alexametrics
25.4 C
Denpasar
Wednesday, August 10, 2022

Sudirta: Putusan MK Soal UU Ciptaker Positif, Tapi Sulit Dimengerti

JAKARTA- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dari sudut positif, dapat diapresiasi.

Namun putusan MK dari sisi kepastian hukum tidak mudah dimengerti. Hal ini disampaikan I Wayan Sudirta dalam acara Webinar Diskusi Hukum Himpunan Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia (HIMA PDH UKI) di Jakarta, Sabtu (19/2).

“MK telah membuka lebar pintu partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Putusan MK tersebut tegas menyatakan bahwa partisipasi masyarakat harus dilakukan secara bermakna/meaningfull partisipation.

Dari sudut pandang ini, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan diberikan angin segar untuk berperan aktif dalam law making process”, Papar Wayan Sudirta saat memberikan sambutan sebagai Ketua Umum HIMA PDH UKI.

Selanjutnya Wayan Sudirta menyampaikan, ada catatan kritis terhadap Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pertama, MK tidak memberikan kepastian hukum secara mutlak.

Kedua putusan tersebut juga dinilai sebagai bentuk intervensi kekuasaan kehakiman terhadap eksekutif.

Wayan mengutip Ron Fuller dalam buku Internal Morality of Law yang menyatakan salah satu parameter kepastian hukum adalah putusan yang mudah dimengerti.

“Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru masuk dalam kategori putusan yang ambigu dalam konsepsi Fuller” jelas Wayan Sudirta.

Acara webinar dibuka Direktur Pasca Sarjana UKI Bintang Simbolon dan Kaprodi Program Doktor Hukum (PDH) UKI Prof. John Pieris.

Dalam sambutannya, John Pieris mengatakan bahwa putusan MK cukup mengejutkan banyak pihak dengan diksi yang sedikit susah dimengerti bahkan oleh pemerhati ilmu hukum.

Baca Juga:  Nekat, Demi Cari Kepuasan Berondong, Wanita Dua Anak Bobol 22 TKP

Tapi yang jelas putusan MK memerintahkan perubahan terhadap 2 UU yaitu UU Cipta Kerja sendiri dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

”Catatan kritis saya kepada pembentuk undang-undang adalah tidak etis kalau mengatakan pihak yang tidak sepakat dengan UU ini, ajukan yudisial riview ke MK. Simplifikasi seperti ini sangat tidak sehat” papar John Pieris.

Lebih lanjut, John menyatakan tujuan PDH dan HIMA PDH UKI melaksanakan Webinar ini adalah ingin mendorong pandangan kritis dari civitas akademika, khususnya para mahasiswa program Doktor Hukum dari berbagai perguruan tinggi.

Pandangan kritis ini berfungsi untuk mengemukakan pandangan bagi UU Cipta Kerja serta UU lainnya yang terdampak Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, agar menyusun segala sesuatunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mengandung filosofi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi permusyawaratan, dan keadilan/kesejahteraan sosial.

Sementara itu, Adiya Daswanta selaku narasumber dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa putusan MK layak diapresiasi karena membuka proses formil pembentukan UU Cipta kerja.

“Sebenarnya putusan MK tidak harus merubah UU tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (P3). Akan aneh kalau perubahan UU P3 hanya untuk mengadopsi mengenai Omnibus Law seperti UU Cipta Kerja” jelas Adiya.

Sedangkan Albert Aries dari Universitas Trisakti berpendapat bahwa metode omnibus law merupakan wujud dari kebutuhan legislasi modern.

Pembicara lainnya, Darwin Botutihedari Universitas Islam Indonesia menyatakan bahwa putusan MK melahirkan banyak sekali penafsiran hukum di tengah masyarakat.

Baca Juga:  Program Asimilasi Bikin Resah Masyarakat, Menkumham RI Digugat

Sementara Sarip, narasumber dari Universitas Muhammadiyah Surakarta berpendapat bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih berlaku sesuai dengan tenggat waktu putusan MK.

Selanjutnya dari Universitas Pelita Harapan, Aria Suyudi, menyatakan bahwa proses perubahan UU Cipta Kerja harus dilaksanakan secara tertib prosedural dan dengan standar kepatuhan tinggi terhadap prinsip pembentukan peraturan perundangan yang ada untuk memastikan hasil yang optimal bagi rencana pemerintah untuk mewujudukan Indonesia yang adil dan makmur.

Terakhir, Wachid Nugroho, pembicara mewakili PDH UKI menyampaikan bahwa Omnibuslaw sebaiknya dilakukan dengan single substance tidak multi substance seperti UU Cipta Kerja.

Webinar diketuai Hanugra Ryantoni dimoderatori oleh Blucer Rajagukguk dan Heddy Kandau selaku pembawa acara ini menghadirkan 6 narasumber dari mahasiswa Program Doktor Hukum dari 6 perguruan tinggi di Indonesia.

Diskusi juga diikuti oleh 162 peserta yang berasal dari berbagai instansi, kalangan dan daerah. Umumnya peserta sangat antusias mengikuti webinar sampai selesai.

Sedangkan saat penutup webinar, Wayan Sudirta berharap dan mendorong agar kegiatan seperti ini sering dilakukan sehingga kedepan tercipta forum mahasiswa program doktor hukum se-Indonesia sebagai wadah sumbangan pemikiran akademisi bagi negara tercinta.

“Nilai-nilai Pancasila harus dirumuskan secara sistematis dan holistik sebagai sebuah peraturan perundang-undangan.

Hasil dari Webinar ini, akan kami bukukan dalam bentuk prosiding yang akan disampaikan kepada Presiden dan DPR RI” terang Wayan Sudirta yang juga Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Bali ini.



JAKARTA- Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dari sudut positif, dapat diapresiasi.

Namun putusan MK dari sisi kepastian hukum tidak mudah dimengerti. Hal ini disampaikan I Wayan Sudirta dalam acara Webinar Diskusi Hukum Himpunan Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia (HIMA PDH UKI) di Jakarta, Sabtu (19/2).

“MK telah membuka lebar pintu partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Putusan MK tersebut tegas menyatakan bahwa partisipasi masyarakat harus dilakukan secara bermakna/meaningfull partisipation.

Dari sudut pandang ini, masyarakat sebagai pemilik kedaulatan diberikan angin segar untuk berperan aktif dalam law making process”, Papar Wayan Sudirta saat memberikan sambutan sebagai Ketua Umum HIMA PDH UKI.

Selanjutnya Wayan Sudirta menyampaikan, ada catatan kritis terhadap Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Pertama, MK tidak memberikan kepastian hukum secara mutlak.

Kedua putusan tersebut juga dinilai sebagai bentuk intervensi kekuasaan kehakiman terhadap eksekutif.

Wayan mengutip Ron Fuller dalam buku Internal Morality of Law yang menyatakan salah satu parameter kepastian hukum adalah putusan yang mudah dimengerti.

“Putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru masuk dalam kategori putusan yang ambigu dalam konsepsi Fuller” jelas Wayan Sudirta.

Acara webinar dibuka Direktur Pasca Sarjana UKI Bintang Simbolon dan Kaprodi Program Doktor Hukum (PDH) UKI Prof. John Pieris.

Dalam sambutannya, John Pieris mengatakan bahwa putusan MK cukup mengejutkan banyak pihak dengan diksi yang sedikit susah dimengerti bahkan oleh pemerhati ilmu hukum.

Baca Juga:  Korupsi APBDes Dauh Puri Klod, Kajari Janji Dalami Peran Eks Perbekel

Tapi yang jelas putusan MK memerintahkan perubahan terhadap 2 UU yaitu UU Cipta Kerja sendiri dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

”Catatan kritis saya kepada pembentuk undang-undang adalah tidak etis kalau mengatakan pihak yang tidak sepakat dengan UU ini, ajukan yudisial riview ke MK. Simplifikasi seperti ini sangat tidak sehat” papar John Pieris.

Lebih lanjut, John menyatakan tujuan PDH dan HIMA PDH UKI melaksanakan Webinar ini adalah ingin mendorong pandangan kritis dari civitas akademika, khususnya para mahasiswa program Doktor Hukum dari berbagai perguruan tinggi.

Pandangan kritis ini berfungsi untuk mengemukakan pandangan bagi UU Cipta Kerja serta UU lainnya yang terdampak Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, agar menyusun segala sesuatunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang mengandung filosofi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi permusyawaratan, dan keadilan/kesejahteraan sosial.

Sementara itu, Adiya Daswanta selaku narasumber dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa putusan MK layak diapresiasi karena membuka proses formil pembentukan UU Cipta kerja.

“Sebenarnya putusan MK tidak harus merubah UU tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (P3). Akan aneh kalau perubahan UU P3 hanya untuk mengadopsi mengenai Omnibus Law seperti UU Cipta Kerja” jelas Adiya.

Sedangkan Albert Aries dari Universitas Trisakti berpendapat bahwa metode omnibus law merupakan wujud dari kebutuhan legislasi modern.

Pembicara lainnya, Darwin Botutihedari Universitas Islam Indonesia menyatakan bahwa putusan MK melahirkan banyak sekali penafsiran hukum di tengah masyarakat.

Baca Juga:  Program Asimilasi Bikin Resah Masyarakat, Menkumham RI Digugat

Sementara Sarip, narasumber dari Universitas Muhammadiyah Surakarta berpendapat bahwa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih berlaku sesuai dengan tenggat waktu putusan MK.

Selanjutnya dari Universitas Pelita Harapan, Aria Suyudi, menyatakan bahwa proses perubahan UU Cipta Kerja harus dilaksanakan secara tertib prosedural dan dengan standar kepatuhan tinggi terhadap prinsip pembentukan peraturan perundangan yang ada untuk memastikan hasil yang optimal bagi rencana pemerintah untuk mewujudukan Indonesia yang adil dan makmur.

Terakhir, Wachid Nugroho, pembicara mewakili PDH UKI menyampaikan bahwa Omnibuslaw sebaiknya dilakukan dengan single substance tidak multi substance seperti UU Cipta Kerja.

Webinar diketuai Hanugra Ryantoni dimoderatori oleh Blucer Rajagukguk dan Heddy Kandau selaku pembawa acara ini menghadirkan 6 narasumber dari mahasiswa Program Doktor Hukum dari 6 perguruan tinggi di Indonesia.

Diskusi juga diikuti oleh 162 peserta yang berasal dari berbagai instansi, kalangan dan daerah. Umumnya peserta sangat antusias mengikuti webinar sampai selesai.

Sedangkan saat penutup webinar, Wayan Sudirta berharap dan mendorong agar kegiatan seperti ini sering dilakukan sehingga kedepan tercipta forum mahasiswa program doktor hukum se-Indonesia sebagai wadah sumbangan pemikiran akademisi bagi negara tercinta.

“Nilai-nilai Pancasila harus dirumuskan secara sistematis dan holistik sebagai sebuah peraturan perundang-undangan.

Hasil dari Webinar ini, akan kami bukukan dalam bentuk prosiding yang akan disampaikan kepada Presiden dan DPR RI” terang Wayan Sudirta yang juga Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Bali ini.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/