alexametrics
25.4 C
Denpasar
Thursday, July 7, 2022

Pemberhentian Kadisbud, Pemkot Tunggu Inkracht

DENPASAR– Kadisbud (nonaktif) Kota Denpasar, I Gusti Bagus Ngurah Mataram resmi menjadi pesakitan setelah menjalani sidang dakwaan dugaan korupsi aci-aci/sesajen tiga hari lalu. Jika dalam sidang putusan nanti terbukti korupsi, maka Mataram terancam diberhentikan tidak dihormat sebagai PNS.

 

Mataram yang saat ini berusia 58 tahun sejatinya sedang menuju pengujung karir. Tinggal dua tahun lagi dia purna tugas alias pensiun sebagai PNS.

 

“Pemberhentian sebagai PNS masih menunggu putusan inkracht atau berkekuatan hukum tetap,” terang Kabag Humas Setda Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, Sabtu kemarin (20/11).

 

Ditanya apakah ada kemungkinan diberhentikan tidak hormat jika terbukti korupsi, Dewa Rai mengatakan, pemberhentian PNS dilakukan sesuai undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.

 

“Prinsipnya semua harus sesuai peraturan perundang-undangan,” ucapnya diplomatis.

 

Menurut Dewa Rai, Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara sangat menghormati proses hukum yang berjalan di pengadilan. “Wali kota meminta seluruh ASN di Pemkot Denpasar dalam menjalankan tugas menjauhi tindakan yang melanggar hukum,” tukas Dewa Rai.

 

Setelah dinyatakan sebagai tersangka, Mataram dinonaktifkan dari jabatan kepala dinas. Untuk sementara kursi Kadisbud diisi pelaksana tugas (Plt) Asisten II Setda Kota Denpasar, AA Gede Risnawan.

 

“Sehingga semua layanan di Disbud bisa berjalan baik dan tidak mengganggu pelayanan pada masyarakat, seniman, termasuk desa adat,” bebernya.

 

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN, ketika seorang PNS dinyatakan sebagai tersangka langsung diberhentikan sementara dari jabatannya.

 

Mataram sudah diberhentikan sementara sejak tanggal 5 Agustus 2021 atau setelah ditetapkan sebagai tersangka. Hak-haknya pada saat diberhentikan juga ikut dihentikan.

 

Sementara itu, JPU Kejari Denpasar memasang tiga pasal sekaligus dalam sidang dakwaan. JPU I Ketut Kartika Widnyana didampingi Jaksa Catur Rianita dalam dakwaan kesatu primer memasang Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ancaman hukuman pasal ini yaitu pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

 

Dalam dakwaan subsider JPU memasang Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU yang sama. Ancaman pidana pasal ini yaitu penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun. 

 

Sementara dalam dakwaan kedua, terdakwa kelahiran Denpasar, 31 Desember 1963 itu dijerat Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Samahalnya Pasal 2, ancaman hukuman pasal ini yakni pidana penjara paling singkat empat tahun.

 

 

 



DENPASAR– Kadisbud (nonaktif) Kota Denpasar, I Gusti Bagus Ngurah Mataram resmi menjadi pesakitan setelah menjalani sidang dakwaan dugaan korupsi aci-aci/sesajen tiga hari lalu. Jika dalam sidang putusan nanti terbukti korupsi, maka Mataram terancam diberhentikan tidak dihormat sebagai PNS.

 

Mataram yang saat ini berusia 58 tahun sejatinya sedang menuju pengujung karir. Tinggal dua tahun lagi dia purna tugas alias pensiun sebagai PNS.

 

“Pemberhentian sebagai PNS masih menunggu putusan inkracht atau berkekuatan hukum tetap,” terang Kabag Humas Setda Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai, Sabtu kemarin (20/11).

 

Ditanya apakah ada kemungkinan diberhentikan tidak hormat jika terbukti korupsi, Dewa Rai mengatakan, pemberhentian PNS dilakukan sesuai undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku.

 

“Prinsipnya semua harus sesuai peraturan perundang-undangan,” ucapnya diplomatis.

 

Menurut Dewa Rai, Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara sangat menghormati proses hukum yang berjalan di pengadilan. “Wali kota meminta seluruh ASN di Pemkot Denpasar dalam menjalankan tugas menjauhi tindakan yang melanggar hukum,” tukas Dewa Rai.

 

Setelah dinyatakan sebagai tersangka, Mataram dinonaktifkan dari jabatan kepala dinas. Untuk sementara kursi Kadisbud diisi pelaksana tugas (Plt) Asisten II Setda Kota Denpasar, AA Gede Risnawan.

 

“Sehingga semua layanan di Disbud bisa berjalan baik dan tidak mengganggu pelayanan pada masyarakat, seniman, termasuk desa adat,” bebernya.

 

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN, ketika seorang PNS dinyatakan sebagai tersangka langsung diberhentikan sementara dari jabatannya.

 

Mataram sudah diberhentikan sementara sejak tanggal 5 Agustus 2021 atau setelah ditetapkan sebagai tersangka. Hak-haknya pada saat diberhentikan juga ikut dihentikan.

 

Sementara itu, JPU Kejari Denpasar memasang tiga pasal sekaligus dalam sidang dakwaan. JPU I Ketut Kartika Widnyana didampingi Jaksa Catur Rianita dalam dakwaan kesatu primer memasang Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Ancaman hukuman pasal ini yaitu pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun.

 

Dalam dakwaan subsider JPU memasang Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU yang sama. Ancaman pidana pasal ini yaitu penjara paling singkat satu tahun dan paling lama 20 tahun. 

 

Sementara dalam dakwaan kedua, terdakwa kelahiran Denpasar, 31 Desember 1963 itu dijerat Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU Tipikor juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Samahalnya Pasal 2, ancaman hukuman pasal ini yakni pidana penjara paling singkat empat tahun.

 

 

 



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/