alexametrics
24.8 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Merasa Jadi Korban Mafia Tanah, Hartono Adukan Balai Lelang ke DJKN

DENPASAR – Hartono melalui kuasa hukumnya I Made Somya Putra mengadukan PT Balai Lelang Bali, Indonesia (BLBI) kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali Nusa Tenggara, Denpasar. Pengaduan itu merupakan buntut dari dugaan salah lelang yang diduga dilakukan oleh BLBI atas aset tanah dan bangunan milik Hartono.

 

I Made Somya Putra selaku kuasa hukum Hartono mengatakan, ada beberapa prilaku PT BLBI yang menurutnya telah melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian BLBI layak jika ijin operasionalnya dicabut. 

 

“PT BLBI telah mengetahui ada permasalahan terkait obyek yang diajukan BPR Sadana. Walaupun secara subyek dan obyek lelang telah bermasalah PT BLBI masih memaksakan lelang. Maka PT BLBI mengabaikan penelitian legalitas formal subjek dan obyek lelang yang patut, atau PT BLBI mengabaikan hukum yang ada,” terang Somya di Denpasar, Kamis (19/8/2021).

 

Menurutnya, PT BLBI tidak bertindak independen, netral dan hanya mencari untung belaka dari proses lelang. Di mana lanjut dia bahwa BLBI bekerja atas perintah dari BPR Sadana, mewakili kepentingan BPR Sadana dan tidak utuh dalam membuat notulensi demi kepentingan salah satu pihak. 

- Advertisement -

 

“Maka telah menegaskan posisi PT BLBI adalah petugas BPR Sadana yang bertindak sama dengan kuasa hukum atau advokat atau pengacara. Dugaan pengkondisian lelang PT BLBI sehingga harga lelang oleh PT BLBI sebenarnya harga lelang yang formalitas belaka padahal sudah dikondisikan sebelumnya,” cetusnya. 

 

Lanjut Somya bahwa PT BLBI juga pernah menyampaikan bahwa mereka tidak keberatan jika digugat. Penyataan itu menurut Sonya merupakan bentuk bahwa PT BLBI tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Baca Juga:  Selain Arsitek, Mendiang Dikenal Aktif di Kegiatan Kemasyarakatan

 

Ataupun, kata dia, prilakunya apalagi sebagai tergugat atau turut tergugat tidak menimbulkan efek apapun dan hanya tunduk pada putusan pengadilan. Kata Somya, PT BLBI telah menyatakan bahwa yang akan dilelang adalah tanahnya saja, di mana bangunan tidak akan diperhitungkan.

 

 

 “Mereka juga tidak akan menghadirkan I Gede Bambang Suwidnyana yang membuat agunan, dan tetap akan melelang rumah klien kami tanpa perlu adanya I Gede Bambang Suwidnyana dan akan tetap melelang rumah klien kami kalau tidak diberikan solusi,” kata Somya.

 

“Pernyataan tersebut sebenarnya PT BLBI sudah tahu kalau Obyek lelang adalah obyek yang bermasalah, subyek dan obyeknya masih tidak jelas  serta masih ada keberatan dari klien kami, tapi ternyata PT BLBI tetap terlihat memaksakan kehendaknya demi mencari uang dengan memanfaatkan celah kelemahan klien kami walaupun diketahui klien Kami tidak ada niat buruk,” imbuhnya.

 

Berdasarkan rangkaian peristiwa yang ada, menurut I Made Somya Putra kuat dugaan kliennya, Hartono adalah korban dari mafia tanah, perbankan dan pelelangan dengan mekanisme perbankan dimana proses lelang dipaksakan hingga akhirnya terjadi proses yang telah merugikan.

 

Dengan demikian, pihaknya meminta Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementrian Keuangan RI, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara serta Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar untuk memeriksa pihak PT Balai Lelang Bali Indonesia.

 

Pihaknya juga mendesak izin operasional PT BLBI, dan memberikan keadilan terhadap Hartono selaku kliennya. 

 

Diberitakan sebelumnya, warga bernama Hartono terancam kehilangan rumah. Tanah dan bangunan miliknya yang terletak di Padang Lestari Nomor B/10, lingkungan Teges, Desa Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat, secara mengejutkan dijadikan obyek lelang oleh pihak BPR Sadana dan PT. Balai Lelang Bali Indonesia (BLBI). 

Baca Juga:  Shock, Rumah Jadi Obyek Lelang Padahal Tak Punya Hutang di Bank

 

Sejak tahun 2007 hingga saat ini obyek tanah dan bangunan itu dikuasai oleh Hartono. Namun, tanah itu akan dilelang oleh BPR Sadana melalui PT BLBI.

 

Setelah diusut, ternyata BPR Sadana sebetulnya bersmasalah dengan debitur (peminjam) I Gede Bambang Suwidnyana. Rumah Hartono berada di Padang Lestari No. B/10, Lingkungan Teges, Desa Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat. Sedangkan Bambang mengagunkan tanah dan bangunan rumahnya di nomor B/7 di lingkungan yang sama.

 

Sehingga, sebetulnya tanah dan bangunan milik Hartono tidak ada hubungan dengan perjanjian kredit BPR Sadana, sebab yang berurusan adalah Bambang dengan obyek tanah dan bangunan yang berbeda. Walau demikian, tanah dan bangunan mlik Hartono tetap dilelang di PT BLBI.

 

 

“Klien kami juga tidak pernah menjadikan tanah dan bangunan itu jadi obyek agunan. Klien kami  juga tidak pernah membuat perjanjian kredit apapun dengan BPR Sadana atau Lembaga Keuangan lainnya,” beber Somya selaku kuasa hukum Hartono beberapa waktu lalu. 

 

Atas tindakan dari BPR Sadana itu pihak Hartono telah melalukan somasi kepada beberapa pihak yaitu kepada BPR Sadana, pihak PT Balai Lelang Bali Indonesia. Selain itu dia juga meminta pemblokiran kepada BPN Kota Denpasar, serta melakukan pengaduan dan mohon perlindungan hukum kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- Advertisement -

DENPASAR – Hartono melalui kuasa hukumnya I Made Somya Putra mengadukan PT Balai Lelang Bali, Indonesia (BLBI) kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali Nusa Tenggara, Denpasar. Pengaduan itu merupakan buntut dari dugaan salah lelang yang diduga dilakukan oleh BLBI atas aset tanah dan bangunan milik Hartono.

 

I Made Somya Putra selaku kuasa hukum Hartono mengatakan, ada beberapa prilaku PT BLBI yang menurutnya telah melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian BLBI layak jika ijin operasionalnya dicabut. 

 

“PT BLBI telah mengetahui ada permasalahan terkait obyek yang diajukan BPR Sadana. Walaupun secara subyek dan obyek lelang telah bermasalah PT BLBI masih memaksakan lelang. Maka PT BLBI mengabaikan penelitian legalitas formal subjek dan obyek lelang yang patut, atau PT BLBI mengabaikan hukum yang ada,” terang Somya di Denpasar, Kamis (19/8/2021).

 

Menurutnya, PT BLBI tidak bertindak independen, netral dan hanya mencari untung belaka dari proses lelang. Di mana lanjut dia bahwa BLBI bekerja atas perintah dari BPR Sadana, mewakili kepentingan BPR Sadana dan tidak utuh dalam membuat notulensi demi kepentingan salah satu pihak. 

 

“Maka telah menegaskan posisi PT BLBI adalah petugas BPR Sadana yang bertindak sama dengan kuasa hukum atau advokat atau pengacara. Dugaan pengkondisian lelang PT BLBI sehingga harga lelang oleh PT BLBI sebenarnya harga lelang yang formalitas belaka padahal sudah dikondisikan sebelumnya,” cetusnya. 

 

Lanjut Somya bahwa PT BLBI juga pernah menyampaikan bahwa mereka tidak keberatan jika digugat. Penyataan itu menurut Sonya merupakan bentuk bahwa PT BLBI tidak memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

Baca Juga:  Shock, Rumah Jadi Obyek Lelang Padahal Tak Punya Hutang di Bank

 

Ataupun, kata dia, prilakunya apalagi sebagai tergugat atau turut tergugat tidak menimbulkan efek apapun dan hanya tunduk pada putusan pengadilan. Kata Somya, PT BLBI telah menyatakan bahwa yang akan dilelang adalah tanahnya saja, di mana bangunan tidak akan diperhitungkan.

 

 

 “Mereka juga tidak akan menghadirkan I Gede Bambang Suwidnyana yang membuat agunan, dan tetap akan melelang rumah klien kami tanpa perlu adanya I Gede Bambang Suwidnyana dan akan tetap melelang rumah klien kami kalau tidak diberikan solusi,” kata Somya.

 

“Pernyataan tersebut sebenarnya PT BLBI sudah tahu kalau Obyek lelang adalah obyek yang bermasalah, subyek dan obyeknya masih tidak jelas  serta masih ada keberatan dari klien kami, tapi ternyata PT BLBI tetap terlihat memaksakan kehendaknya demi mencari uang dengan memanfaatkan celah kelemahan klien kami walaupun diketahui klien Kami tidak ada niat buruk,” imbuhnya.

 

Berdasarkan rangkaian peristiwa yang ada, menurut I Made Somya Putra kuat dugaan kliennya, Hartono adalah korban dari mafia tanah, perbankan dan pelelangan dengan mekanisme perbankan dimana proses lelang dipaksakan hingga akhirnya terjadi proses yang telah merugikan.

 

Dengan demikian, pihaknya meminta Kementerian Keuangan RI, Direktorat Jendral Kekayaan Negara, Kementrian Keuangan RI, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara serta Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar untuk memeriksa pihak PT Balai Lelang Bali Indonesia.

 

Pihaknya juga mendesak izin operasional PT BLBI, dan memberikan keadilan terhadap Hartono selaku kliennya. 

 

Diberitakan sebelumnya, warga bernama Hartono terancam kehilangan rumah. Tanah dan bangunan miliknya yang terletak di Padang Lestari Nomor B/10, lingkungan Teges, Desa Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat, secara mengejutkan dijadikan obyek lelang oleh pihak BPR Sadana dan PT. Balai Lelang Bali Indonesia (BLBI). 

Baca Juga:  Mandi di Pantai Lembeng, Pekerja Proyek Terseret Ombak dan Hilang

 

Sejak tahun 2007 hingga saat ini obyek tanah dan bangunan itu dikuasai oleh Hartono. Namun, tanah itu akan dilelang oleh BPR Sadana melalui PT BLBI.

 

Setelah diusut, ternyata BPR Sadana sebetulnya bersmasalah dengan debitur (peminjam) I Gede Bambang Suwidnyana. Rumah Hartono berada di Padang Lestari No. B/10, Lingkungan Teges, Desa Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat. Sedangkan Bambang mengagunkan tanah dan bangunan rumahnya di nomor B/7 di lingkungan yang sama.

 

Sehingga, sebetulnya tanah dan bangunan milik Hartono tidak ada hubungan dengan perjanjian kredit BPR Sadana, sebab yang berurusan adalah Bambang dengan obyek tanah dan bangunan yang berbeda. Walau demikian, tanah dan bangunan mlik Hartono tetap dilelang di PT BLBI.

 

 

“Klien kami juga tidak pernah menjadikan tanah dan bangunan itu jadi obyek agunan. Klien kami  juga tidak pernah membuat perjanjian kredit apapun dengan BPR Sadana atau Lembaga Keuangan lainnya,” beber Somya selaku kuasa hukum Hartono beberapa waktu lalu. 

 

Atas tindakan dari BPR Sadana itu pihak Hartono telah melalukan somasi kepada beberapa pihak yaitu kepada BPR Sadana, pihak PT Balai Lelang Bali Indonesia. Selain itu dia juga meminta pemblokiran kepada BPN Kota Denpasar, serta melakukan pengaduan dan mohon perlindungan hukum kepada Otoritas Jasa Keuangan.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/