27.6 C
Denpasar
Tuesday, January 31, 2023

Dituntut Tujuh Tahun, Divonis Empat Tahun, Jaksa Rhadea Banding

DENPASAR, Radar Bali.id – Majelis hakim yang memvonis terdakwa I Dewa Rhadea Prana Prabawa empat tahun penjara, atas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), Jaksa Penuntut Umum (JPU) tak terima. Sebab, perbuatannya diduga tidak setimpal dengan putusan hakim.

Atas vonis hakim empat tahun penjara itu JPU sudah resmi mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Jaksa tak menerima putusan karena sebelumnya menuntut Rhadea tujuh tahun penjara.

Kepala Seksi Penerangan Umum (Kasipenkum) Kejati Bali Luga Harlianto mengatakan, jaksa sudah resmi mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tipikor Denpasar. “Ya, benar, untuk Rhadea kami sudah ajukan pernyataan banding,” Selasa (24/1/2023). Pun memerintahkan akan disampaikan.

“Apa yang menjadi pokok keberatan, tentunya sesuai hukum acara kita diberikan waktu untuk memajukan memori banding,” jelasnya.

Informasi yang didapat Jawa Pos Radar Bali di lingkungan Pidsus Kejati Bali mengatakan bahwa salah satu penyebab banding karena jaksa kecewa atas putusan itu.

Seb tuntutan JPU tidak dipenuhi hakim. Sebaliknya, terdakwa Rhadea yang merupakan anak mantan Sekda Buleleng, Dewa Puspaka, hanya dijerat pasal 5 UU TPPU.  Sedangkan Luga mengatakan alasan banding akan dituangkan dalam memori banding nanti.
Sebelumnya Rhadea  pada Senin, 16 Januari 2023 dinyatakan JPU terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh hakim tipikor pimpinan Heriyanti. Ini terkait perkara korupsi dan pemerasan pada investor LNG Celukan Bawang dan penyewaan lahan pembangunan bandara di Desa Air Sanih.

Baca Juga:  Ditangkap, Residivis Kasus Pencurian Laptop Tak Ditahan dan Dilepas

Dewa Rhadea dihukum empat tahun penjara dan denda Rp 750 juta, subsider empat bulan. Sebelumnya I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  12 huruf e  juncto  pasal 18 ayat 1 huruf a dan b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa dalam tuntutan sebelumnya menuntut hukuman Rhadea dengan pidana penjara tujuh tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Juga meminta hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider  enam bulan kurungan.

Terdakwa dijerat pasal 5 UU TPPU, atau dakwaan kedua subsider JPU. Yang dibuktikan hakim berbeda jauh dari JPU. pedangkan JPU sebelumnya menyatakan Rhadea bersalah Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a dan b UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga:  Se-Bali, 763 Napi Dapat Remisi Hari Nyepi, Empat Langsung Bebas

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama primair. Terdakwa juga dijerat tindak pidana pencucian uang (TPPU).

TPPU ini antara lain diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua primer. Namun hakim tidak sependapat dan justeru membebaskan dari dakwaaan tersebut. [andre sulla/radar bali]



DENPASAR, Radar Bali.id – Majelis hakim yang memvonis terdakwa I Dewa Rhadea Prana Prabawa empat tahun penjara, atas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), Jaksa Penuntut Umum (JPU) tak terima. Sebab, perbuatannya diduga tidak setimpal dengan putusan hakim.

Atas vonis hakim empat tahun penjara itu JPU sudah resmi mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Jaksa tak menerima putusan karena sebelumnya menuntut Rhadea tujuh tahun penjara.

Kepala Seksi Penerangan Umum (Kasipenkum) Kejati Bali Luga Harlianto mengatakan, jaksa sudah resmi mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tipikor Denpasar. “Ya, benar, untuk Rhadea kami sudah ajukan pernyataan banding,” Selasa (24/1/2023). Pun memerintahkan akan disampaikan.

“Apa yang menjadi pokok keberatan, tentunya sesuai hukum acara kita diberikan waktu untuk memajukan memori banding,” jelasnya.

Informasi yang didapat Jawa Pos Radar Bali di lingkungan Pidsus Kejati Bali mengatakan bahwa salah satu penyebab banding karena jaksa kecewa atas putusan itu.

Seb tuntutan JPU tidak dipenuhi hakim. Sebaliknya, terdakwa Rhadea yang merupakan anak mantan Sekda Buleleng, Dewa Puspaka, hanya dijerat pasal 5 UU TPPU.  Sedangkan Luga mengatakan alasan banding akan dituangkan dalam memori banding nanti.
Sebelumnya Rhadea  pada Senin, 16 Januari 2023 dinyatakan JPU terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh hakim tipikor pimpinan Heriyanti. Ini terkait perkara korupsi dan pemerasan pada investor LNG Celukan Bawang dan penyewaan lahan pembangunan bandara di Desa Air Sanih.

Baca Juga:  Nasabah LPD Anturan Mulai Serahkan SHM

Dewa Rhadea dihukum empat tahun penjara dan denda Rp 750 juta, subsider empat bulan. Sebelumnya I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal  12 huruf e  juncto  pasal 18 ayat 1 huruf a dan b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa dalam tuntutan sebelumnya menuntut hukuman Rhadea dengan pidana penjara tujuh tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Juga meminta hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider  enam bulan kurungan.

Terdakwa dijerat pasal 5 UU TPPU, atau dakwaan kedua subsider JPU. Yang dibuktikan hakim berbeda jauh dari JPU. pedangkan JPU sebelumnya menyatakan Rhadea bersalah Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf a dan b UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga:  Bantah Kabur, Pihak Sudikerta Berdalih Ke Jakarta Untuk Temui Pelapor

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan pertama primair. Terdakwa juga dijerat tindak pidana pencucian uang (TPPU).

TPPU ini antara lain diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 10 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua primer. Namun hakim tidak sependapat dan justeru membebaskan dari dakwaaan tersebut. [andre sulla/radar bali]


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru