alexametrics
25.4 C
Denpasar
Thursday, July 7, 2022

Gugatan Pihak Ketiga Ditolak, Proses Segera Dilakukan

Perkara terkait laba Pura Dalem Kahyangan Badung yang terletak di Banjar Bakung Sari Desa Ungasan, Badung akhirnya menemui titik terang. Dalam waktu dekat, eksekusi akan segera dilaksanakan oleh prajuru Pura Dalem Kahyangan Badung yang mewakili 95 Banjar Adat yang megaleng setra (memiliki hak dan kewajiban) di pura Dalem Kahyangan Badung. Hal itu menyusul ditolaknya perlawanan dari pelawan atau pihak ketiga di Pengadilan Neneri Denpasar.

 

“Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan menolak perlawanan pelawan atau pihak ketiga untuk seluruhnya. Menyatakan pelawan yang tidak baik dan tidak jujur. Pelawan menanggung seluruh yang ditimbulkan dalam perkara ini. Hal sebagaimana dalam sidang yang digelar pada tanggal 18 Oktober tahun 2021. Untuk itu eksekusi akan segera dilaksanakan oleh prajuru Pura Dalem Kahyangan Badung yang mewakili 95 Banjar Adat yang megaleng setra (memiliki hak dan kewajiban) di pura Dalem Kahyangan Badung,” kata Anak Agung Ngurah Alit Wirakesuma selaku kuasa hukum dari Terlawan dalam hal ini pihak Pura Dalem Kayangan, Badung, Kuta Selatan, pada Rabu (17/11/2021) di Denpasar, didampingi partnernya, Sonny Tumbelaka.

 

Persoalan itu bermula setelah pihak Pura Dalem Kayangan, Badung menang hingga putusan kakasi atas 14 orang warga desa Ungasan selaku pihak penggarap sebelumnya. Dimana saat itu pengadilan sempat akan melakukan eksekusi. Eksekusi itu sejatinya dilakukan atas putusan Mahkamah Agung RI nomor 1172 K/PDT/2020 tanggal 18 Mei 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bali nomor 40/PDT/2019/PT.DPS tanggal 24 Juni Jo putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 565/Pdt.G /2018/PN.DPS tanggal 28 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun kini tiba-tiba ada pihak ketiga yang mengklaim jika lahan seluas 2 hektar 80 are itu adalah miliknya.

 

 

 

Dalam gugatan yang diajukannya ke Pengadilan Negeri Denpasar, pihak ketiga itu bernama I Made Mediantara selaku pihak pelawan. Dalam perkara ini, Jumat (14/8/2021) hakim dari Pengadilan Negeri Denpasar yang diwakili oleh Hakim Made Pasek menggelar pemeriksaan setempat di laba Pura Dalam Kahyangan Badung yang terletak di Banjar Bakung Sari Desa Ungasan, Kuta Selatan. Dan pihak terlawan dalam kasus ini adalah I Made Putra Risnawa selaku ketua atau penua penjuru Pura Dalem Kayangan, Badung, Kuta Selatan yang membawahi 94 Banjar.

 

Kemunculan pihak ketiga ini sendiri diduga untuk mengulur atau menghambat proses eksekusi yang dilakukan oleh pihak pengadilan setelah pihak Pura Dalem Kayangan menang hingga kasasi atas 14 warga Ungasan selaku penggarap.

 

“Putusan kasasinya sudah jelas bahwa obyek itu adalah milik pura kayangan, Badung. Obyek sengketa ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga pihak pemohon, saya selaku kuasa hukum dari Prajuru Pura Kayangan Badung mengajukan permohonan eksekusi. Oleh karena permohonan kami telah diatensi oleh ketua pengadilan, sehingga ada Aannmaning atau peringatan eksekusi. Tiba-tiba ada pihak ketiga yang mengklaim bahwa obyek sengketa itu miliknya yang didasari silsilah mereka,” tambahnya.

 

Dijelaskan Ngurah Alit Wirakesuma, pihak ketiga atau pelawan mengklaim jika lahan 2 hektar 80 are itu sebagai miliknya berdasarkan silsila dengan menyebut dirinya termasuk keturunan I Giur. “Dari pihak (pelawan) ini mengajukan silsila dengan menyebutkan dia keluarga dari I Giur, yang merupakan fase angkatan ketiga yang mengaku berhubungan saudara kandung dengan Ni Rentik yang merupakan perempuan. Dia melakukan perlawanan dengan dasar hukum itu,” katanya.

 

Padahal, menurut Alit Wirakesuma, pihak Pelawan ini bukanlah keturunan dari I Giur. Hal itu sesuai yang diuraikan dalam silsila keluarga I Giur yang dibuat pada 7 Desember 2009. “Setidaknya ada bukti kepemilikan. Dia tidak punya sama sekali bukti kepemilikan. Sedangkan dari pihak  pura kayangan Badung sudah ada data kepemilikan yang dikuatkan oleh BPN Badung, dan diterbitan oleh Kanwil wilayah 08 , dikuatkan oleh kepala desa Ungasan dan menjadi pertimbangan dalam putusan kasasi. Pelawan ini mengaku keturunan Ni rentik tapi tinggalnya di Pecatu. Yang menerbitkan silsilahnya Pecatu. Bukan Ungasan. Sedangkan obyek sengkata di Ungasan,” imbuhnya.

 

Atas dasar sejumlah temuan yang diduga tidak asli itu, Alit Wirakesuma atas nama pihak terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutuskan amar agar menolak perlawanan dari pihak Pelawan. Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur. Selain itu, pihak terlawan juga meminta majelis hakim menyatakan hukum, penetapan Aannmaning atau peringatan eksekusi nomor: 565/Pdt.G/2018/PN.Dps Jo. Nomor 11/EKS/2021/PN.DPS tanggal 18 Maret 2021 adalah sah yang mempunyai kekuatan mengikat dan segera dilaksanakan. Dan kini perlawanan pelawan atau pihak ketiga untuk seluruhnya ditolak. Menyatakan pelawan yang tidak baik dan tidak jujur. Pelawan menanggung seluruh yang ditimbulkan dalam perkara ini. Hal sebagaimana dalam sidang yang digelar pada tanggal 18 Oktober tahun 2021. 



Perkara terkait laba Pura Dalem Kahyangan Badung yang terletak di Banjar Bakung Sari Desa Ungasan, Badung akhirnya menemui titik terang. Dalam waktu dekat, eksekusi akan segera dilaksanakan oleh prajuru Pura Dalem Kahyangan Badung yang mewakili 95 Banjar Adat yang megaleng setra (memiliki hak dan kewajiban) di pura Dalem Kahyangan Badung. Hal itu menyusul ditolaknya perlawanan dari pelawan atau pihak ketiga di Pengadilan Neneri Denpasar.

 

“Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan menolak perlawanan pelawan atau pihak ketiga untuk seluruhnya. Menyatakan pelawan yang tidak baik dan tidak jujur. Pelawan menanggung seluruh yang ditimbulkan dalam perkara ini. Hal sebagaimana dalam sidang yang digelar pada tanggal 18 Oktober tahun 2021. Untuk itu eksekusi akan segera dilaksanakan oleh prajuru Pura Dalem Kahyangan Badung yang mewakili 95 Banjar Adat yang megaleng setra (memiliki hak dan kewajiban) di pura Dalem Kahyangan Badung,” kata Anak Agung Ngurah Alit Wirakesuma selaku kuasa hukum dari Terlawan dalam hal ini pihak Pura Dalem Kayangan, Badung, Kuta Selatan, pada Rabu (17/11/2021) di Denpasar, didampingi partnernya, Sonny Tumbelaka.

 

Persoalan itu bermula setelah pihak Pura Dalem Kayangan, Badung menang hingga putusan kakasi atas 14 orang warga desa Ungasan selaku pihak penggarap sebelumnya. Dimana saat itu pengadilan sempat akan melakukan eksekusi. Eksekusi itu sejatinya dilakukan atas putusan Mahkamah Agung RI nomor 1172 K/PDT/2020 tanggal 18 Mei 2020 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Bali nomor 40/PDT/2019/PT.DPS tanggal 24 Juni Jo putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 565/Pdt.G /2018/PN.DPS tanggal 28 Januari 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun kini tiba-tiba ada pihak ketiga yang mengklaim jika lahan seluas 2 hektar 80 are itu adalah miliknya.

 

 

 

Dalam gugatan yang diajukannya ke Pengadilan Negeri Denpasar, pihak ketiga itu bernama I Made Mediantara selaku pihak pelawan. Dalam perkara ini, Jumat (14/8/2021) hakim dari Pengadilan Negeri Denpasar yang diwakili oleh Hakim Made Pasek menggelar pemeriksaan setempat di laba Pura Dalam Kahyangan Badung yang terletak di Banjar Bakung Sari Desa Ungasan, Kuta Selatan. Dan pihak terlawan dalam kasus ini adalah I Made Putra Risnawa selaku ketua atau penua penjuru Pura Dalem Kayangan, Badung, Kuta Selatan yang membawahi 94 Banjar.

 

Kemunculan pihak ketiga ini sendiri diduga untuk mengulur atau menghambat proses eksekusi yang dilakukan oleh pihak pengadilan setelah pihak Pura Dalem Kayangan menang hingga kasasi atas 14 warga Ungasan selaku penggarap.

 

“Putusan kasasinya sudah jelas bahwa obyek itu adalah milik pura kayangan, Badung. Obyek sengketa ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Sehingga pihak pemohon, saya selaku kuasa hukum dari Prajuru Pura Kayangan Badung mengajukan permohonan eksekusi. Oleh karena permohonan kami telah diatensi oleh ketua pengadilan, sehingga ada Aannmaning atau peringatan eksekusi. Tiba-tiba ada pihak ketiga yang mengklaim bahwa obyek sengketa itu miliknya yang didasari silsilah mereka,” tambahnya.

 

Dijelaskan Ngurah Alit Wirakesuma, pihak ketiga atau pelawan mengklaim jika lahan 2 hektar 80 are itu sebagai miliknya berdasarkan silsila dengan menyebut dirinya termasuk keturunan I Giur. “Dari pihak (pelawan) ini mengajukan silsila dengan menyebutkan dia keluarga dari I Giur, yang merupakan fase angkatan ketiga yang mengaku berhubungan saudara kandung dengan Ni Rentik yang merupakan perempuan. Dia melakukan perlawanan dengan dasar hukum itu,” katanya.

 

Padahal, menurut Alit Wirakesuma, pihak Pelawan ini bukanlah keturunan dari I Giur. Hal itu sesuai yang diuraikan dalam silsila keluarga I Giur yang dibuat pada 7 Desember 2009. “Setidaknya ada bukti kepemilikan. Dia tidak punya sama sekali bukti kepemilikan. Sedangkan dari pihak  pura kayangan Badung sudah ada data kepemilikan yang dikuatkan oleh BPN Badung, dan diterbitan oleh Kanwil wilayah 08 , dikuatkan oleh kepala desa Ungasan dan menjadi pertimbangan dalam putusan kasasi. Pelawan ini mengaku keturunan Ni rentik tapi tinggalnya di Pecatu. Yang menerbitkan silsilahnya Pecatu. Bukan Ungasan. Sedangkan obyek sengkata di Ungasan,” imbuhnya.

 

Atas dasar sejumlah temuan yang diduga tidak asli itu, Alit Wirakesuma atas nama pihak terlawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutuskan amar agar menolak perlawanan dari pihak Pelawan. Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur. Selain itu, pihak terlawan juga meminta majelis hakim menyatakan hukum, penetapan Aannmaning atau peringatan eksekusi nomor: 565/Pdt.G/2018/PN.Dps Jo. Nomor 11/EKS/2021/PN.DPS tanggal 18 Maret 2021 adalah sah yang mempunyai kekuatan mengikat dan segera dilaksanakan. Dan kini perlawanan pelawan atau pihak ketiga untuk seluruhnya ditolak. Menyatakan pelawan yang tidak baik dan tidak jujur. Pelawan menanggung seluruh yang ditimbulkan dalam perkara ini. Hal sebagaimana dalam sidang yang digelar pada tanggal 18 Oktober tahun 2021. 



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/