alexametrics
29.8 C
Denpasar
Friday, May 27, 2022

Cegah Penyelewengan Dana, Prajuru Adat Diminta Ikut Awasi

SINGARAJA– Kejaksaan Negeri Buleleng meminta prajuru adat benar-benar mengawasi kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di desa adat setempat. Pengawasan yang lemah bisa memicu potensi penyelewengan dana nasabah yang memicu kolapsnya LPD.

 

Kasi Pidsus Kejari Buleleng Wayan Genip mengungkapkan, keberadaan LPD di desa adat sebenarnya sangat bagus. Karena mendukung pengembangan ekonomi desa adat. Keberadaan LPD juga dapat mendukung operasional desa adat. Tentu saja dengan catatan prosedur dan pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik.

 

Tak hanya prajuru adat, lembaga pemerintah juga diminta turut melakukan pengawasan. “Kami sudah berkoordinasi dengan Bagian Ekbang, Inspektorat, dan LP (Lembaga Pembina) LPD, supaya pengawasan benar-benar dilakukan. Begitu juga Bendesa Adat, kami harap bisa ikut pro aktif mengawasi kinerja LPD di wewidangan mereka,” kata Genip yang didampingi Humas Kejari Buleleng A.A. Jayalantara, Rabu (24/11).

Baca Juga:  Ssstt...Geledah Kantor Desa, Kejaksaan Bidik Perbekel Celukan Bawang

 

Genip mengklaim pihaknya juga sudah turun tangan melakukan upaya pencegahan penyimpangan dana di LPD. Apabila ada kesalahan pembukuan, pihaknya masih mengizinkan pengelola melakukan pembenahan administrasi.

 

Tapi bila sudah memicu kerugian negara, Genip menyatakan kejaksaan akan memproses hal tersebut ke meja hijau. “Kami sudah mencegah. Tapi kalau masih ada yang main-main ya kami tindaklanjuti. Karena kalau kami biarkan, yang lain akan ikut juga nanti,” tegasnya.

 

Lebih lanjut Genip mengatakan pihaknya juga meminta agar kerjasama antar LPD dikaji melalui aspek yuridis. Kerjasama antar LPD, terutama yang menyangkut penempatan dana, harus dilakukan sepengetahuan Bendesa Adat. Sehingga tidak memicu dampak sistemik, apabila LPD yang diajak bekerjasama ternyata kolaps.

 

 

“Kalau mau menempatkan dana di LPD atau lembaga keuangan lain, silahkan lakukan dengan mekanisme perjanjian kerjasama antar desa adat. Supaya aspek legalnya jelas. Kalau mau ekspansi usaha juga sah-sah saja. Selama sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perda,” tukas Genip.

Baca Juga:  Sebelum Tewas, Korban Dua Bulan Lalu Sempat Coba Bunuh Diri Tapi Gagal

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Buleleng menetapkan dua orang oknum pengurus LPD sebagai tersangka. Yakni pengurus LPD Adat Anturan dan LPD Adat Tamblang.

 

Pada perkara LPD Adat Anturan, kejaksaan menetapkan Ketua LPD Anturan, Nyoman Arta Wirawan sebagai tersangka. Perbuatannya diduga memicu kerugian negara senilai Rp 137,06 miliar. Dampaknya LPD Anturan pun kolaps sejak 2 tahun terakhir.

 

Sementara pada perkara LPD Adat Tamblang, mantan Ketua LPD, Ketut Rencana ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga memicu kerugian negara senilai Rp 1,2 miliar. Beruntung pengurus sigap melakukan restrukturisasi keuangan pada LPD tersebut.


SINGARAJA– Kejaksaan Negeri Buleleng meminta prajuru adat benar-benar mengawasi kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di desa adat setempat. Pengawasan yang lemah bisa memicu potensi penyelewengan dana nasabah yang memicu kolapsnya LPD.

 

Kasi Pidsus Kejari Buleleng Wayan Genip mengungkapkan, keberadaan LPD di desa adat sebenarnya sangat bagus. Karena mendukung pengembangan ekonomi desa adat. Keberadaan LPD juga dapat mendukung operasional desa adat. Tentu saja dengan catatan prosedur dan pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik.

 

Tak hanya prajuru adat, lembaga pemerintah juga diminta turut melakukan pengawasan. “Kami sudah berkoordinasi dengan Bagian Ekbang, Inspektorat, dan LP (Lembaga Pembina) LPD, supaya pengawasan benar-benar dilakukan. Begitu juga Bendesa Adat, kami harap bisa ikut pro aktif mengawasi kinerja LPD di wewidangan mereka,” kata Genip yang didampingi Humas Kejari Buleleng A.A. Jayalantara, Rabu (24/11).

Baca Juga:  Sebelum Tewas, Korban Dua Bulan Lalu Sempat Coba Bunuh Diri Tapi Gagal

 

Genip mengklaim pihaknya juga sudah turun tangan melakukan upaya pencegahan penyimpangan dana di LPD. Apabila ada kesalahan pembukuan, pihaknya masih mengizinkan pengelola melakukan pembenahan administrasi.

 

Tapi bila sudah memicu kerugian negara, Genip menyatakan kejaksaan akan memproses hal tersebut ke meja hijau. “Kami sudah mencegah. Tapi kalau masih ada yang main-main ya kami tindaklanjuti. Karena kalau kami biarkan, yang lain akan ikut juga nanti,” tegasnya.

 

Lebih lanjut Genip mengatakan pihaknya juga meminta agar kerjasama antar LPD dikaji melalui aspek yuridis. Kerjasama antar LPD, terutama yang menyangkut penempatan dana, harus dilakukan sepengetahuan Bendesa Adat. Sehingga tidak memicu dampak sistemik, apabila LPD yang diajak bekerjasama ternyata kolaps.

 

 

“Kalau mau menempatkan dana di LPD atau lembaga keuangan lain, silahkan lakukan dengan mekanisme perjanjian kerjasama antar desa adat. Supaya aspek legalnya jelas. Kalau mau ekspansi usaha juga sah-sah saja. Selama sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perda,” tukas Genip.

Baca Juga:  Awas! Pria Berjaket ISIS Al Baghdadi Kendarai Motor Berkeliaran

 

Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Buleleng menetapkan dua orang oknum pengurus LPD sebagai tersangka. Yakni pengurus LPD Adat Anturan dan LPD Adat Tamblang.

 

Pada perkara LPD Adat Anturan, kejaksaan menetapkan Ketua LPD Anturan, Nyoman Arta Wirawan sebagai tersangka. Perbuatannya diduga memicu kerugian negara senilai Rp 137,06 miliar. Dampaknya LPD Anturan pun kolaps sejak 2 tahun terakhir.

 

Sementara pada perkara LPD Adat Tamblang, mantan Ketua LPD, Ketut Rencana ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga memicu kerugian negara senilai Rp 1,2 miliar. Beruntung pengurus sigap melakukan restrukturisasi keuangan pada LPD tersebut.


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/