alexametrics
27.6 C
Denpasar
Tuesday, May 17, 2022

Tak Terima Jadi Tersangka, Kakek Ini Seret Penyidik Polresta ke PN

DENPASAR – Tak terima dirinya ditetapkan tersangka oleh penyidik Polresta Denpasar, seorang kakek I Made Sutrisna melawan. Pria berusia 75 tahun itu mempraperadilkan penyidik Polresta Denpasar ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Status tersangka yang menjeratnya itu terkait dengan sengketa tanah seluas 32 are di perempatan Ubung, Jalanhos Cokroaminoto sebelah selatan SMKN 1 Denpasar Bali. 

 

Ditemui di Denpasar, Tumpal Hamonangan Lumban Tobing, selaku kuasa hukum I Made Sutrisna menerangkan bahwa saat ini sidang terkait praperadilan itu masih berjalan di Pengadilan Negeri Denpasar. Dimana di Pengadilan pihaknya menolak semua dalil yang disampaikan penyidik Polresta Denpasar terkait penetapan tersangka terhadap kliennya itu. 

 

Pihaknya kekeuh bahwa kasus yang dihadapi kliennya ini adalah kasus perdata. Bukan kasus pidana. Begitu juga disinggung terkait putusan PTTUN adalah bersifat adimistrasi.

“Dalam suatu gugatan PTUN permohonan menunda atau membatalkan sertifikat sudah terbit harus menyertakan pemilik atau siapa yang tertera di dalam sertifikat. Namun dalam PTTUN itu tidak melibatkan klien kami sebagai pihak pemegang SHM No 3395 sebagai tergugat intervensi,” tambahnya.

Baca Juga:  Dituduh Berafiliasi Organisasi Teroris, Peradah Polisikan Gayatri

 

Sementara itu, Wayan Kota, selaku ketua tim hukum Polresta Denpasar dikonfirmasi terkait hal membenarkan adanya praperadilan ynag dilakukan pemohon Made Sutrisna lantaran tak terima ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dari penyidik Polresta Denpasar, bahwa semua proses yang dilakukan terhadap I Made Sutrisna sudah sesuai prosedur. 

 

Selain itu juga sudah ada alat bukti yang cukup kuat untuk menetapkan I Made Sutrisna sebagai tersangka. Alat bukti itu terdiri dari bukti secara formil maupun materilnya sebagaimana amanat dari putusan mahkamah konstitusi Nomor 21 bahwa penetapan tersangka bisa dilakukan jika sudah ada 2 alat bukti yang cukup.

 

“Selain bukti surat, juga ada saksi yang jelas. Bukti suratnya ada pembatalan SHM yang selama ini diakui oleh dia itu SHM 3395 yang sering ditunjukkan itu sebenarnya SHM itu telah dibatalkan oleh Menteri Agraria, dan juga telah dikuatkan oleh Kanwil BPN Provinsi Bali, dan itu telah melalui proses tahapan peradilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perdata,” urainya. .

Baca Juga:  Sepakat Bongkar Kasus Paedofilia, DPRD Segera Panggil Polda Bali

 

Lebih lanjut, ia menerangkan sengketa tanah di Jalan Gatsu Ubung Denpasar ini memang sudah lama. Ia mengatakan Made Sutrisna, sebagai pihak pemohon dalam praperadilan ini, masih mengklaim tanah tersebut miliknya. Padahal secara hukum berdasarkan putusan PTUN sertifikat yang dipegang itu sudah dibatalkan oleh BPN.

“Karena sebelumnya BPN sudah membatalkan SHM 3395 dan pembatalan ini yang diajukan pembatalan di PTUN,” sebutnya,” ujarnya.

 

Dia menambahkan, pembatalan SHM 3395 milik Made Sutrisna tersebut menurutnya lantaran ada unsur pemalsuan yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya, atas nama Jonny Loepato. Dimana pihak Jonny Loepato mengajukan sertifikat menggunakan dokumen yang diduga palsu.

 

“Jonny Loepato ini menggunakan putusan yang ada di Sumatera untuk digunakan di sertifikat di sini,” pungkasnya.

- Advertisement -

- Advertisement -

DENPASAR – Tak terima dirinya ditetapkan tersangka oleh penyidik Polresta Denpasar, seorang kakek I Made Sutrisna melawan. Pria berusia 75 tahun itu mempraperadilkan penyidik Polresta Denpasar ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Status tersangka yang menjeratnya itu terkait dengan sengketa tanah seluas 32 are di perempatan Ubung, Jalanhos Cokroaminoto sebelah selatan SMKN 1 Denpasar Bali. 

 


Ditemui di Denpasar, Tumpal Hamonangan Lumban Tobing, selaku kuasa hukum I Made Sutrisna menerangkan bahwa saat ini sidang terkait praperadilan itu masih berjalan di Pengadilan Negeri Denpasar. Dimana di Pengadilan pihaknya menolak semua dalil yang disampaikan penyidik Polresta Denpasar terkait penetapan tersangka terhadap kliennya itu. 

 

Pihaknya kekeuh bahwa kasus yang dihadapi kliennya ini adalah kasus perdata. Bukan kasus pidana. Begitu juga disinggung terkait putusan PTTUN adalah bersifat adimistrasi.

“Dalam suatu gugatan PTUN permohonan menunda atau membatalkan sertifikat sudah terbit harus menyertakan pemilik atau siapa yang tertera di dalam sertifikat. Namun dalam PTTUN itu tidak melibatkan klien kami sebagai pihak pemegang SHM No 3395 sebagai tergugat intervensi,” tambahnya.

Baca Juga:  Sebar video Hoax "Tsunami", Oknum Pegawai BUMN di Seririt Ditangkap

 

Sementara itu, Wayan Kota, selaku ketua tim hukum Polresta Denpasar dikonfirmasi terkait hal membenarkan adanya praperadilan ynag dilakukan pemohon Made Sutrisna lantaran tak terima ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dari penyidik Polresta Denpasar, bahwa semua proses yang dilakukan terhadap I Made Sutrisna sudah sesuai prosedur. 

 

Selain itu juga sudah ada alat bukti yang cukup kuat untuk menetapkan I Made Sutrisna sebagai tersangka. Alat bukti itu terdiri dari bukti secara formil maupun materilnya sebagaimana amanat dari putusan mahkamah konstitusi Nomor 21 bahwa penetapan tersangka bisa dilakukan jika sudah ada 2 alat bukti yang cukup.

 

“Selain bukti surat, juga ada saksi yang jelas. Bukti suratnya ada pembatalan SHM yang selama ini diakui oleh dia itu SHM 3395 yang sering ditunjukkan itu sebenarnya SHM itu telah dibatalkan oleh Menteri Agraria, dan juga telah dikuatkan oleh Kanwil BPN Provinsi Bali, dan itu telah melalui proses tahapan peradilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perdata,” urainya. .

Baca Juga:  Rusia Penyelundup Hasis 2,9 Kg Divonis 17 Tahun

 

Lebih lanjut, ia menerangkan sengketa tanah di Jalan Gatsu Ubung Denpasar ini memang sudah lama. Ia mengatakan Made Sutrisna, sebagai pihak pemohon dalam praperadilan ini, masih mengklaim tanah tersebut miliknya. Padahal secara hukum berdasarkan putusan PTUN sertifikat yang dipegang itu sudah dibatalkan oleh BPN.

“Karena sebelumnya BPN sudah membatalkan SHM 3395 dan pembatalan ini yang diajukan pembatalan di PTUN,” sebutnya,” ujarnya.

 

Dia menambahkan, pembatalan SHM 3395 milik Made Sutrisna tersebut menurutnya lantaran ada unsur pemalsuan yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya, atas nama Jonny Loepato. Dimana pihak Jonny Loepato mengajukan sertifikat menggunakan dokumen yang diduga palsu.

 

“Jonny Loepato ini menggunakan putusan yang ada di Sumatera untuk digunakan di sertifikat di sini,” pungkasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/