alexametrics
25.4 C
Denpasar
Monday, August 15, 2022

Ormas Galang Gerakan Petisi Online Bebaskan Tersangka Ngaben Sudaji

SINGARAJA– Ormas Persadha Nusantara menggalang petisi online.

Ormas yang bergerak di bidang adat dan agama itu membuat petisi online, sebagai bentuk desakan agar polisi segera membebaskan Gede Suwardana  yang sebelumnya ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus Ngaben massal di Desa Sudaji.

Petisi online itu digalang sejak Senin (18/5) lalu. Dalam petisinya, Persadha Nusantara menganggap penerapan status tersangka pada Suwardana tidak tepat.

Sebab saat upacara ngaben dilaksanakan pada Jumat (1/5) lalu, di Provinsi Bali tidak dilaksanakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Terlebih lagi di Kabupaten Buleleng.

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Persadha Nusantara Gede Suardana mengatakan, pihaknya melihat ada ketidakadilan dalam proses penegakan hukum di tengah pandemi.

Upacara ngaben yang notabene kegiatan adat dan agama yang tidak melanggar undang-undang, dijadikan tersangka.

Baca Juga:  Pariwisata Lumpuh, WP Hotel dan Restoran Ajukan Penangguhan Pajak

“Sedangkan ada praktik di masyarakat, seperti penumpukan di pos-pos pantau saat PKM di Denpasar, tidak dijadikan tersangka. Tajen di beberapa daerah di Bali, juga belum ada tersangka. Padahal itu (tajen) jelas-jelas pidana, melanggar Pasal 303 (KUHP),” kata Suardana saat ditemui di Singaraja, Selasa (19/5) siang.

Selain itu, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pelanggar PSBB sebaiknya tak dikenakan sanksi pidana. Melainkan cukup sanksi sosial saja. “Itu pelanggar PSBB lho. Sedangkan kita di Bali kan tidak ada PSBB, hanya imbauan saja. Jadi seharusnya yang dikedepankan adalah pembinaan,” imbuhnya.

Rencananya petisi itu akan disampaikan pada institusi kepolisian, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Hingga sore kemarin, tercatat ada 577 orang yang menandatangani petisi tersebut.

Baca Juga:  Mantan Anggota Dewan Dua Periode Itu Korupsi dari Tahun 2007-2017

Seperti diberitakan sebelumnya, polisi melakukan penyelidikan terkait prosesi ngaben massal Dadia Pasek Kubayan, di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan. Penyelidikan dilakukan, karena proses ngaben itu melibatkan lebih dari 25 orang. Sehingga dinilai melanggar maklumat kapolri dan himbauan pemerintah, terkait social dan physical distancing.

Kuasa hukum tersangka, Made Arnawa sempat menilai penetapan status tersangka pada kliennya, kurang tepat. Sebab kliennya bukan ketua panitia, bahkan bukan anggota kepanitian dalam prosesi tersebut. Kliennya justru hanya sebagai peserta biasa.

Sementara itu pihak kepolisian menyatakan, bila memang kuasa hukum merasa keberatan dengan penetapan status tersangka, bisa menempuh upaya hukum yang ada. Seperti mengajukan gugatan pra peradilan. “Kalau memang keberatan atas penetapan status hukum tersangka, kan ada upaya hukum,” kata Kasubbag Humas Polres Buleleng Iptu Gede Sumarjaya.



SINGARAJA– Ormas Persadha Nusantara menggalang petisi online.

Ormas yang bergerak di bidang adat dan agama itu membuat petisi online, sebagai bentuk desakan agar polisi segera membebaskan Gede Suwardana  yang sebelumnya ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus Ngaben massal di Desa Sudaji.

Petisi online itu digalang sejak Senin (18/5) lalu. Dalam petisinya, Persadha Nusantara menganggap penerapan status tersangka pada Suwardana tidak tepat.

Sebab saat upacara ngaben dilaksanakan pada Jumat (1/5) lalu, di Provinsi Bali tidak dilaksanakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Terlebih lagi di Kabupaten Buleleng.

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Persadha Nusantara Gede Suardana mengatakan, pihaknya melihat ada ketidakadilan dalam proses penegakan hukum di tengah pandemi.

Upacara ngaben yang notabene kegiatan adat dan agama yang tidak melanggar undang-undang, dijadikan tersangka.

Baca Juga:  Dianiaya Bule Aussie, 3 Satpam Hotel Town Square Mendadak Pilih Damai

“Sedangkan ada praktik di masyarakat, seperti penumpukan di pos-pos pantau saat PKM di Denpasar, tidak dijadikan tersangka. Tajen di beberapa daerah di Bali, juga belum ada tersangka. Padahal itu (tajen) jelas-jelas pidana, melanggar Pasal 303 (KUHP),” kata Suardana saat ditemui di Singaraja, Selasa (19/5) siang.

Selain itu, sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), pelanggar PSBB sebaiknya tak dikenakan sanksi pidana. Melainkan cukup sanksi sosial saja. “Itu pelanggar PSBB lho. Sedangkan kita di Bali kan tidak ada PSBB, hanya imbauan saja. Jadi seharusnya yang dikedepankan adalah pembinaan,” imbuhnya.

Rencananya petisi itu akan disampaikan pada institusi kepolisian, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Hingga sore kemarin, tercatat ada 577 orang yang menandatangani petisi tersebut.

Baca Juga:  Pariwisata Lumpuh, WP Hotel dan Restoran Ajukan Penangguhan Pajak

Seperti diberitakan sebelumnya, polisi melakukan penyelidikan terkait prosesi ngaben massal Dadia Pasek Kubayan, di Desa Sudaji, Kecamatan Sawan. Penyelidikan dilakukan, karena proses ngaben itu melibatkan lebih dari 25 orang. Sehingga dinilai melanggar maklumat kapolri dan himbauan pemerintah, terkait social dan physical distancing.

Kuasa hukum tersangka, Made Arnawa sempat menilai penetapan status tersangka pada kliennya, kurang tepat. Sebab kliennya bukan ketua panitia, bahkan bukan anggota kepanitian dalam prosesi tersebut. Kliennya justru hanya sebagai peserta biasa.

Sementara itu pihak kepolisian menyatakan, bila memang kuasa hukum merasa keberatan dengan penetapan status tersangka, bisa menempuh upaya hukum yang ada. Seperti mengajukan gugatan pra peradilan. “Kalau memang keberatan atas penetapan status hukum tersangka, kan ada upaya hukum,” kata Kasubbag Humas Polres Buleleng Iptu Gede Sumarjaya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/