DENPASAR-Setelah dilaporkan atas dugaan penipua ke Polda Bali oleh belasan calon pekerja migran, pihak PT Dunia Insan Mandiri (DIM) akhirnya angkat bicara.
Melalui Direkturnya, Dee Ratu Zhaqira Pohan membantah semua tudingan tersebut.
Saat dikonfirmasi, Selasa (18/5) Dee Ratu menyatakan ada tiga poin yang ditampiknya dari laporan tersebut.
Yang pertama, pihaknya mengaku keberatan perusahannya disebut bodong.
Menurutnya, perusahannya itu sah sebagai sebuah PT dengan semua persyaratan yang ada.
Bahkan dirinya mengaku rutin membayar pajak (NPWP) dan mengantongi surat resmi dari notaris.
“Bodong gimana dulu ini. Saya punya akta PT, NPWP, ada dari notaris, kami bisa melampirkan,” katanya melalui panggilan WhatsApp.
Selain itu, masih melalui panggilan WA, Dee Ratu juga mengaku keberatan terkait tuduhan adanya dugaan melakukan tindak perdagaan orang yang dilakukan perusahaannya.
“Saya mau menyampaikan kalau perdagangan orang itu perdagangan orang seperti apa? Kalau masalah perdagangan orang, saya di kantor gak ada kasur, gak ada bantal, dan mess,” ujarnya.
Selanjutnya, Dee Ratu juga keberatan jika pihaknya tidak mau mengembalikan uang. Menurut dia, secara pribadi telah berjanji kepada kru (calon pekerja).
Namun hingga saat ini, belum ada calon pekerja yang datang ke kantornya untuk meminta kembali uang tersebut.
“Janji mengembalikan uang, itu pribadi saya kepada kru. Tapi kalau kru-nya tidak ada yang datang ke kantor saya, ngapain saya kembalikan. Belum ada yang datang ke kantor saya. Kalau kesini, tanda tangan surat perjanjian kepada kami baru kami kembalikan,” imbuhnya lagi.
Dijelaskannya, terkait tidak diberangkatkannya para calon pekerja untuk bekerja di kapal pesiar itu karena ada beberapa alasan dan faktor penyebab.
Salah satu yang paling mendasar adalah alasan pandemi. Dimana saat ini pemerintah sedang menutup semua akses keberangkatan para calon pekerja.
“Kalau tidak diberangkatkan, itu kapal apa yang berangkat. Orang pandemi kok. Yang menutup keberangkatan itu kantor saya? Kan pemerintah yang menutup,” tegasnya.
Terakhir, terkait jumlah kerugian sebanyak Rp.403 juta yang diakui oleh 15 calon pekerja yang membuat laporan ke Polda Bali, Dee Ratu mengaku jika jumlah itu belum bisa dia pastikan.
“Kalau Rp 403 juta itu versi mereka. Kami belum hitung. Kwitansi juga belum kami tahu. Gimana caranya kami bisa bilang Rp 403 juta,” tukasnya dengan bertanya balik.
