alexametrics
26.8 C
Denpasar
Sunday, May 29, 2022

Kasus Dugaan Gus Marhaen Serobot Jalan Diklaim Masuk Penyelidikan

DENPASAR – Kasus dugaan penyerobotan lahan jalan yang diduga dilakukan Shri IB Darmika Agung alias Gus Marhaen masih berproses di Polda Bali hingga saat ini.

 

AA Ngurah Alit Wirakesuma dan rekannya, Maxi Eduard Sonny Tumbaleka dari Cahaya Jenggala dan Associates Law Office selaku kuasa Anak Agung Susruta Ngurah Putra dan beberapa saudaranya itu mengklaim kasus ini sudah masuk ke tahap penyelidikan.

“Dari proses pengaduan yang ada, penyidik (Polda Bali) telah melakukan penyelidikan terkait obyek sengketa itu,” kata Alit Wirakesuma, Kamis (19/8).

Diketahui, pengaduan terhadap Gus Marhaen yang notabene selaku Ketua Yayasan Perpustakaan Bung Karno ini dilakukan atas tudingan tindak pidana tata ruang, jalan dan gedung. Selain Gus Marhaen, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, I Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta ikut diadukan ke Mapolda Bali dalam kasus yang sama. 

 

Pelapor menduga, pembangunan Gedung Pancasila Jalan Pegangsaan Timur 56 nomor 1, Desa Dangin Puri Kelod, Renon, Denpasar Timur, menyerobot bahu jalan sebanyak lima meter. Di mana terlapor tidak membangun sesuai izin hak pakai dari Pemerintah Provinsi Bali dengan Yayasan Perpustakaan Bung Karno nomor : 593.1/2122/UPTD.PBMD tertanggal 2 September 2019.

 

Alit Wirakesuma melanjutkan, dari proses penyelidikan itu telah dilakukan pemeriksaan berkaitan institusi. Yang jika dilihat dari bukti materilnya bahwa obyek itu adalah obyek sewa milik Pemprov Bali.

 

Kemudian dari perizinannya adalah kewenangan dari pemerintah kota Denpasar. Dari pemerintah kota, sudah dilakukan pengecekan ke lapangan.

 

 

“Informasi yang saya dapat dari pemerintah kota, dan dari klien kami memang benar terjadi kelebihan dari alas hak sewa tersebut,” terang Alit Wirakesuma.

 

Baca Juga:  Adu Jotos Antar Turis Berbadan Kekar di Seminyak Kembali Bikin Heboh

Lanjut dia, bahwa berdasarkan informasi dari kliennya bahwa pembangunan gedung tersebut masih tetap berjalan. Sehingga jika nanti laporan yang dilakukan oleh pihaknya serta kliennya ke Polda Bali terbukti benar, makan pihak terlapor akan menanggung konsekwensi secara perdata.

 

“Jika terbukti dari yang diadukan, itu konsekwensi secara perdatanya dia (terlapor). Terkait alas hak sewa tersebut, penyidik masih melakukan penyelidikan oleh karena aset itu adalah milik Pemprov Bali. Tentu akan dilakukan pemanggilan berkaitan dengan aset. Jelas di sana biro aset Pemprov Bali. Kemudian dengan siapa yang diajak melakukan perjanjian, dalam hal ini Gubernur melalui Sekda. Tentu akan dilakukan penyelidikan oleh penyidik,” bebernya. 

 

Dia pun mengklaim penyidik sangat atensi berkaitan dengan proses laporan ini. Tentu, katanya, nanti tidak terlepas dari keterangan ahli nanti yang menyatakan baik dengan bangunannya, keberadaan tata ruang. Semua di sana membutuhkan spesifikasi khusus.

 

“Jadi saya tegas memberi kepercayaan penuh kepada penyidik melalui mekanisme tugas fungsi dan kewenangan yang dimilikinya,” tandasnya. 

 

Diberitakan sebelumnya, Shri IB Darmika Agung alias Gus Marhaen diadukan ke Mapolda Bali karena diduga membangun melebihi alas hak sewa atau membangun dengan mengambil fasilitas umum berupa jalan kurang lebih 4 meter persegi dikalikan 62 meter berkaitan dengan pembangunan Gedung Pancasila tersebut. 

 

Pada tanggal 19 Agustus 2019 teradu mengajukan permohonan izin penataan bahu jalan kepada Kepala Desa Dangin Puri Kelod, Denpasar. Lalu izin itu diberikan oleh kepala Desa Dangun Puri Kelod pada tanggal 30 Agustus 2019 lalu.

 

 

“Itu berarti juga, telah menambah penyerobotan kembali fasilitas umum jalan yang ada, sehingga jelas dapat dikatakan atau diduga kuat penyerobotan kurang lebih 500 meter persegi,” tutur AA Alit Wirakesuma.

Baca Juga:  ABG yang Tewas saat Lagi Asyik Pacaran Itu Diduga Meninggal Karena...

 

 

Menurut Alit Wirakesuma, dimana Kadis PU dan Penataan Ruang kota Denpasar telah mengesampingkan prinsip kehati-hatian atau memang adanya unsur kesengajaan. D imana dia membiarkan pelanggaran tanpa mengambil tindakan nyata sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar  nomor 5 tahun 2015 tentang bangunan gedung dan juga Peraturan Wali Kota Denpasar nomor 17 tahun 2015 tentang rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Bali, kecamatan Denpasar Timur, (kluster A), Provinsi Bali. 

 

Surat pengaduan ke Mapolda Bali itu dibuat tanggal 15 April 2021 dengan nomor registrasi Dumas/181/1V/2021/SPKT Polda Bali. Laporan itu sendiri dibuat oleh kedua pengacara ini berdasarkan kuasa dari empat pihak yang berperan sebagai korban dalam kasus ini.

 

Keempat orang itu yakni Anak Dr. Anak Agung Bagus Ngurah Nuartha, Ir. Anak Agung Susruta Ngurah Putra, Dr.Ir. Anak Agung Ngurah Ananda Kusuma dan Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana. Keempatnya adalah putra I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, mantan Rektor Unud yang juga pendiri RS Sanglah.

 

Dua dari pelapor, yakni Susruta dan Adhi Ardhaa saat ini dikenal public sebagai anggota DPRD. Susruta adalahh politikus Partai Demokrat yang duduk di DPRD Kota Denpasar, sedangkan Adhi Ardhana menjadi Ketua Komisi III DPRD Bali dari PDIP.

 

Sementara itu, Wadirkrimum Polda Bali, AKBP Suratno mengatakan jika pengaduan itu ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Bali.

 

“Soal tata ruang, (ditangani) Krimsus,” ujarnya saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp.

 

Sedangkan Ditreskrimsus Polda Bali, Kombes Pol Yuliar Kus Nugroho belum memberikan balasan via pesan WhatsApp. Bahkan saat ditelepon via WhatsApp, perwira dengan tiga melati di pundak itu belum merespons.


DENPASAR – Kasus dugaan penyerobotan lahan jalan yang diduga dilakukan Shri IB Darmika Agung alias Gus Marhaen masih berproses di Polda Bali hingga saat ini.

 

AA Ngurah Alit Wirakesuma dan rekannya, Maxi Eduard Sonny Tumbaleka dari Cahaya Jenggala dan Associates Law Office selaku kuasa Anak Agung Susruta Ngurah Putra dan beberapa saudaranya itu mengklaim kasus ini sudah masuk ke tahap penyelidikan.

“Dari proses pengaduan yang ada, penyidik (Polda Bali) telah melakukan penyelidikan terkait obyek sengketa itu,” kata Alit Wirakesuma, Kamis (19/8).

Diketahui, pengaduan terhadap Gus Marhaen yang notabene selaku Ketua Yayasan Perpustakaan Bung Karno ini dilakukan atas tudingan tindak pidana tata ruang, jalan dan gedung. Selain Gus Marhaen, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar, I Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta ikut diadukan ke Mapolda Bali dalam kasus yang sama. 

 

Pelapor menduga, pembangunan Gedung Pancasila Jalan Pegangsaan Timur 56 nomor 1, Desa Dangin Puri Kelod, Renon, Denpasar Timur, menyerobot bahu jalan sebanyak lima meter. Di mana terlapor tidak membangun sesuai izin hak pakai dari Pemerintah Provinsi Bali dengan Yayasan Perpustakaan Bung Karno nomor : 593.1/2122/UPTD.PBMD tertanggal 2 September 2019.

 

Alit Wirakesuma melanjutkan, dari proses penyelidikan itu telah dilakukan pemeriksaan berkaitan institusi. Yang jika dilihat dari bukti materilnya bahwa obyek itu adalah obyek sewa milik Pemprov Bali.

 

Kemudian dari perizinannya adalah kewenangan dari pemerintah kota Denpasar. Dari pemerintah kota, sudah dilakukan pengecekan ke lapangan.

 

 

“Informasi yang saya dapat dari pemerintah kota, dan dari klien kami memang benar terjadi kelebihan dari alas hak sewa tersebut,” terang Alit Wirakesuma.

 

Baca Juga:  ABG yang Tewas saat Lagi Asyik Pacaran Itu Diduga Meninggal Karena...

Lanjut dia, bahwa berdasarkan informasi dari kliennya bahwa pembangunan gedung tersebut masih tetap berjalan. Sehingga jika nanti laporan yang dilakukan oleh pihaknya serta kliennya ke Polda Bali terbukti benar, makan pihak terlapor akan menanggung konsekwensi secara perdata.

 

“Jika terbukti dari yang diadukan, itu konsekwensi secara perdatanya dia (terlapor). Terkait alas hak sewa tersebut, penyidik masih melakukan penyelidikan oleh karena aset itu adalah milik Pemprov Bali. Tentu akan dilakukan pemanggilan berkaitan dengan aset. Jelas di sana biro aset Pemprov Bali. Kemudian dengan siapa yang diajak melakukan perjanjian, dalam hal ini Gubernur melalui Sekda. Tentu akan dilakukan penyelidikan oleh penyidik,” bebernya. 

 

Dia pun mengklaim penyidik sangat atensi berkaitan dengan proses laporan ini. Tentu, katanya, nanti tidak terlepas dari keterangan ahli nanti yang menyatakan baik dengan bangunannya, keberadaan tata ruang. Semua di sana membutuhkan spesifikasi khusus.

 

“Jadi saya tegas memberi kepercayaan penuh kepada penyidik melalui mekanisme tugas fungsi dan kewenangan yang dimilikinya,” tandasnya. 

 

Diberitakan sebelumnya, Shri IB Darmika Agung alias Gus Marhaen diadukan ke Mapolda Bali karena diduga membangun melebihi alas hak sewa atau membangun dengan mengambil fasilitas umum berupa jalan kurang lebih 4 meter persegi dikalikan 62 meter berkaitan dengan pembangunan Gedung Pancasila tersebut. 

 

Pada tanggal 19 Agustus 2019 teradu mengajukan permohonan izin penataan bahu jalan kepada Kepala Desa Dangin Puri Kelod, Denpasar. Lalu izin itu diberikan oleh kepala Desa Dangun Puri Kelod pada tanggal 30 Agustus 2019 lalu.

 

 

“Itu berarti juga, telah menambah penyerobotan kembali fasilitas umum jalan yang ada, sehingga jelas dapat dikatakan atau diduga kuat penyerobotan kurang lebih 500 meter persegi,” tutur AA Alit Wirakesuma.

Baca Juga:  OMG! Ada Potensi Sudikerta Kabur ke Luar Negeri, Polda Kontak Imigrasi

 

 

Menurut Alit Wirakesuma, dimana Kadis PU dan Penataan Ruang kota Denpasar telah mengesampingkan prinsip kehati-hatian atau memang adanya unsur kesengajaan. D imana dia membiarkan pelanggaran tanpa mengambil tindakan nyata sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar  nomor 5 tahun 2015 tentang bangunan gedung dan juga Peraturan Wali Kota Denpasar nomor 17 tahun 2015 tentang rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Bali, kecamatan Denpasar Timur, (kluster A), Provinsi Bali. 

 

Surat pengaduan ke Mapolda Bali itu dibuat tanggal 15 April 2021 dengan nomor registrasi Dumas/181/1V/2021/SPKT Polda Bali. Laporan itu sendiri dibuat oleh kedua pengacara ini berdasarkan kuasa dari empat pihak yang berperan sebagai korban dalam kasus ini.

 

Keempat orang itu yakni Anak Dr. Anak Agung Bagus Ngurah Nuartha, Ir. Anak Agung Susruta Ngurah Putra, Dr.Ir. Anak Agung Ngurah Ananda Kusuma dan Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana. Keempatnya adalah putra I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, mantan Rektor Unud yang juga pendiri RS Sanglah.

 

Dua dari pelapor, yakni Susruta dan Adhi Ardhaa saat ini dikenal public sebagai anggota DPRD. Susruta adalahh politikus Partai Demokrat yang duduk di DPRD Kota Denpasar, sedangkan Adhi Ardhana menjadi Ketua Komisi III DPRD Bali dari PDIP.

 

Sementara itu, Wadirkrimum Polda Bali, AKBP Suratno mengatakan jika pengaduan itu ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Bali.

 

“Soal tata ruang, (ditangani) Krimsus,” ujarnya saat dikonfirmasi via pesan WhatsApp.

 

Sedangkan Ditreskrimsus Polda Bali, Kombes Pol Yuliar Kus Nugroho belum memberikan balasan via pesan WhatsApp. Bahkan saat ditelepon via WhatsApp, perwira dengan tiga melati di pundak itu belum merespons.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/