alexametrics
24.8 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Keterangan Ahli Bikin Eks Kadisbud Denpasar Semakin Tersudut

DENPASAR – Jaksa penuntut umum menghadirkan ahli dalam perkara dugaan korupsi dana aci-aci dan sesajen dengan terdakwa Eks Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Mataram. Keterangan ahli membuat eks Kadisbud Denpasar itu semakin tersudut.

 

Ini merujuk pada keterangan saksi ahli dalam sidang lanjutan kemarin (21/1). Saksi ahli tersebut adalah Tjipto Prasetyo Nugroho dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kota Denpasar.

 

Keterangan Tjipto yang memberatkan terdakwa yaitu perubahan bentuk kegiatan dari kegiatan belanja langsung menjadi penyerahan uang tunai tidak dibenarkan secara aturan. Menurut Tjipto, kegiatan berupa belanja langsung seharusnya yang diterima berupa barang, bukan penyerahan uang.

Baca Juga:  Dicopot karena Jadi Tersangka Korupsi, Gaji Kadisbud Denpasar Distop

 

“Kebijakan Dinas Kebudayaan terkait perubahan bentuk kegiatan jelas salah. Rekanan seharusnya tidak boleh mendapat keuntungan, karena tidak ada prestasi yang dikerjakan,” ujar Tjipto.

- Advertisement -

 

Dalam kasus ini, terdakwa mengubah kegiatan belanja langsung menjadi pengadaan dengan menggandeng rekanan. Terdakwa kemudian mendapat fee dari rekanan. Sementara banjar adat menerima bantuan berupa uang yang sudah dipotong.

 

Di sisi lain, Komang Sutrisna selaku pengacara terdakwa mengatakan, dari keterangan saksi ahli telah memberikan gambaran adanya kesalahan prosedural tahapan administrasi. Akibatnya semua aturan dan prosedur pengadaan barang jasa tidak terpenuhi.

Komang Sutrisna juga menyinggung penyerahan bantuan berupa uang bukan barang juga dilakukan oleh rekanan, bukan terdakwa. Menurut Komang, pengadaan barang aci-aci/sesajen ini seharusnya aturannya diubah dulu menjadi pemberian uang tunai. Sehingga tidak menyalahi prosedur.

Baca Juga:  Masuk Rumah Orang, Tusuk Dada Pakai Pisau, Pria Ini Bikin Geger Warga

“Kekurangpengetahuan ini yang kemudian menjadi dugaan korupsi dalam kasus ini. Selanjutnya kami yang akan mengajukan saksi a de charge atau meringankan,” kata Komang.

Komang menilai kasus ini berawal kesalahan administrasi dan kurangkemampuan untuk menelaah program. Ia mengkalim tidak ada niat terdakwa untuk melakukan korupsi.

- Advertisement -

DENPASAR – Jaksa penuntut umum menghadirkan ahli dalam perkara dugaan korupsi dana aci-aci dan sesajen dengan terdakwa Eks Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Bagus Mataram. Keterangan ahli membuat eks Kadisbud Denpasar itu semakin tersudut.

 

Ini merujuk pada keterangan saksi ahli dalam sidang lanjutan kemarin (21/1). Saksi ahli tersebut adalah Tjipto Prasetyo Nugroho dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kota Denpasar.

 

Keterangan Tjipto yang memberatkan terdakwa yaitu perubahan bentuk kegiatan dari kegiatan belanja langsung menjadi penyerahan uang tunai tidak dibenarkan secara aturan. Menurut Tjipto, kegiatan berupa belanja langsung seharusnya yang diterima berupa barang, bukan penyerahan uang.

Baca Juga:  Tak Didampingi Lawyer, Pemeriksaan Kadisbud Denpasar Non Aktif Ditunda

 

“Kebijakan Dinas Kebudayaan terkait perubahan bentuk kegiatan jelas salah. Rekanan seharusnya tidak boleh mendapat keuntungan, karena tidak ada prestasi yang dikerjakan,” ujar Tjipto.

 

Dalam kasus ini, terdakwa mengubah kegiatan belanja langsung menjadi pengadaan dengan menggandeng rekanan. Terdakwa kemudian mendapat fee dari rekanan. Sementara banjar adat menerima bantuan berupa uang yang sudah dipotong.

 

Di sisi lain, Komang Sutrisna selaku pengacara terdakwa mengatakan, dari keterangan saksi ahli telah memberikan gambaran adanya kesalahan prosedural tahapan administrasi. Akibatnya semua aturan dan prosedur pengadaan barang jasa tidak terpenuhi.

Komang Sutrisna juga menyinggung penyerahan bantuan berupa uang bukan barang juga dilakukan oleh rekanan, bukan terdakwa. Menurut Komang, pengadaan barang aci-aci/sesajen ini seharusnya aturannya diubah dulu menjadi pemberian uang tunai. Sehingga tidak menyalahi prosedur.

Baca Juga:  Marak Kasus Curi Sepeda, Polsek Mengwi Ciduk Satu Pelaku asal Madura

“Kekurangpengetahuan ini yang kemudian menjadi dugaan korupsi dalam kasus ini. Selanjutnya kami yang akan mengajukan saksi a de charge atau meringankan,” kata Komang.

Komang menilai kasus ini berawal kesalahan administrasi dan kurangkemampuan untuk menelaah program. Ia mengkalim tidak ada niat terdakwa untuk melakukan korupsi.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/