alexametrics
28.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

LKPP Tegaskan Tidak Wajar Kadisbud Denpasar Minta Fee Proyek Sesajen

DENPASAR – Meski Kadisbud (nonaktif) Kota Denpasar IGN Bagus Mataram disebut meminta fee proyek pengadaan aci-aci dan sesajen sebagai hal yang wajar, penyidik menyatakan bahwa dari keterangan ahli berkata sebaliknya.

 

Menurut Kasi Pidsus, I Nengah Astawa bersama Kasi Intel Kejari Denpasar, Kadek Hari Supriyadi saat dikonfirmasi radarbali.id menyatakan bahwa penyidik sudah mendapat keterangan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

 

Dikatakan Astawa, ahli dari LKPP menegaskan bahwa fee tersebut dinilai tidak wajar.

 

“Menurut saksi ahli LKPP, karena tidak ada pekerjaan maka tidak wajar menerima fee maupun reward atau prestasi. Sebab, tidak ada satu pekerjaan apapun,” imbuh Astawa.

 

Dikatakan Astawa, dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat IGN Bagus Mataram, penyidik meminta pendapat dari dua ahli untuk melengkapi berkas perkara. Yakni ahli pidana dan ahli dari LKPP.

Baca Juga:  Jaksa Beber Fakta Baru, IGN Bagus Mataram Terima Ratusan Juta

 

Astawa menyebut tujuan memeriksa ahli LKPP untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan tersangka termasuk kategori pengadaan barang dan jasa atau tidak. Pasalnya, prosedur pengadaan barang dan jasa tidak dipedomani oleh tersangka.

 

Di antaranya tidak ada rancangan umum pengadaan barang dan jasa dan tidak ada proses lelang. Tersangka langsung menunjuk rekanan tanpa lelang.

 

Sebelumnya diberitakan bahwa IGN Bagus Mataram menjadi tersangka pada 5 Agustus 2021 lalu dalam dugaan korupsi pengadaan aci-aci dan sesajan untuk desa adat, banjar adat, dan subak di Kota Denpasar tahun 2019-2020.

 

Bagus Mataram merangkap sebagai pengguna anggaran (PA) sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan barang dan jasa aci-aci dan sesajen. Dia diduga meminta dan menerima fee dari proyek pengadaan senilai Rp1 miliar tanpa melalui tender. Melainkan penunjukan langsung.

Baca Juga:  Dituntut 4 Tahun, Kadisbud Denpasar Nonaktif Langsung Syok

 

Atas penunjukannya kepada rekanan, dia disebut meminta fee sebesar 10 persen dari proyek. Namun, dia ketahuan mengembalikan Rp80 juta kepada rekanan. Uang itu diduga fee dari rekanan. Namun, pihak rekanan menyerahkan uang itu kepada penyidik Kejari Denpasar dan dijadikan barang bukti.

 

Sekadar diketahui, bantuan untuk desa adat, banjar, dan subak ini bersumber dari dana BKK Provinsi Bali dan BKK Kota Denpasar Tahun 2019 dan 2020 pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebesar Rp1 miliar.

 

Bagus Mataram dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU Tipikor jis Pasal 64 ayat (1) KUHP.


DENPASAR – Meski Kadisbud (nonaktif) Kota Denpasar IGN Bagus Mataram disebut meminta fee proyek pengadaan aci-aci dan sesajen sebagai hal yang wajar, penyidik menyatakan bahwa dari keterangan ahli berkata sebaliknya.

 

Menurut Kasi Pidsus, I Nengah Astawa bersama Kasi Intel Kejari Denpasar, Kadek Hari Supriyadi saat dikonfirmasi radarbali.id menyatakan bahwa penyidik sudah mendapat keterangan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

 

Dikatakan Astawa, ahli dari LKPP menegaskan bahwa fee tersebut dinilai tidak wajar.

 

“Menurut saksi ahli LKPP, karena tidak ada pekerjaan maka tidak wajar menerima fee maupun reward atau prestasi. Sebab, tidak ada satu pekerjaan apapun,” imbuh Astawa.

 

Dikatakan Astawa, dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat IGN Bagus Mataram, penyidik meminta pendapat dari dua ahli untuk melengkapi berkas perkara. Yakni ahli pidana dan ahli dari LKPP.

Baca Juga:  Tangkap Driver Online Penyelundup Sabu, Dua Sipir Segera Terima Reward

 

Astawa menyebut tujuan memeriksa ahli LKPP untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan tersangka termasuk kategori pengadaan barang dan jasa atau tidak. Pasalnya, prosedur pengadaan barang dan jasa tidak dipedomani oleh tersangka.

 

Di antaranya tidak ada rancangan umum pengadaan barang dan jasa dan tidak ada proses lelang. Tersangka langsung menunjuk rekanan tanpa lelang.

 

Sebelumnya diberitakan bahwa IGN Bagus Mataram menjadi tersangka pada 5 Agustus 2021 lalu dalam dugaan korupsi pengadaan aci-aci dan sesajan untuk desa adat, banjar adat, dan subak di Kota Denpasar tahun 2019-2020.

 

Bagus Mataram merangkap sebagai pengguna anggaran (PA) sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) pada kegiatan pengadaan barang dan jasa aci-aci dan sesajen. Dia diduga meminta dan menerima fee dari proyek pengadaan senilai Rp1 miliar tanpa melalui tender. Melainkan penunjukan langsung.

Baca Juga:  Dasar Gila, Pesan Kamar Hotel untuk Nyabu, Pria 27 Tahun Diciduk

 

Atas penunjukannya kepada rekanan, dia disebut meminta fee sebesar 10 persen dari proyek. Namun, dia ketahuan mengembalikan Rp80 juta kepada rekanan. Uang itu diduga fee dari rekanan. Namun, pihak rekanan menyerahkan uang itu kepada penyidik Kejari Denpasar dan dijadikan barang bukti.

 

Sekadar diketahui, bantuan untuk desa adat, banjar, dan subak ini bersumber dari dana BKK Provinsi Bali dan BKK Kota Denpasar Tahun 2019 dan 2020 pada Dinas Kebudayaan Kota Denpasar sebesar Rp1 miliar.

 

Bagus Mataram dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 atau Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UU Tipikor jis Pasal 64 ayat (1) KUHP.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/