alexametrics
29.8 C
Denpasar
Sunday, May 22, 2022

Jaksa Cecar Tersangka Korupsi Penyerobotan Tanah Kejaksaan Tabanan

DENPASAR – Penyidik Kejati Bali telah memanggil enam tersangka kasus dugaan korupsi aset negara berupa tanah eks Kantor Kejari Tabanan, di Lingkungan Pasar Dauh Pala, Dauh Peken, Tabanan.

 

Keenam tersangka adalah IKG, PM dan MK. Mereka merupakan satu keluarga. Tersangka lain adalah keluarga WS, NM, dan NS. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai belasan miliar.

 

“Ada 20-30 pertanyaan yang diajukan penyidik. Para tersangka diperiksa sekitar tiga jam,” ujar Kasi Penkum Kejati Bali, A. Luga Harlianto diwawancarai kemarin (23/8).

 

- Advertisement -

Dijelaskan lebih lanjut, pemeriksaan dilakukan pada 6 Agustus lalu. Saat menjalani pemeriksaan para tersangka didampingi penasihat hukumnya.

 

“Mengingat ancaman hukumannya lebih dari lima tahun, maka para tersangka harus didampingi penasihat hukum,” tukasnya.

 

Menurut Luga, hasil pemeriksaan para tersangka akan digunakan melengkapi penyusunan berkas acara. Jika penyidik menganggap perlu keterangan tambahan dari para tersangka, maka akan dipanggil ulang.

Baca Juga:  Cegah Penyebaran Covid-19, Gedung Kejati Bali Disemprot Eco Enzyme

 

“Kami pertimbangkan untuk memanggil ulang para tersangka, jika memang diperlukan,” tandasnya.

 

Luga menambahkan, penyidik juga masih menunggu perhitungan kerugian negara secara resmi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali. 

 

“Kalau perhitungan sementara penyidik, kerugian negara Rp14,6 miliar. Namun, penyidik tetap menunggu perhitungan resmi dari BPKP Bali,” tukasnya.

 

Perbuatan keenam tersangka melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

 

Dijelaskan Luga, kasus di Tabanan dimulai akhir 2020 dan dibagi menjadi tiga berkas. Tanah tersebut merupakan tanah pemberian dari Gubernur Bali untuk Kejaksaan Agung Cq Kejaksaan Tinggi Bali, untuk digunakan sebagai kantor dan rumah dinas Kejari Tabanan sejak tahun 1974. Status tanah tersebut merupakan tanah negara sejak Desember 1968.

Baca Juga:  Lolos Pasal Pemerkosaan, Masih Layani 2 Cowok Usai Wikwik dengan TSK

 

Pada tanah tersebut telah dibangun kantor dan rumah dinas Kejari Tabanan. Selanjutnya, pada 1997 Kantor Kejari Tabanan pindah ke lokasi saat ini, di Jalan PB Sudirman.

 

Nah, setelah kantor Kejari Tabanan pindah, keluarga dari tersangka IKG, PM dan MK mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Mereka lantas mendirikan bangunan secara bertahap berupa kos-kosan yang saat ini dikelola oleh IKG, PM dan MK.

 

Ketiga orang ini juga telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Bali.

 

Selanjutnya pada 1999 terdapat keluarga WS, NM dan NS yang membangun rumah tinggal sementara di atas tanah tersebut tanpa ada alas hak yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Tersangka WS, NM dan NS membangun toko dan mendapatkan hasil sewa dari pemanfaatan aset tanah milik Kejari Tabanan.

- Advertisement -

DENPASAR – Penyidik Kejati Bali telah memanggil enam tersangka kasus dugaan korupsi aset negara berupa tanah eks Kantor Kejari Tabanan, di Lingkungan Pasar Dauh Pala, Dauh Peken, Tabanan.

 

Keenam tersangka adalah IKG, PM dan MK. Mereka merupakan satu keluarga. Tersangka lain adalah keluarga WS, NM, dan NS. Kerugian negara dalam kasus ini diperkirakan mencapai belasan miliar.

 

“Ada 20-30 pertanyaan yang diajukan penyidik. Para tersangka diperiksa sekitar tiga jam,” ujar Kasi Penkum Kejati Bali, A. Luga Harlianto diwawancarai kemarin (23/8).

 

Dijelaskan lebih lanjut, pemeriksaan dilakukan pada 6 Agustus lalu. Saat menjalani pemeriksaan para tersangka didampingi penasihat hukumnya.

 

“Mengingat ancaman hukumannya lebih dari lima tahun, maka para tersangka harus didampingi penasihat hukum,” tukasnya.

 

Menurut Luga, hasil pemeriksaan para tersangka akan digunakan melengkapi penyusunan berkas acara. Jika penyidik menganggap perlu keterangan tambahan dari para tersangka, maka akan dipanggil ulang.

Baca Juga:  Korban Rugi Rp 38 Miliar, Begini Kronologis Kasus Notaris Hartono Cs

 

“Kami pertimbangkan untuk memanggil ulang para tersangka, jika memang diperlukan,” tandasnya.

 

Luga menambahkan, penyidik juga masih menunggu perhitungan kerugian negara secara resmi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bali. 

 

“Kalau perhitungan sementara penyidik, kerugian negara Rp14,6 miliar. Namun, penyidik tetap menunggu perhitungan resmi dari BPKP Bali,” tukasnya.

 

Perbuatan keenam tersangka melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

 

Dijelaskan Luga, kasus di Tabanan dimulai akhir 2020 dan dibagi menjadi tiga berkas. Tanah tersebut merupakan tanah pemberian dari Gubernur Bali untuk Kejaksaan Agung Cq Kejaksaan Tinggi Bali, untuk digunakan sebagai kantor dan rumah dinas Kejari Tabanan sejak tahun 1974. Status tanah tersebut merupakan tanah negara sejak Desember 1968.

Baca Juga:  Parah! Aset Bakal Disita, di Lahan Tahura Malah Berdiri Bangunan Bank

 

Pada tanah tersebut telah dibangun kantor dan rumah dinas Kejari Tabanan. Selanjutnya, pada 1997 Kantor Kejari Tabanan pindah ke lokasi saat ini, di Jalan PB Sudirman.

 

Nah, setelah kantor Kejari Tabanan pindah, keluarga dari tersangka IKG, PM dan MK mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya. Mereka lantas mendirikan bangunan secara bertahap berupa kos-kosan yang saat ini dikelola oleh IKG, PM dan MK.

 

Ketiga orang ini juga telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Bali.

 

Selanjutnya pada 1999 terdapat keluarga WS, NM dan NS yang membangun rumah tinggal sementara di atas tanah tersebut tanpa ada alas hak yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

 

Tersangka WS, NM dan NS membangun toko dan mendapatkan hasil sewa dari pemanfaatan aset tanah milik Kejari Tabanan.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/