alexametrics
25.8 C
Denpasar
Saturday, May 28, 2022

Ternyata, Rencana Pembangunan Krematorium Sudah Ada Pemenang Tender

RENCANA pembangunan krematorium di Setra Bugbugan atau tepatnya di sebelah barat setra Agung Badung, hingga kini masih mendapatkan penolakan krama atau warga.

 

Terbaru, atas polemik ini, Sabtu (21/8/2021), pihak Desa Adat Denpasar menggelar rapat sosialisasi yang dihadiri oleh sejumlah kelian adat hingga penua prajuru Pura Kahyangan Badung.

 

 

MARCELL PAMPURS, Denpasar

 

FAKTA baru terungkap saat pihak desa adat menggelar rapat sosialiasi.

 

Saat rapat yang dihadiri sejumlah kelian adat hingga penua prajuru Pura Kahyangan Badung, terungkap bahwa ternyata, rencana pembangunan krematorium ini sudah ada pemenang tender.

 

Padahal sejumlah prajuru banjar adat desa adat Denpasar baik selaku banjar penyibeh Pura Dalem Kayangan maupun selaku anggota prajuru banjar adat Desa Adat Denpasar belum memberikan persetujuan.

 

Hal itu karena belum adanya kajian. Mulai dari kajian sosial, lingkungan hingga masalah dresta

 

“Sudah ada pemenang tendernya dengan nilai Rp 1, 9 miliar dari nilai Pagu Rp 25 miliar. Sehingga sisa dana Rp 600 juta harus dikembalikan ke anggaran Silpa Provinsi Bali,”terang Sekretaris Kertha Desa Adat Denpasar AA Ngurah Alit Wirakesuma, sabtu (21/8/2021) sore

 

Intinya saat rapat, lanjut Alit Wirakesuma, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Kota Denpasar tidak bisa menunda kontrak kerja karena sudah ada pemenang tendernya.

 

Selain itu, Alit Wirakesemua juga menambahkan, bahwa keputusan Banjar Adat, Kertha Desa, dan Sabha Desa  wajib dibuat kajian sehingga masyarakat adat memahani.

 

“Tetapi Bendesa Adat Denpasar dan Dinas Perkim Denpasar memaksa untuk penandatanganan kontrak,” ujarnya. 

Baca Juga:  Usai Cekcok dengan Istri, Pria di Tabanan Ditemukan Tewas di Gubuk

 

Padahal, kata dia sudah pernah ada rapat pengurus Kertha desa pada 9 Agustus 2021. 

 

“Yang hadir saat itu ada Teja Kumara, Agung Gd Wibawa, Pande Sudirta, I Wayan Sugita dan saya sendiri. Intinya agar Bendesa Adat Denpasar bisa memberikan kajian yang baik dan benar terkait krematorium dan tidak menutup-nutupi dan membuat keputusan yang sepihak,” tambah Wirakesemua. 

 

Sementara itu, Ida Bagus Wihartawan selaku kelian Adat Banjar Tegal Dukuh Anyar menekankan bahwa pembangunan krematorium ini harus didasari oleh hasil kajian dari berbagai sisi.

 

Salah satu yang dia tekankan adalah kajian dampak lingkungan. 

“Saya sendiri tadi (saat rapat) mengusulkan dari kajian dampak lingkungan. Berupa apa? Berupa masalah kemacetan lalulintas. Kalau sudah umpanya nanti berjalan krematorium, adat juga jalan, akan terjadi krodit lalulintas berupa kemacetan,” kata IB Wihartawan

 

Dijelaskannya bahwa di lingkungan Banjarnya, di Banjar Tegal Dukuh Anyar yang paling dekat dengan lokasi rencana pembangunan krematorium akan terjadi kemacetan.

 

Apalagi menurutnya, kondisi jalan di Banjar tersebut sangat kecil.

 

“Kalau jalan imam Bonjol, Denpasar dipakai jalan untuk melewati bale wadah. Belum dari selatan dan Utara. Biasanya bisa sampai 3 sampai 4 wadah dan menyebabkan krodit. Otomatis pengguna jalan akan cari jalan alternatif. Inilah yang menyebabkan di lingkungan kami akan menyebabkan kemacetan parah,” ungkap IB Wihartawan 

 

Selain Masalah kemacetan, salah satu yang perlu dikaji menurut dia adalah masalah parkir.

 

Dia mempertanyakan kantong atau lahan parkir yang disediakan.

Baca Juga:  MDA Denpasar Klaim Tak Ada Penolakan Krematorium di Setra Bugbugan

 

“Ini tolong dipikirkan. Apalagi, kalau sekarang wadah atau bale tempat pengusung mayat berringan dengan ambulans yang ke kremasi itu gimana. Input dan output-nya gimana. Bagaimana kajiannya itu. Belum kami terima,” ujar IB Wihartawan. 

 

 

Menurutnya, jika masuk dari arah selatan, di depannya sudah ada sekolah. Akan ada kekroditan saat jam anak pulang sekolah atau istirahat. Kalau inputnya dari depan Muhammadyah masuk, sudah jelas akan ada kekroditan.

 

Kok bisa? kata dia karena orang Bali akan mengenal hari baik untuk melakukan pengabenan. Sehingga bagaimana caranya ambulans dan wadah masuk ke kawasan krematorium. Selain itu jika nanti krematoirum itu sudah jadi, akan ada pihak keluarga yang datang ke lokasi itu juga. 

 

“Rata-rata keluarga mereka yang datang bawa mobil. Akan taruh dimana mobil ini. Belum lagi yang berhak menggunakan setra ini. Saya lebih menukik ke masalah lingkungan ini. Karena ini menyangkut krama (warga) saya yang berdekatan dengan setra (kuburan). Ini yang membuat saya tidak setuju,” tegas IB Wihartawan

 

Dengan demikian, sesuai hasil rapat yang digelar di ruang pertemuan Kantor Desa Adat Denpasar,  rencana penandatanganan kontrak tender untuk pengerjaan krematorium itu pun ditunda. 

 

“Tadi itu akan ditunda tanda tangan kontrak sepanjang masalah kajian ini belum selesai. Kesimpulannya, kajiannya selesai dan disetujui krama dan prajuru dari masing-masing banjar. Baru setelah itu akan dilaksanakan tanda tangan kontrak dengan pemenang tendernya,” tukasnya. 

 


RENCANA pembangunan krematorium di Setra Bugbugan atau tepatnya di sebelah barat setra Agung Badung, hingga kini masih mendapatkan penolakan krama atau warga.

 

Terbaru, atas polemik ini, Sabtu (21/8/2021), pihak Desa Adat Denpasar menggelar rapat sosialisasi yang dihadiri oleh sejumlah kelian adat hingga penua prajuru Pura Kahyangan Badung.

 

 

MARCELL PAMPURS, Denpasar

 

FAKTA baru terungkap saat pihak desa adat menggelar rapat sosialiasi.

 

Saat rapat yang dihadiri sejumlah kelian adat hingga penua prajuru Pura Kahyangan Badung, terungkap bahwa ternyata, rencana pembangunan krematorium ini sudah ada pemenang tender.

 

Padahal sejumlah prajuru banjar adat desa adat Denpasar baik selaku banjar penyibeh Pura Dalem Kayangan maupun selaku anggota prajuru banjar adat Desa Adat Denpasar belum memberikan persetujuan.

 

Hal itu karena belum adanya kajian. Mulai dari kajian sosial, lingkungan hingga masalah dresta

 

“Sudah ada pemenang tendernya dengan nilai Rp 1, 9 miliar dari nilai Pagu Rp 25 miliar. Sehingga sisa dana Rp 600 juta harus dikembalikan ke anggaran Silpa Provinsi Bali,”terang Sekretaris Kertha Desa Adat Denpasar AA Ngurah Alit Wirakesuma, sabtu (21/8/2021) sore

 

Intinya saat rapat, lanjut Alit Wirakesuma, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Kota Denpasar tidak bisa menunda kontrak kerja karena sudah ada pemenang tendernya.

 

Selain itu, Alit Wirakesemua juga menambahkan, bahwa keputusan Banjar Adat, Kertha Desa, dan Sabha Desa  wajib dibuat kajian sehingga masyarakat adat memahani.

 

“Tetapi Bendesa Adat Denpasar dan Dinas Perkim Denpasar memaksa untuk penandatanganan kontrak,” ujarnya. 

Baca Juga:  TERUNGKAP! Pengemudi Ford Ranger Meninggal Karena Alkohol

 

Padahal, kata dia sudah pernah ada rapat pengurus Kertha desa pada 9 Agustus 2021. 

 

“Yang hadir saat itu ada Teja Kumara, Agung Gd Wibawa, Pande Sudirta, I Wayan Sugita dan saya sendiri. Intinya agar Bendesa Adat Denpasar bisa memberikan kajian yang baik dan benar terkait krematorium dan tidak menutup-nutupi dan membuat keputusan yang sepihak,” tambah Wirakesemua. 

 

Sementara itu, Ida Bagus Wihartawan selaku kelian Adat Banjar Tegal Dukuh Anyar menekankan bahwa pembangunan krematorium ini harus didasari oleh hasil kajian dari berbagai sisi.

 

Salah satu yang dia tekankan adalah kajian dampak lingkungan. 

“Saya sendiri tadi (saat rapat) mengusulkan dari kajian dampak lingkungan. Berupa apa? Berupa masalah kemacetan lalulintas. Kalau sudah umpanya nanti berjalan krematorium, adat juga jalan, akan terjadi krodit lalulintas berupa kemacetan,” kata IB Wihartawan

 

Dijelaskannya bahwa di lingkungan Banjarnya, di Banjar Tegal Dukuh Anyar yang paling dekat dengan lokasi rencana pembangunan krematorium akan terjadi kemacetan.

 

Apalagi menurutnya, kondisi jalan di Banjar tersebut sangat kecil.

 

“Kalau jalan imam Bonjol, Denpasar dipakai jalan untuk melewati bale wadah. Belum dari selatan dan Utara. Biasanya bisa sampai 3 sampai 4 wadah dan menyebabkan krodit. Otomatis pengguna jalan akan cari jalan alternatif. Inilah yang menyebabkan di lingkungan kami akan menyebabkan kemacetan parah,” ungkap IB Wihartawan 

 

Selain Masalah kemacetan, salah satu yang perlu dikaji menurut dia adalah masalah parkir.

 

Dia mempertanyakan kantong atau lahan parkir yang disediakan.

Baca Juga:  Selain Tak Ada Sosialisasi, Warga Menolak karena Ada Petunjuk Niskala

 

“Ini tolong dipikirkan. Apalagi, kalau sekarang wadah atau bale tempat pengusung mayat berringan dengan ambulans yang ke kremasi itu gimana. Input dan output-nya gimana. Bagaimana kajiannya itu. Belum kami terima,” ujar IB Wihartawan. 

 

 

Menurutnya, jika masuk dari arah selatan, di depannya sudah ada sekolah. Akan ada kekroditan saat jam anak pulang sekolah atau istirahat. Kalau inputnya dari depan Muhammadyah masuk, sudah jelas akan ada kekroditan.

 

Kok bisa? kata dia karena orang Bali akan mengenal hari baik untuk melakukan pengabenan. Sehingga bagaimana caranya ambulans dan wadah masuk ke kawasan krematorium. Selain itu jika nanti krematoirum itu sudah jadi, akan ada pihak keluarga yang datang ke lokasi itu juga. 

 

“Rata-rata keluarga mereka yang datang bawa mobil. Akan taruh dimana mobil ini. Belum lagi yang berhak menggunakan setra ini. Saya lebih menukik ke masalah lingkungan ini. Karena ini menyangkut krama (warga) saya yang berdekatan dengan setra (kuburan). Ini yang membuat saya tidak setuju,” tegas IB Wihartawan

 

Dengan demikian, sesuai hasil rapat yang digelar di ruang pertemuan Kantor Desa Adat Denpasar,  rencana penandatanganan kontrak tender untuk pengerjaan krematorium itu pun ditunda. 

 

“Tadi itu akan ditunda tanda tangan kontrak sepanjang masalah kajian ini belum selesai. Kesimpulannya, kajiannya selesai dan disetujui krama dan prajuru dari masing-masing banjar. Baru setelah itu akan dilaksanakan tanda tangan kontrak dengan pemenang tendernya,” tukasnya. 

 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/