita tidak punya rumah dinas, tentu cara penyediaannya melalui sewa. Hanya kami belum tahu, dari sisi mana yang keliru.

Kami tentu tidak bisa mendahului aparat penegak hukum. Kami akan ikuti perkembangannya, dari sisi mana yang keliru. Kami hormati proses yang sedang berjalan di kejati,” imbuhnya.

 


SINGARAJA-Pengungkapan kasus dugaan korupsi rumah jabatan (Rumjab) Sekretaris Daerah (Sekda) Buleleng periode 2014-2020 yang dilakukan tim Intelijen Kejati Bali benar-benar mengejutkan publik.

 

Pasalnya, secara diam-diam, tim intel dari korp Adhiyaksa Bali ini sudah melakukan penyidikan dan memeriksa belasan saksi terkait dugaan korupsi Rumjab yang diduga merugikan Negara sebesar Rp 836 juta.

 

Terkait mencuatnya pengungkapan dan penyidikan kasus dugaan korupsi dengan modus menyewakan rumah pribadi untuk Runjab dan dibiayai APBD Buleleng, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melalui Sekretaris Kabupaten Buleleng Gede Suyasa menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan pihak Kejati Bali.

 

Hanya saja, kata Suyasa, terkait adanya proses penyidikan, hingga kini, pihak Pemkab mengaku belum menerima informasi apapun terkait proses penyidikan yang berkaitan dengan sewa rumjab Sekda Buleleng sejak tahun 2014 hingga 2020 lalu.

 

Kendati belum menerima informasi, imbuhnya, pemerintah sudah meminta bagian Hukum Setda Buleleng untuk melakukan analisa terkait proses sewa menyewa rumjab.

Baca Juga:  Ketua MDA Bali, Ketua PHDI Bali dan Sesepuh Sandi Murti Dipolisikan

Sebab, kata Suyasa, sewa Rumjab itu sudah berjalan cukup lama dan tidak ada masalah.

“Bagian Hukum sudah kami tugaskan melakukan analisa, bagian mana yang jadi persoalan. Karena kalau dilihat dari sisi penganggaran, itu sudah ada dalam Perda APBD dan Penjabaran APBD. Ini yang perlu didalami, bagian mana yang jadi masalah dalam pelaksanaan sewa rumah (Rumjab) sekda ini,” kata Gede Suyasa, saat ditemui di Pemkab Buleleng, Kamis siang (18/3).

Bahkan, Suyasa juga menyebut, bahwa selama ini, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bali, sewa rumah dinas atau Rumjab tak pernah menjadi temuan.

“Selama ini tidak ada temuan BPK terkait sewa rumah. Kita tidak tahu apakah sewa rumah ini menjadi hal yang spesifik, atau hanya bersifat administrasi umum,” ujarnya.

Baca Juga:  Jaksa Tolak Penangguhan JRX, Gendo Bandingkan Jenderal Polisi Suap

Lebih lanjut Suyasa mengatakan, dari sisi regulasi, sekretaris daerah memang berhak mendapatkan fasilitas berupa rumah dinas.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2006, disebutkan bahwa pemerintah daerah harus menyediakan sarana dan prasarana pemerintahan.

Diantaranya rumah dinas bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, serta pimpinan DPRD.

Hanya saja di Kabupaten Buleleng, fasilitas rumah dinas hanya tersedia bagi bupati dan ketua DPRD.

Sementara bagi wakil bupati, sekretaris daerah, dan pimpinan DPRD belum tersedia.

“Karena secara eksisting kita tidak punya rumah dinas, tentu cara penyediaannya melalui sewa. Hanya kami belum tahu, dari sisi mana yang keliru.

Kami tentu tidak bisa mendahului aparat penegak hukum. Kami akan ikuti perkembangannya, dari sisi mana yang keliru. Kami hormati proses yang sedang berjalan di kejati,” imbuhnya.

 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/