alexametrics
25.8 C
Denpasar
Saturday, May 28, 2022

Didakwa Korupsi Sesajen Rp1 M, Kadisbud Denpasar Mulai Jadi Pesakitan

DENPASAR – Kepala Dinas Kebudayaan (nonaktif) Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Mataram, 58, akhirnya menjadi pesakitan. Ia mulai disidang pada Kamis (18/11) pukul 18.00 Wita. Bagus Mataram didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan aci-aci dan sesajen untuk desa adat, banjar adat, dan subak di Denpasar senilai Rp1 miliar.

 

Sidang digelar secara online. Bagus Mataram ikut sidang dari Lapas Kelas IIA Kerobokan, sedangkan pengacara, jaksa, dan majelis hakim berada di Pengadilan Tipikor Denpasar.

 

Meski dijerat pasal berlapis, Mataram tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

 

“Kami tidak mengajukan eksepsi agar bisa segera melakukan pembuktian,” ujar pengacara Mataram, Komang Sutrisna diwawancarai kemarin (18/11) usai sidang.

 

JPU I Ketut Kartika Widnyana didampingi Jaksa Catur Rianita menyebutkan, Bagus Mataram didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam dakwaan kesatu primer memasang Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga:  Undiknas Resmi Buka Program Doktor Ilmu Manajemen

 

Dalam dakwaan subsider JPU memasang Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU yang sama. 

 

Bagus Mataram juga didakwa melalui dakwaan kedua, Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

Dalam dakwaan jaksa, Bagus Mataram diduga melakukan korupsi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pengadaan barang berupa aci-aci dan sesajen untuk desa adat, banjar adat dan subak di wilayah kelurahan se-Kota Denpasar tahun 2019-2020 pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. 

 

Majelis hakim yang diketuai I Gede Putra Astawa setelah pembacaan dakwaan menunda sidang untuk selanjutnya digelar agenda pembuktian pada sidang pekan depan.

Baca Juga:  Lagi, Ratusan Juta Dana KUR Dikorupsi

 

Bagus Mataram diduga melakukan korupsi dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemprov Bali dan Kota Denpasar, untuk pengadaan aci-aci dan sesajen, sarana/prasarana upakara tahun 2019-2021. Akibat perbuatannya, negara dirugikan Rp1 miliar lebih.

 

Menurut jaksa, sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Mataram dinilai tidak melaksanakan ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah serta pengelolaan keuangan negara atau daerah yang efektif dan efisien. Selaku PA mengalihkan kegiatan dari pengadaan barang dan jasa menjadi penyerahan uang yang disertai adanya pemotongan fee dari rekanan. 

 

Sementara dalam kapasitasnya selaku PPK tidak membuat rencana umum pengadaan, memecah kegiatan, melakukan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembuatan dokumen pengadaan fiktif. 


DENPASAR – Kepala Dinas Kebudayaan (nonaktif) Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Mataram, 58, akhirnya menjadi pesakitan. Ia mulai disidang pada Kamis (18/11) pukul 18.00 Wita. Bagus Mataram didakwa melakukan korupsi dalam pengadaan aci-aci dan sesajen untuk desa adat, banjar adat, dan subak di Denpasar senilai Rp1 miliar.

 

Sidang digelar secara online. Bagus Mataram ikut sidang dari Lapas Kelas IIA Kerobokan, sedangkan pengacara, jaksa, dan majelis hakim berada di Pengadilan Tipikor Denpasar.

 

Meski dijerat pasal berlapis, Mataram tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

 

“Kami tidak mengajukan eksepsi agar bisa segera melakukan pembuktian,” ujar pengacara Mataram, Komang Sutrisna diwawancarai kemarin (18/11) usai sidang.

 

JPU I Ketut Kartika Widnyana didampingi Jaksa Catur Rianita menyebutkan, Bagus Mataram didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam dakwaan kesatu primer memasang Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga:  Rumah Mewah Mantan Anggota Dewan Tabanan Disita

 

Dalam dakwaan subsider JPU memasang Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU yang sama. 

 

Bagus Mataram juga didakwa melalui dakwaan kedua, Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

Dalam dakwaan jaksa, Bagus Mataram diduga melakukan korupsi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pengadaan barang berupa aci-aci dan sesajen untuk desa adat, banjar adat dan subak di wilayah kelurahan se-Kota Denpasar tahun 2019-2020 pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. 

 

Majelis hakim yang diketuai I Gede Putra Astawa setelah pembacaan dakwaan menunda sidang untuk selanjutnya digelar agenda pembuktian pada sidang pekan depan.

Baca Juga:  MIRIS! Tak Mampu Bayar Tilang, Remaja Nekat Bobol Counter Handphone

 

Bagus Mataram diduga melakukan korupsi dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemprov Bali dan Kota Denpasar, untuk pengadaan aci-aci dan sesajen, sarana/prasarana upakara tahun 2019-2021. Akibat perbuatannya, negara dirugikan Rp1 miliar lebih.

 

Menurut jaksa, sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Mataram dinilai tidak melaksanakan ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah serta pengelolaan keuangan negara atau daerah yang efektif dan efisien. Selaku PA mengalihkan kegiatan dari pengadaan barang dan jasa menjadi penyerahan uang yang disertai adanya pemotongan fee dari rekanan. 

 

Sementara dalam kapasitasnya selaku PPK tidak membuat rencana umum pengadaan, memecah kegiatan, melakukan penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembuatan dokumen pengadaan fiktif. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/