alexametrics
24.8 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Dinilai Cemarkan Nama Baik, Istri Zainal Tayeb dan Media OL Disomasi

DENPASAR – Diduga mencemarkan nama baik melalui media online (OL), Nyoman Dewi Anggreni, istri dari pengusaha top di Bali yang menjadi terdakwa Zainal Tayeb disomasi.

 

Menurut Bernadin selaku kuasa hukum Hedar Giacomo, pernyataan Nyoman Dewi Anggreni yag akrab disaba Dewi Tayeb, sangat merugikan kliennya. Tak hanya istri Zainal, salah satu media online yang memberitakan hal itu pun ikut disomasi. Somasi itu dilayangkan pada Selasa (21/9/2021) pagi.

 

Bernadin selaku kuasa hukum Hedar Giacomo mengatakan somasi ini dilayangkan atas pernyataan Dewi kepada media bahwa  bahwa suaminya (Zainal Tayeb) tidak bersalah.

 

“Ya kita tunggu saja proses pembuktian disidang pengadilan, tidak perlu berstetmen seolah-oleh mendahului wewenang hakim,” tegas Bernadin, Selasa (21/9). 

- Advertisement -

 

Menurut Bernadin, yang akan memutuskan seorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak adalah hakim dalam persidangan. Dia juga menilai media online yang ikut memberitakan pernyataan istri Zainal Tayeb itu tidak profesional dalam menyajikan berita.

 

“Untuk itu kami selaku kuasa hukum dari Hedar, melayangkan surat somasi sebagai hak jawab mewakili klien kami, yang jelas-jelas sudah dirugikan,” ujar Bernadin. 

 

Media online itu memuat pernyataan Ni Nyoman Dewi Anggreni yang menyebutkan suaminya tidak bersalah dan tidak menipu Hedar. Dewi menyebut, Hedar merupakan keponakan Zainal Tayeb yang memang sudah menjadi orang dekat sekaligus kepercayaan keluarga untuk menjalankan bisnis properti, bahkan diangkat sebagai direktur untuk mengelola perusahaan. 

 

Baca Juga:  Depak Darmada Dkk, Eks Wagub Sudikerta Dikenal Gonta Ganti Pengacara

“Selama dia menjalankan perusahaan tidak pernah ada RUPS dan kami nggak tahu keuntungan perusahaan larinya ke mana,” kutip Bernadin mengenai keterangan Dewi dalam pemberitaan.

 

Keterangan tersebut menurut Bernadin sangat merugikan kliennya, karena RUPS telah dilaksanakan, tercatat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 41 tertanggal  23 Agustus 2017. 

 

“Di mana Ni Nyoman Dewi Anggreni sebagai Komisaris ikut tanda tangan di dalamnya dan mengangkat kembali klien kami sebagai direktur untuk yang kedua kalinya,” jelas Bernadin.

 

Bahkan, lanjut dia, pada saat akuisisi Ni Nyoman Dewi Anggreni turut serta tanda tangan penjualan 40 lembar saham yang dimiliki kepada kliennya. Akta Akuisisi pun terbit pada tanggal 08 Januari 2018 dengan nomor 03 yang dibuat di hadapan Notaris BF. Harry Prastawa Notaris di Kabupaten Badung. 

 

Melalui Surat somasi tersebut, Bernadin meminta Ni Nyoman Dewi Angreni untuk segera melakukan klarifikasi kepada awak media paling lambat 3 x 24 Jam sejak sejak surat ini dikirimkan. Apabila tidak ada respon maka pihaknya akan menempuh proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

“Ya tentunya dengan tuduhan  Pencemaran Nama Baik (Pasal 310 KUHPidana Jo. Pasal 311 KUHPidana Jo. Pasal 315 KUHP Jo. Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, Jo. Pasal 45 UU ITE, Jo. Pasal 36 UU ITE, Jo. Pasal 51 ayat 2 UU ITE),” tegas Bernadin. 

 

Sedangkan untuk media online yang memberitakan, Bernadin meminta Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

Baca Juga:  Sebut Punya Penyakit Bawaan, Keluarga Berharap Penangguhan Dikabulkan

 

Dijelaskan, dalam UU Pers mengatur tentang hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

 

Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. 

 

Sebagai Kuasa Hukum, ia berpandangan bahwa akibat dari pemberitaan yang sudah beredar telah merugikan kliennya secara langsung karena belum ada putusan apapun dari Pengadilan Negeri Denpasar atas perkara Pidana tersebut.

 

“Selanjutnya kami selaku Kuasa Hukum klien kami, meminta pihak Redaksi untuk segera melakukan klarifikasi atas berita yang sudah dimuat pada tanggal 18-09-2021,” terang Bernadin. 

 

Ditambahkan, media online yang memberitakan pernyataan itu diberi 7 x 24 jam sejak somasi dikirimkan. Jika tidak pihaknya akan menempuh jalur hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan membuat pengaduan di dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers 3/2013). 

 

Sementara itu, Mila Tayeb selaku kuasa hukum Zainal Tayeb saya dikonfirmasi terkait hal ini belum memberikan pernyataan resmi. Saat dihubungi via telpon, Mila belum sempat mengangkat. Begitu juga pesan via WhatsApp, belum juga dibalasnya.

- Advertisement -

DENPASAR – Diduga mencemarkan nama baik melalui media online (OL), Nyoman Dewi Anggreni, istri dari pengusaha top di Bali yang menjadi terdakwa Zainal Tayeb disomasi.

 

Menurut Bernadin selaku kuasa hukum Hedar Giacomo, pernyataan Nyoman Dewi Anggreni yag akrab disaba Dewi Tayeb, sangat merugikan kliennya. Tak hanya istri Zainal, salah satu media online yang memberitakan hal itu pun ikut disomasi. Somasi itu dilayangkan pada Selasa (21/9/2021) pagi.

 

Bernadin selaku kuasa hukum Hedar Giacomo mengatakan somasi ini dilayangkan atas pernyataan Dewi kepada media bahwa  bahwa suaminya (Zainal Tayeb) tidak bersalah.

 

“Ya kita tunggu saja proses pembuktian disidang pengadilan, tidak perlu berstetmen seolah-oleh mendahului wewenang hakim,” tegas Bernadin, Selasa (21/9). 

 

Menurut Bernadin, yang akan memutuskan seorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak adalah hakim dalam persidangan. Dia juga menilai media online yang ikut memberitakan pernyataan istri Zainal Tayeb itu tidak profesional dalam menyajikan berita.

 

“Untuk itu kami selaku kuasa hukum dari Hedar, melayangkan surat somasi sebagai hak jawab mewakili klien kami, yang jelas-jelas sudah dirugikan,” ujar Bernadin. 

 

Media online itu memuat pernyataan Ni Nyoman Dewi Anggreni yang menyebutkan suaminya tidak bersalah dan tidak menipu Hedar. Dewi menyebut, Hedar merupakan keponakan Zainal Tayeb yang memang sudah menjadi orang dekat sekaligus kepercayaan keluarga untuk menjalankan bisnis properti, bahkan diangkat sebagai direktur untuk mengelola perusahaan. 

 

Baca Juga:  Diduga Putus Cinta, Ini Kronologis Remaja Kintamani Lompat ke Jurang..

“Selama dia menjalankan perusahaan tidak pernah ada RUPS dan kami nggak tahu keuntungan perusahaan larinya ke mana,” kutip Bernadin mengenai keterangan Dewi dalam pemberitaan.

 

Keterangan tersebut menurut Bernadin sangat merugikan kliennya, karena RUPS telah dilaksanakan, tercatat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 41 tertanggal  23 Agustus 2017. 

 

“Di mana Ni Nyoman Dewi Anggreni sebagai Komisaris ikut tanda tangan di dalamnya dan mengangkat kembali klien kami sebagai direktur untuk yang kedua kalinya,” jelas Bernadin.

 

Bahkan, lanjut dia, pada saat akuisisi Ni Nyoman Dewi Anggreni turut serta tanda tangan penjualan 40 lembar saham yang dimiliki kepada kliennya. Akta Akuisisi pun terbit pada tanggal 08 Januari 2018 dengan nomor 03 yang dibuat di hadapan Notaris BF. Harry Prastawa Notaris di Kabupaten Badung. 

 

Melalui Surat somasi tersebut, Bernadin meminta Ni Nyoman Dewi Angreni untuk segera melakukan klarifikasi kepada awak media paling lambat 3 x 24 Jam sejak sejak surat ini dikirimkan. Apabila tidak ada respon maka pihaknya akan menempuh proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

“Ya tentunya dengan tuduhan  Pencemaran Nama Baik (Pasal 310 KUHPidana Jo. Pasal 311 KUHPidana Jo. Pasal 315 KUHP Jo. Pasal 27 Ayat 3 UU ITE, Jo. Pasal 45 UU ITE, Jo. Pasal 36 UU ITE, Jo. Pasal 51 ayat 2 UU ITE),” tegas Bernadin. 

 

Sedangkan untuk media online yang memberitakan, Bernadin meminta Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers).

Baca Juga:  Tetap Transaksi Saat Pandemi, Polisi Gulung Empat ‘Pemain’ Narkoba

 

Dijelaskan, dalam UU Pers mengatur tentang hak jawab dan hak koreksi. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.

 

Sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. 

 

Sebagai Kuasa Hukum, ia berpandangan bahwa akibat dari pemberitaan yang sudah beredar telah merugikan kliennya secara langsung karena belum ada putusan apapun dari Pengadilan Negeri Denpasar atas perkara Pidana tersebut.

 

“Selanjutnya kami selaku Kuasa Hukum klien kami, meminta pihak Redaksi untuk segera melakukan klarifikasi atas berita yang sudah dimuat pada tanggal 18-09-2021,” terang Bernadin. 

 

Ditambahkan, media online yang memberitakan pernyataan itu diberi 7 x 24 jam sejak somasi dikirimkan. Jika tidak pihaknya akan menempuh jalur hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada dan membuat pengaduan di dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 3/Peraturan-DP/VII/2013 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers 3/2013). 

 

Sementara itu, Mila Tayeb selaku kuasa hukum Zainal Tayeb saya dikonfirmasi terkait hal ini belum memberikan pernyataan resmi. Saat dihubungi via telpon, Mila belum sempat mengangkat. Begitu juga pesan via WhatsApp, belum juga dibalasnya.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/