alexametrics
30.4 C
Denpasar
Monday, May 23, 2022

Kejari Jembrana Siapkan Lima Jaksa Kawal Kasus LPD Tamansari

NEGARA– Usai penahanan dua tersangka kasus korupsi lembaga perkreditan desa (LPD) Tamansari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Jembrana, jaksa penyidik menyerahkan tersangka, berkas dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

Pelimpahan tahap dua tersebut, dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap sehingga bisa dilanjutkan pada tahapan berikutnya.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Jembrana Gusti Ngurah Arya Surya Diatmika menyebutkan  dua tersangka korupsi itu, yakni ketua dan bendahara LPD Tamansari.

Menurutnya, para tersangka dan berkas perkara sudah dinyatakan lengkap sehingga dilakukan pelimpahan tahap kedua.

Tim jaksa melakukan proses pemeriksaan tahap dua di Polsek Mendoyo, tempat kedua tersangka sementara menjalani penahanan.

Selanjutnya, dengan pelimpahan tahap dua, maka tim kejaksaan selanjutnya akan melimpahkan keduanya kepada pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) agar segera menjalani persidangan.

Baca Juga:  Sempat Jadi Buruh Tapi Tak Dibayar, Ngaku Dua Hari Sempat Tak Makan

“Segera kami siapkan berkas dakwaan dan limpahkan ke pengadilan. Untuk kasus ini, kami telah menunjuk lima jaksa penuntut untuk menangani perkara ini,” ujarnya.

- Advertisement -

Sebelumnya, Kajari Jembrana Triono Rahyudi mengatakan, proses penahanan kedua tersangka merupakan upaya paksa dalam proses penyidikan.

Kedua tersangka, ketua LPD Tamansari Dewa Made Darmawan dan bendahara I Gede Widarsa dititipkan di ruang tahanan Polsek Mendoyo.

Mengenai modus operandi korupsi yang dilakukan kedua tersangka, menggunakan uang kas LPD Tamansari untuk kebutuhan pribadi kedua tersangka hingga menyebabkan kerugian sebesar Rp 400 juta.

Kedua tersangka berulangkali mengambil uang kas LPD Tamansari dengan cara melawan hukum berulangkali hingga membuat keuangan LPD kolaps.

Karena itu, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 8 dan pasal 9 undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan Pasal 8 karena adanya pola penggelapan dan pasal 9 karena ada pemalsuan dokumen laporan.

Baca Juga:  Final, Jadi Tersangka Korupsi Terminal, Jabatan Kadiskominfo Dipreteli
- Advertisement -

NEGARA– Usai penahanan dua tersangka kasus korupsi lembaga perkreditan desa (LPD) Tamansari, Desa Tukadaya, Kecamatan Melaya, Jembrana, jaksa penyidik menyerahkan tersangka, berkas dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

Pelimpahan tahap dua tersebut, dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap sehingga bisa dilanjutkan pada tahapan berikutnya.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Jembrana Gusti Ngurah Arya Surya Diatmika menyebutkan  dua tersangka korupsi itu, yakni ketua dan bendahara LPD Tamansari.

Menurutnya, para tersangka dan berkas perkara sudah dinyatakan lengkap sehingga dilakukan pelimpahan tahap kedua.

Tim jaksa melakukan proses pemeriksaan tahap dua di Polsek Mendoyo, tempat kedua tersangka sementara menjalani penahanan.

Selanjutnya, dengan pelimpahan tahap dua, maka tim kejaksaan selanjutnya akan melimpahkan keduanya kepada pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) agar segera menjalani persidangan.

Baca Juga:  [Akhirnya] Mantan Kepala Lingkungan Asri Gilimanuk Ditahan

“Segera kami siapkan berkas dakwaan dan limpahkan ke pengadilan. Untuk kasus ini, kami telah menunjuk lima jaksa penuntut untuk menangani perkara ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Kajari Jembrana Triono Rahyudi mengatakan, proses penahanan kedua tersangka merupakan upaya paksa dalam proses penyidikan.

Kedua tersangka, ketua LPD Tamansari Dewa Made Darmawan dan bendahara I Gede Widarsa dititipkan di ruang tahanan Polsek Mendoyo.

Mengenai modus operandi korupsi yang dilakukan kedua tersangka, menggunakan uang kas LPD Tamansari untuk kebutuhan pribadi kedua tersangka hingga menyebabkan kerugian sebesar Rp 400 juta.

Kedua tersangka berulangkali mengambil uang kas LPD Tamansari dengan cara melawan hukum berulangkali hingga membuat keuangan LPD kolaps.

Karena itu, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis pasal 2 ayat 1, pasal 3, pasal 8 dan pasal 9 undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapan Pasal 8 karena adanya pola penggelapan dan pasal 9 karena ada pemalsuan dokumen laporan.

Baca Juga:  Pemkab dan Kejari JembranaTeken MoU Penanganan Hukum Perdata dan TUN

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/