alexametrics
26.5 C
Denpasar
Tuesday, July 5, 2022

Gaji Tak Dibayar, Pekerja Somasi Hotel The St. Regis Nusa Dua

MANGUPURA – Kuasa hukum pekerja PT. Pacific Resort Buana Indonesia (Hotel The St. Regis Bali Resort) I Made Dila, memberikan somasi (teguran) terhadap manajemen yang melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sewenang-wenang. Pasalnya, pihak Hotel St. Regis tak membayar gaji Made Dila dari bulan Februari 2022.

Salah satu Kuasa Hukum Made Dila, Yulius Benyamin Seran menerangkan, kliennya itu merupakan karyawan tetap di PT. Pacific Resort Buana Indonesia ( Hotel The St. Regis Bali Resort) yang dalam proses penyelesaian hubungan industrial.

 

“Bersama ini kami melayangkan teguran (somasi) kepada PT. Pacific Resort Buana Indonesia (Hotel The St. Regis Bali Resort) atas dasar fakta dan alasan hukum,” jelas Benyamin usai pertemuan tripartit di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung, Rabu (23/3). 

Pertemuan tripartit ini sendiri dihadiri langsung I Made Dila dengan dua kuasa hukum lainnya, Putu Mahendra, dan Naldi Elfian Saban. Juga hadir dari pihak manajemen Hotel St. Regis.

 

Ada pun fakta dan alasan hukum dalam somasi tersebut. Yakni  Dila diminta untuk pensiun dini oleh pihak manajemen The St. Regis Bali Resort. Dila menyanggupi dengan syarat perhitungan besaran nilai kompensasi berdasar kesepakatan kedua pihak.

 

“Klien kami statusnya sebagai karyawan tetap dan pula kehendak untuk pensiun dini justru datang dari pihak manajemen The St. Regis Bali Resort,” bebernya.

 

Kemudian, dilakukan pertemuan antara Dila dengan manajemen Hotel The St Regis berdasar surat nomor: 758/HRD-SRB/I/2022, tertanggal 7 Januari 2022 perihal pembahasan kompensasi pensiun dini.

“Ternyata pertemuan tersebut deadlock sehingga keadaan inilah 13 hari setelah pertemuan pembahasan kompensasi pensiun dini tersebut tiba-tiba saja manajemen mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja nomor: 763/HRD-SRB/I/2022 tertanggal 31 Januari 2022 perihal pemutusan hubungan kerja (PHK)  atas nama I Made Dila,” terangnya.

 

Tak pelak, Dila pun menanggapi secara tertulis melalui suratnya tertanggal 25 Januari 2022 perihal penolakan PHK sepihak dari manajemen. Kemudian kliennya tersebut masih proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka secara hukum PHK secara sepihak belum sah.

 

Selain itu Dila juga telah beritikad baik untuk tetap melaksanakan kewajibannya dengan meminta diberikan jadwal kerja sebagai mana mestinya namun ditolak manajemen. Selanjutnya pihak manajemen tidak melakukan pembayaran upah  sejak bulan Februari 2022 sampai dengan saat ini.  

 

Melalui somasi ini, pihaknya mengingatkan pihak manajemen agar membayar upah sesuai ketentuan Pasal 157A undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Yakni sejak Februari sampai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial mendapatkan penetapan/ putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial dan berkekuatan hukum tetap yang diperkirakan selama 6 bulan ke depan.

 

Kalau somasi ini tidak digubris oleh manajemen, maka akan diambil langkah-langkah hukum.

 

“Apabila somasi kami tidak diindahkan maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum yang konkrit  baik secara pidana maupun perdata, ” jelasnya.



MANGUPURA – Kuasa hukum pekerja PT. Pacific Resort Buana Indonesia (Hotel The St. Regis Bali Resort) I Made Dila, memberikan somasi (teguran) terhadap manajemen yang melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sewenang-wenang. Pasalnya, pihak Hotel St. Regis tak membayar gaji Made Dila dari bulan Februari 2022.

Salah satu Kuasa Hukum Made Dila, Yulius Benyamin Seran menerangkan, kliennya itu merupakan karyawan tetap di PT. Pacific Resort Buana Indonesia ( Hotel The St. Regis Bali Resort) yang dalam proses penyelesaian hubungan industrial.

 

“Bersama ini kami melayangkan teguran (somasi) kepada PT. Pacific Resort Buana Indonesia (Hotel The St. Regis Bali Resort) atas dasar fakta dan alasan hukum,” jelas Benyamin usai pertemuan tripartit di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Badung, Rabu (23/3). 

Pertemuan tripartit ini sendiri dihadiri langsung I Made Dila dengan dua kuasa hukum lainnya, Putu Mahendra, dan Naldi Elfian Saban. Juga hadir dari pihak manajemen Hotel St. Regis.

 

Ada pun fakta dan alasan hukum dalam somasi tersebut. Yakni  Dila diminta untuk pensiun dini oleh pihak manajemen The St. Regis Bali Resort. Dila menyanggupi dengan syarat perhitungan besaran nilai kompensasi berdasar kesepakatan kedua pihak.

 

“Klien kami statusnya sebagai karyawan tetap dan pula kehendak untuk pensiun dini justru datang dari pihak manajemen The St. Regis Bali Resort,” bebernya.

 

Kemudian, dilakukan pertemuan antara Dila dengan manajemen Hotel The St Regis berdasar surat nomor: 758/HRD-SRB/I/2022, tertanggal 7 Januari 2022 perihal pembahasan kompensasi pensiun dini.

“Ternyata pertemuan tersebut deadlock sehingga keadaan inilah 13 hari setelah pertemuan pembahasan kompensasi pensiun dini tersebut tiba-tiba saja manajemen mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja nomor: 763/HRD-SRB/I/2022 tertanggal 31 Januari 2022 perihal pemutusan hubungan kerja (PHK)  atas nama I Made Dila,” terangnya.

 

Tak pelak, Dila pun menanggapi secara tertulis melalui suratnya tertanggal 25 Januari 2022 perihal penolakan PHK sepihak dari manajemen. Kemudian kliennya tersebut masih proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka secara hukum PHK secara sepihak belum sah.

 

Selain itu Dila juga telah beritikad baik untuk tetap melaksanakan kewajibannya dengan meminta diberikan jadwal kerja sebagai mana mestinya namun ditolak manajemen. Selanjutnya pihak manajemen tidak melakukan pembayaran upah  sejak bulan Februari 2022 sampai dengan saat ini.  

 

Melalui somasi ini, pihaknya mengingatkan pihak manajemen agar membayar upah sesuai ketentuan Pasal 157A undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Yakni sejak Februari sampai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial mendapatkan penetapan/ putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial dan berkekuatan hukum tetap yang diperkirakan selama 6 bulan ke depan.

 

Kalau somasi ini tidak digubris oleh manajemen, maka akan diambil langkah-langkah hukum.

 

“Apabila somasi kami tidak diindahkan maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum yang konkrit  baik secara pidana maupun perdata, ” jelasnya.



Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/