alexametrics
26.5 C
Denpasar
Saturday, May 21, 2022

Disebut Pengacara Tak Ngerti Hukum, Somya Tuding Laya Mencla-mencle

DENPASAR – Presiden Direktur PT Balai Lelang Bali Indonesia (BLBI), I Wayan Laya sebelumnya menyebut I Made Somya Putra, selaku kuasa hukum dari Hartono merupakan pengacara yang tak mengerti hukum.

 

Hal itu pun ditanggapi santai oleh Somya. Dia menganggap omongan dari Wayan Laya itu ke media merupakan sesuatu yang lucu.

 

Somya juga menyebut I Wayan Laya mencla-mencle karena mengungkapkan alasan-alasan yang berubah-ubah, tidak konsisten dan cenderung menyembunyikan data.

 

Di mana sebelumnya, Laya menganggap Somya tak ngerti hukum dengan alasan bahwa data yang diminta Hartono melakui Somya tidak dapat diberikan karena Hartono bukanlah debitur.

- Advertisement -

 

“Awalnya dia (I Wayan Laya) bilang data tidak dikasih karena tidak diizinkan oleh bank (BPR Sadana). Selanjutnya dirinya mengatakan bahwa tidak memberikan data-data ataupun dokumen lelangnya karena sudah ada perdamaian, dan akhirnya menyebut bahwa Hartono bukanlah sebagai pihak debitur,” kata Somya, Sabtu (21/8).

 

“Bagi saya ini lucu sekali, kalau memang tidak berhak kami memperoleh data kenapa dijanjikan dan disuruh menunggu sampai pukul 14.00 WITA pada Kamis (12/8) lalu?. Kalau dia bilang tidak diberikan karena Hartono bukan debitur, BLBI kan bukan Bank yang menyimpan data, kenapa BLBI berlagak seolah-olah seperti Bank,” tegas Somya, Sabtu (21/8/2021).

 

Lanjut Somya, sedangkan data yang sudah masuk ke BLBI itu bukan lagi data debitur tapi data publik yang harus dipublikasikan untuk lelang nantinya.

 

“Memangnya nantinya data itu tidak diumumkan kepada publik? Lagipula BPR Sadana sendiri sudah memberikan data berupa fotokopi sertifikat hak tanggungan, foto rumah nomor B7 di Perumahan Padang Lestari, Padang Sambian, Denpasar Barat dan perhitungan hutang Bambang, kenapa PT BLBI tidak memberikan,” beber Somya penuh tanya. 

 

Menurutnya, di sini terlihat sekali I Wayan Laya selaku Presiden direktur PT BLBI hanya mencla-mencle sekedar mencari alasan dan membela diri atas perilaku buruk dan arogansinya.

 

I Made Somya Putra SH MH juga menjelaskan kalau profesi pengacara itu dilindungi oleh Undang-Undang dalam hal mendapatkan data. Dijelaskan, pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

 

Pasal 17 UU Advokat itu menyebutkan dalam menjalankan profesinya advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan semata-mata untuk pembelaan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Dengan begitu, tegas Somya, maka sebenarnya I Wayan Laya, wajib memberikan data yang diminta advokat, bukan malah memperlihatkan gaya yang tidak hormat kepada hukum. 

Baca Juga:  Dilaporkan ke DJKN, PT BLBI Tuding Pengacara Hartono Tak Ngerti Hukum

 

 

Menurut Somya, I Wayan Laya dinilai berbohong karena menyebutkan Hartono telah membangun di tanah yang dimiliki orang lain, sebab Hartono sudah menempati rumah sejak saat dibelinya tahun 2007.

 

“Sejatinya klien kami tidak pernah membangun apa-apa, justru aneh dari mana PT BLBI menyebut Hartono membangun di atas tanah orang lain, sebab ia sendiri baru dapat surat tugas dari BPR Sadana bulan Mei 2020 dan memunculkan batang hidungnya 9 Agustus 2021. Ini aneh sekali, Sepertinya benar dugaan saya, bahwa rencana pelelangan paksa ini sudah direncanakan dengan aktor intelektualnya adalah PT BLBI,” Ujar I Made Somya. 

 

 

Sementara itu, sebelumnya Presiden Direktur Balai Lelang Bali Indonesia (BLBI), I Wayan Laya mengatakan jika langkah yang diambil pihak Hrtono mengadukan BLBI ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali Nusa Tenggara, Denpasar adalah sebuah kesalahan besar.

 

“Saya luruskan. Si pengacara Hartono yang namanya Somya itu bukan klien kami si debitur. Yang klien kami adalah debitur bernama I Gede Bambang Suwidnyana. Pengacara Hartono gak boleh mengambil data di kami. Yang boleh adalah si Bambang. Karena dia debitur,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (19/8/2021) sore. 

 

Wayan Laya juga menilai Somya adalah pengacara yang tak mengerti hukum. “Ini memang pengacara yang tidak ngerti dengan hukum kayaknya. Karena prosedurnya adalah yang boleh minta data hanya debitur. Sedangkan Hartono bukan debitur. Hartono itu adalah pemilik yang menempati tanah orang tanpa hak. Yang punya hak itu adalah BPR Sadana karena sertifikat itu murni dijaminkan di BPR Sadana. Urusan di atasnya kong kalingkong saya tidak ngerti. Yang saya ngerti adalah sertifikat itu ditempati oleh Hartono yang bukan debitur BPR Sadana,” tandasnya. 

 

Diberitakan sebelumnya, Padahal, sebelumnya terungkap bahwa hal itu terjadi karena salah objek lelang. Ceritanya, Hartono membeli tanah dan bangunan tersebut di tahun 2007 dari Ni Wayan Lilis Wirayati.

Saat itu, Hartono menerima sertifikat hak milik nomor 2396 yang kini sudah dibalik nama menjadi nama Hartono.

Sejak tahun 2007 hingga saat ini obyek tanah dan bangunan itu dikuasai oleh Hartono. Namun pada tanggal 17 Februari tahun 2021, pihak BPR Sadana memberi tahu Hartono bahwa serfikat hak milik Hartono tertukar dengan tetangga rumahnya yang terletak di Padang Lestari, nomor B/7 lingkungan Teges kelurahan Padang Sambian Kelod, Denpasar. 

Baca Juga:  Begini Perjalanan Kasus Pencabulan Ayah Bejat Cabuli Anak Angkat

Atas informasi itu, Hartono lalu melakukan investigasi. Ternyata ditemukan bahwa BPR Sadana yang dulunya bernama BPR Adiartha Udiana telah melakukan perjanjian kredit pada tahun 2014 dengan seseorang yang bernama I Gede Bambang Swiadnyana dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2393, Gambar Situasi Nomor 6824/1997 tertanggal 28 Agustus 1997, seluas 185 M2, tercatat atas nama I Gede Bambang Swiadnyana.

Fisik rumah yang dijadikan agunan terletak di Padang Lestari B/7, linkungan Teges, Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamtan Denpasar Barat. Alamat rumah itu bukanlah alamat rumah Hartono. 

Hartono juga menemukan fakta bahwa  berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 997/Pid.B/2016/PN DPS., I Gede Bambang Swiadnyana telah menjadi terpidana tindak pidana Pemalsuan Surat, yang mana Sertifikat Hak Milik Nomor 2393, gambar situasi Nomor 6824/1997 tertanggal 28 Agustus 1997, seluas 185 M2, tercatat atas nama I Gede Bambang Swiadnyana berasal dari Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

Lalu, pada tanggal 7 Februari 2021, tim dari BPR Sadana datang menemui Hartoni untuk membahas rencana lelang. Di mana BPR Sadana menawarkan kepada Hartono obyek rumah yang awalnya dikira Hartono adalah obyek rumah milik tetangganya yang terletak di Padang Lestari, Nomor B/7 lingkungan Teges, Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat. 

“Awalnya klien kami mengira kalau obyek yang akan dilelang adalah rumah tetangganya. Namun setelah BPR Sadana datang ke rumah klien kami dengan meminta izin untuk foto obyek rumah klien kami sendiri, barulah klien kami menyadari bahwa ternyata BPR Sadana telah mengincar rumah miliknya tersebut untuk dilelang,” kata I Made Somya Putra, pengacara Hartono.

Padahal, kata Somya, rumah tersebut dibeli dengan niat baik, dan sudah dikuasai selama 14 tahun tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Kliennya juga tidak pernah menjadikan tanah dan bangunan itu jadi obyek agunan untuk kredit.

“Klien kami  juga tidak pernah membuat perjanjian kredit apapun dengan BPR Sadana atau Lembaga Keuangan lainnya,” beber Somya.

Atas tindakan dari BPR Sadana itu pihak Hartono telah melakukan somasi kepada beberapa pihak yaitu kepada BPR Sadana, pihak PT Balai Lelang Bali Indonesia. Selain itu di juga meminta pemblokiran kepada BPN Kota Denpasar, serta melakukan pengaduan dan mohon perlindungan hukum kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang terbaru adalah mengadukan PT BLBI ke Kanwil DJKN Bali Nusra di Denpasar.

- Advertisement -

DENPASAR – Presiden Direktur PT Balai Lelang Bali Indonesia (BLBI), I Wayan Laya sebelumnya menyebut I Made Somya Putra, selaku kuasa hukum dari Hartono merupakan pengacara yang tak mengerti hukum.

 

Hal itu pun ditanggapi santai oleh Somya. Dia menganggap omongan dari Wayan Laya itu ke media merupakan sesuatu yang lucu.

 

Somya juga menyebut I Wayan Laya mencla-mencle karena mengungkapkan alasan-alasan yang berubah-ubah, tidak konsisten dan cenderung menyembunyikan data.

 

Di mana sebelumnya, Laya menganggap Somya tak ngerti hukum dengan alasan bahwa data yang diminta Hartono melakui Somya tidak dapat diberikan karena Hartono bukanlah debitur.

 

“Awalnya dia (I Wayan Laya) bilang data tidak dikasih karena tidak diizinkan oleh bank (BPR Sadana). Selanjutnya dirinya mengatakan bahwa tidak memberikan data-data ataupun dokumen lelangnya karena sudah ada perdamaian, dan akhirnya menyebut bahwa Hartono bukanlah sebagai pihak debitur,” kata Somya, Sabtu (21/8).

 

“Bagi saya ini lucu sekali, kalau memang tidak berhak kami memperoleh data kenapa dijanjikan dan disuruh menunggu sampai pukul 14.00 WITA pada Kamis (12/8) lalu?. Kalau dia bilang tidak diberikan karena Hartono bukan debitur, BLBI kan bukan Bank yang menyimpan data, kenapa BLBI berlagak seolah-olah seperti Bank,” tegas Somya, Sabtu (21/8/2021).

 

Lanjut Somya, sedangkan data yang sudah masuk ke BLBI itu bukan lagi data debitur tapi data publik yang harus dipublikasikan untuk lelang nantinya.

 

“Memangnya nantinya data itu tidak diumumkan kepada publik? Lagipula BPR Sadana sendiri sudah memberikan data berupa fotokopi sertifikat hak tanggungan, foto rumah nomor B7 di Perumahan Padang Lestari, Padang Sambian, Denpasar Barat dan perhitungan hutang Bambang, kenapa PT BLBI tidak memberikan,” beber Somya penuh tanya. 

 

Menurutnya, di sini terlihat sekali I Wayan Laya selaku Presiden direktur PT BLBI hanya mencla-mencle sekedar mencari alasan dan membela diri atas perilaku buruk dan arogansinya.

 

I Made Somya Putra SH MH juga menjelaskan kalau profesi pengacara itu dilindungi oleh Undang-Undang dalam hal mendapatkan data. Dijelaskan, pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

 

Pasal 17 UU Advokat itu menyebutkan dalam menjalankan profesinya advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan semata-mata untuk pembelaan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Dengan begitu, tegas Somya, maka sebenarnya I Wayan Laya, wajib memberikan data yang diminta advokat, bukan malah memperlihatkan gaya yang tidak hormat kepada hukum. 

Baca Juga:  Kejari Denpasar Selidiki Dugaan Penyimpangan Dana LPD Serangan

 

 

Menurut Somya, I Wayan Laya dinilai berbohong karena menyebutkan Hartono telah membangun di tanah yang dimiliki orang lain, sebab Hartono sudah menempati rumah sejak saat dibelinya tahun 2007.

 

“Sejatinya klien kami tidak pernah membangun apa-apa, justru aneh dari mana PT BLBI menyebut Hartono membangun di atas tanah orang lain, sebab ia sendiri baru dapat surat tugas dari BPR Sadana bulan Mei 2020 dan memunculkan batang hidungnya 9 Agustus 2021. Ini aneh sekali, Sepertinya benar dugaan saya, bahwa rencana pelelangan paksa ini sudah direncanakan dengan aktor intelektualnya adalah PT BLBI,” Ujar I Made Somya. 

 

 

Sementara itu, sebelumnya Presiden Direktur Balai Lelang Bali Indonesia (BLBI), I Wayan Laya mengatakan jika langkah yang diambil pihak Hrtono mengadukan BLBI ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali Nusa Tenggara, Denpasar adalah sebuah kesalahan besar.

 

“Saya luruskan. Si pengacara Hartono yang namanya Somya itu bukan klien kami si debitur. Yang klien kami adalah debitur bernama I Gede Bambang Suwidnyana. Pengacara Hartono gak boleh mengambil data di kami. Yang boleh adalah si Bambang. Karena dia debitur,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (19/8/2021) sore. 

 

Wayan Laya juga menilai Somya adalah pengacara yang tak mengerti hukum. “Ini memang pengacara yang tidak ngerti dengan hukum kayaknya. Karena prosedurnya adalah yang boleh minta data hanya debitur. Sedangkan Hartono bukan debitur. Hartono itu adalah pemilik yang menempati tanah orang tanpa hak. Yang punya hak itu adalah BPR Sadana karena sertifikat itu murni dijaminkan di BPR Sadana. Urusan di atasnya kong kalingkong saya tidak ngerti. Yang saya ngerti adalah sertifikat itu ditempati oleh Hartono yang bukan debitur BPR Sadana,” tandasnya. 

 

Diberitakan sebelumnya, Padahal, sebelumnya terungkap bahwa hal itu terjadi karena salah objek lelang. Ceritanya, Hartono membeli tanah dan bangunan tersebut di tahun 2007 dari Ni Wayan Lilis Wirayati.

Saat itu, Hartono menerima sertifikat hak milik nomor 2396 yang kini sudah dibalik nama menjadi nama Hartono.

Sejak tahun 2007 hingga saat ini obyek tanah dan bangunan itu dikuasai oleh Hartono. Namun pada tanggal 17 Februari tahun 2021, pihak BPR Sadana memberi tahu Hartono bahwa serfikat hak milik Hartono tertukar dengan tetangga rumahnya yang terletak di Padang Lestari, nomor B/7 lingkungan Teges kelurahan Padang Sambian Kelod, Denpasar. 

Baca Juga:  Gung De Resmi TSK, Polisi Dalami Indikasi Pelajar SMP Itu Dibunuh

Atas informasi itu, Hartono lalu melakukan investigasi. Ternyata ditemukan bahwa BPR Sadana yang dulunya bernama BPR Adiartha Udiana telah melakukan perjanjian kredit pada tahun 2014 dengan seseorang yang bernama I Gede Bambang Swiadnyana dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 2393, Gambar Situasi Nomor 6824/1997 tertanggal 28 Agustus 1997, seluas 185 M2, tercatat atas nama I Gede Bambang Swiadnyana.

Fisik rumah yang dijadikan agunan terletak di Padang Lestari B/7, linkungan Teges, Kelurahan Padang Sambian Kelod, Kecamtan Denpasar Barat. Alamat rumah itu bukanlah alamat rumah Hartono. 

Hartono juga menemukan fakta bahwa  berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 997/Pid.B/2016/PN DPS., I Gede Bambang Swiadnyana telah menjadi terpidana tindak pidana Pemalsuan Surat, yang mana Sertifikat Hak Milik Nomor 2393, gambar situasi Nomor 6824/1997 tertanggal 28 Agustus 1997, seluas 185 M2, tercatat atas nama I Gede Bambang Swiadnyana berasal dari Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

Lalu, pada tanggal 7 Februari 2021, tim dari BPR Sadana datang menemui Hartoni untuk membahas rencana lelang. Di mana BPR Sadana menawarkan kepada Hartono obyek rumah yang awalnya dikira Hartono adalah obyek rumah milik tetangganya yang terletak di Padang Lestari, Nomor B/7 lingkungan Teges, Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat. 

“Awalnya klien kami mengira kalau obyek yang akan dilelang adalah rumah tetangganya. Namun setelah BPR Sadana datang ke rumah klien kami dengan meminta izin untuk foto obyek rumah klien kami sendiri, barulah klien kami menyadari bahwa ternyata BPR Sadana telah mengincar rumah miliknya tersebut untuk dilelang,” kata I Made Somya Putra, pengacara Hartono.

Padahal, kata Somya, rumah tersebut dibeli dengan niat baik, dan sudah dikuasai selama 14 tahun tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Kliennya juga tidak pernah menjadikan tanah dan bangunan itu jadi obyek agunan untuk kredit.

“Klien kami  juga tidak pernah membuat perjanjian kredit apapun dengan BPR Sadana atau Lembaga Keuangan lainnya,” beber Somya.

Atas tindakan dari BPR Sadana itu pihak Hartono telah melakukan somasi kepada beberapa pihak yaitu kepada BPR Sadana, pihak PT Balai Lelang Bali Indonesia. Selain itu di juga meminta pemblokiran kepada BPN Kota Denpasar, serta melakukan pengaduan dan mohon perlindungan hukum kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dan yang terbaru adalah mengadukan PT BLBI ke Kanwil DJKN Bali Nusra di Denpasar.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/