alexametrics
24.8 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

3 Pejabat Pelindo Jadi TSK karena Gelapkan Dana Operasional LNG Rp40 M

DENPASAR-Alasan penetapan tersangka terhadap tiga oknum pejabat di PT Pelindo akhirnya terkuak.

 

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Maret 2021 lalu oleh Ditreskrimsus Polda Bali karena diduga melakukan penggelapan dana operasional pembangkit listrik dengan sistem gas atau Liquified Natural Gas (LNG).

 

 

Tiga oknum yang ditetapkan sebagai tersangka, itu yakni masing-masing Mantan Direktur Utama PT PEL Kokok Susanto yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik Pelindo III; Irsyam Bakri selaku General Manager PT. PEL Regional Bali Nusra; dan Direktur Utama PT. Pelindo Energi Logistik (PT.PEL) Wawan Sulistiawan. 

 

- Advertisement -

Direktur Reskrimsus Polda Bali Kombes Yuliar Kus Nugroho menerangkan, proyek pembangkit listrik yang menjadi cikal bakal kasus ini terletak di Dermaga Selatan Pelabuhan Benoa, Denpasar.

 

Dimana pembangkit listrik itu disebut sebagai salah satu pemasok listrik untuk wilayah Bali. 

 

Saat itu, tahun 2016 lalu, PT Indonesia Power sebagai anak perusaah PT.PLN menjalin kerja sama dengan PT Benoa GasTerminal (BGT) dan PT PEL untuk membangun proyek pembangkit listrik yang dimaksud.

Baca Juga:  NGERI! Jambret Kalung Warga di Siang Bolong, Pelaku Diamuk Massa

 

Dalam kerja sama itu, ada dua perjanjian. Dimana yang pertama, PT BGT membangun kapal bernama Lumbung Dewata yang digunakan sebagai tempat penyimpanan gas.

 

Kemudian yang kedua, Opex yakni operasional pengisian gas dari Lumbung Dewata ke IP dikendalikan oleh PT BGT. 

 

Dalam perjanjian itu biaya pengisian ulang gas yang diisi oleh PT BGT ke IP dibayar melalui PT PEL.

 

“Setiap bulan PT IP membayar sekitar Rp.4 Milar rupiah untuk pengisian ulang gas dan operasional kapal,” terangnya di Mapolda Bali, Selasa (20/4).

 

Lalu dari sana, PT BGT memperoleh keuntungan sekitar Rp.2 miliar setiap bulannya.

 

Kemudian, Juni 2019, Irsyam Bakri selaku General Manager PT. PEL Regional Bali Nusra atas perintah Direktur Utama PT. PEL Kokok Susanto saat itu yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik Pelindo III, mengeluarkan surat kepada PT. BGT.

 

Isi surat itu menyatakan bahwa PT PEL mengambil alih kepemilikan kapal dan operasional pengisiaan ulang gas pembangkit listrik. Surat itu didasari karena PT. BGT melakukan pergantian kru.

Baca Juga:  Pandemi Covid-19, Jaksa Kejati Titipkan JRX SID di Rutan Polda Bali

 

Kemudian, Direktur Utama PT Pelindo Energi Logistik (PT PEL) Wawan Sulistiawan menempel stiker PT PEL di sebuah alat pengisan gas (Vaporizer) di Lumbung Dewata. Padahal alat tersebut milik PT. BGT. 

 

Januari 2021 lalu, pihak PT. BGT merasa keberatan. Mereka kemudian melaporkan kasus ini ke Mapolda Bali pada bulan Januari 2021.

 

Dua bulan kemudian, atau sekitar akhir Maret, tiga oknum itu ditetapkan sebagai tersangka.

 

“Sudah ada 18 saksi yang diperiksa,” imbuh Kus Nugroho.

 

Dari pemeriksaan, PT. BGT mengalami kerugian sekitar Rp 40 miliar.

 

Itu terhitung sejak PT PEL mengambil alih kapal dan pengisian ulang gas untuk pembangkit tenaga listrik tersebut. 

 

Selanjutnya, atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 372 juncto Pasal  55 juncto Pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun.

- Advertisement -

DENPASAR-Alasan penetapan tersangka terhadap tiga oknum pejabat di PT Pelindo akhirnya terkuak.

 

Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Maret 2021 lalu oleh Ditreskrimsus Polda Bali karena diduga melakukan penggelapan dana operasional pembangkit listrik dengan sistem gas atau Liquified Natural Gas (LNG).

 

 

Tiga oknum yang ditetapkan sebagai tersangka, itu yakni masing-masing Mantan Direktur Utama PT PEL Kokok Susanto yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik Pelindo III; Irsyam Bakri selaku General Manager PT. PEL Regional Bali Nusra; dan Direktur Utama PT. Pelindo Energi Logistik (PT.PEL) Wawan Sulistiawan. 

 

Direktur Reskrimsus Polda Bali Kombes Yuliar Kus Nugroho menerangkan, proyek pembangkit listrik yang menjadi cikal bakal kasus ini terletak di Dermaga Selatan Pelabuhan Benoa, Denpasar.

 

Dimana pembangkit listrik itu disebut sebagai salah satu pemasok listrik untuk wilayah Bali. 

 

Saat itu, tahun 2016 lalu, PT Indonesia Power sebagai anak perusaah PT.PLN menjalin kerja sama dengan PT Benoa GasTerminal (BGT) dan PT PEL untuk membangun proyek pembangkit listrik yang dimaksud.

Baca Juga:  Karir Anak Jaksa Agung Melesat Cepat, Empat Tahun Empat Kali Promosi

 

Dalam kerja sama itu, ada dua perjanjian. Dimana yang pertama, PT BGT membangun kapal bernama Lumbung Dewata yang digunakan sebagai tempat penyimpanan gas.

 

Kemudian yang kedua, Opex yakni operasional pengisian gas dari Lumbung Dewata ke IP dikendalikan oleh PT BGT. 

 

Dalam perjanjian itu biaya pengisian ulang gas yang diisi oleh PT BGT ke IP dibayar melalui PT PEL.

 

“Setiap bulan PT IP membayar sekitar Rp.4 Milar rupiah untuk pengisian ulang gas dan operasional kapal,” terangnya di Mapolda Bali, Selasa (20/4).

 

Lalu dari sana, PT BGT memperoleh keuntungan sekitar Rp.2 miliar setiap bulannya.

 

Kemudian, Juni 2019, Irsyam Bakri selaku General Manager PT. PEL Regional Bali Nusra atas perintah Direktur Utama PT. PEL Kokok Susanto saat itu yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik Pelindo III, mengeluarkan surat kepada PT. BGT.

 

Isi surat itu menyatakan bahwa PT PEL mengambil alih kepemilikan kapal dan operasional pengisiaan ulang gas pembangkit listrik. Surat itu didasari karena PT. BGT melakukan pergantian kru.

Baca Juga:  Hakim PN Negara Terheran - heran Judi Kelas Teri Ditangkapi Polda Bali

 

Kemudian, Direktur Utama PT Pelindo Energi Logistik (PT PEL) Wawan Sulistiawan menempel stiker PT PEL di sebuah alat pengisan gas (Vaporizer) di Lumbung Dewata. Padahal alat tersebut milik PT. BGT. 

 

Januari 2021 lalu, pihak PT. BGT merasa keberatan. Mereka kemudian melaporkan kasus ini ke Mapolda Bali pada bulan Januari 2021.

 

Dua bulan kemudian, atau sekitar akhir Maret, tiga oknum itu ditetapkan sebagai tersangka.

 

“Sudah ada 18 saksi yang diperiksa,” imbuh Kus Nugroho.

 

Dari pemeriksaan, PT. BGT mengalami kerugian sekitar Rp 40 miliar.

 

Itu terhitung sejak PT PEL mengambil alih kapal dan pengisian ulang gas untuk pembangkit tenaga listrik tersebut. 

 

Selanjutnya, atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 372 juncto Pasal  55 juncto Pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana penjara 4 tahun.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/