alexametrics
25.4 C
Denpasar
Tuesday, May 24, 2022

Nasib Ratusan Eks Pengungsi Timtim di Sumberklampok Tergantung KLHK

SINGARAJA– Nasib pengungsi eks Timor Timur (Timtim) yang kini bermukim di Desa Sumberklampok, tergantung keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Para pengungsi itu baru akan memiliki kepastian hak kepemilikan tanah, apabila KLHK melepas sebagian Hutan Produksi Terbatas (HPT) di kawasan Desa Sumberklampok.

Wakil Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG mengungkapkan, masalah agraria yang menimpa pengungsi eks Timtim, sangat berbeda dengan masalah yang dihadapi warga lainnya.

Warga di Desa Sumberklampok, dulunya berkonflik dengan Pemprov Bali selaku pemegang lahan Hak Guna Usaha (HGU).

Sementara pengungsi eks Timtim kini menempati kawasan HPT. Kawasan itu dikelola oleh KLHK.

“Kemarin HGU itu kan punya Pemprov. Sudah bisa diselesaikan. Sedangkan yang eks Timtim ini mereka di lahan punya kementerian. Jadi ini sedang berproses, karena persoalannya berbeda. Kami yakin hal ini bisa selesai,” kata Sutjidra saat ditemui di Kantor Pertanahan Buleleng, Jumat (24/9) pagi.

Baca Juga:  Truk Seruduk Pembatas Jalan, Masuk Sungai, Sopir Tewas

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Buleleng Komang Wedana mengatakan, warga eks Timtim bisa saja mendapatkan hak atas tanah yang telah mereka kuasai sejak tahun 2000 lalu.

- Advertisement -

Hanya saja asal tanah yang kini menjadi konflik agraria, berbeda dengan eks HGU yang telah di-redistribusi pada warga pada Rabu (21/9) lalu.

Pihaknya mengaku telah membuat konsep surat pengantar, untuk diajukan pada Menteri LHK.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, Bupati bisa mengirimkan data subjek dan objek penguasaan tanah pada KLHK. Kami juga berharap dari KLHK dapat melakukan verifikasi subjek dan objek itu. Bahwa masyarakat ini memang benar tinggal di sana menguasai lahan di sana,” kata Wedana.

Baca Juga:  Konflik Agraria di Sumberklampok Makin Terang, SHM Tuntas Dicetak

Setelah verifikasi klir, selanjutnya KLHK akan menerbitkan SK pelepasan sebagian kawasan hutan produksi terbatas. Baru pada saat itu, Kantor Pertanahan Buleleng bisa masuk melakukan pengukuran.

“Berapa banyak lahan yang nanti dilepas KLHK, kita tunggu saja. Setelah itu baru kami bisa melakukan proses penerbitan sertifikat. Kami juga berharap ini bisa segera diselesaikan. Sehingga seluruh masyarakat Sumberklampok bisa mendapatkan kepastian hak atas lahan yang mereka garap,” demikian Wedana.

Seperti diberitakan sebelumnya, konflik agraria di Desa Sumberklampok, belum tuntas sepenuhnya.

Masih ada 119 kepala keluarga eks Timtim yang menempati lahan hutan produksi terbatas. Dulunya mereka melakukan eksodus dari Tim-tim saat masa jajak pendapat.

Warga ini pun diizinkan menempati lahan di kawasan Sumberklampok. Namun hingga kini tak ada kepastian hak lahan yang didapat warga. 

- Advertisement -

SINGARAJA– Nasib pengungsi eks Timor Timur (Timtim) yang kini bermukim di Desa Sumberklampok, tergantung keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Para pengungsi itu baru akan memiliki kepastian hak kepemilikan tanah, apabila KLHK melepas sebagian Hutan Produksi Terbatas (HPT) di kawasan Desa Sumberklampok.

Wakil Bupati Buleleng dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG mengungkapkan, masalah agraria yang menimpa pengungsi eks Timtim, sangat berbeda dengan masalah yang dihadapi warga lainnya.

Warga di Desa Sumberklampok, dulunya berkonflik dengan Pemprov Bali selaku pemegang lahan Hak Guna Usaha (HGU).

Sementara pengungsi eks Timtim kini menempati kawasan HPT. Kawasan itu dikelola oleh KLHK.

“Kemarin HGU itu kan punya Pemprov. Sudah bisa diselesaikan. Sedangkan yang eks Timtim ini mereka di lahan punya kementerian. Jadi ini sedang berproses, karena persoalannya berbeda. Kami yakin hal ini bisa selesai,” kata Sutjidra saat ditemui di Kantor Pertanahan Buleleng, Jumat (24/9) pagi.

Baca Juga:  Jumlah Napi Penerima Asimilasi di LP Kerobokan Bisa Tembus 300 Lebih

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Buleleng Komang Wedana mengatakan, warga eks Timtim bisa saja mendapatkan hak atas tanah yang telah mereka kuasai sejak tahun 2000 lalu.

Hanya saja asal tanah yang kini menjadi konflik agraria, berbeda dengan eks HGU yang telah di-redistribusi pada warga pada Rabu (21/9) lalu.

Pihaknya mengaku telah membuat konsep surat pengantar, untuk diajukan pada Menteri LHK.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat, Bupati bisa mengirimkan data subjek dan objek penguasaan tanah pada KLHK. Kami juga berharap dari KLHK dapat melakukan verifikasi subjek dan objek itu. Bahwa masyarakat ini memang benar tinggal di sana menguasai lahan di sana,” kata Wedana.

Baca Juga:  21 Tahun Menghuni Hutan di Sumberklampok Tanpa Kepastian Status Lahan

Setelah verifikasi klir, selanjutnya KLHK akan menerbitkan SK pelepasan sebagian kawasan hutan produksi terbatas. Baru pada saat itu, Kantor Pertanahan Buleleng bisa masuk melakukan pengukuran.

“Berapa banyak lahan yang nanti dilepas KLHK, kita tunggu saja. Setelah itu baru kami bisa melakukan proses penerbitan sertifikat. Kami juga berharap ini bisa segera diselesaikan. Sehingga seluruh masyarakat Sumberklampok bisa mendapatkan kepastian hak atas lahan yang mereka garap,” demikian Wedana.

Seperti diberitakan sebelumnya, konflik agraria di Desa Sumberklampok, belum tuntas sepenuhnya.

Masih ada 119 kepala keluarga eks Timtim yang menempati lahan hutan produksi terbatas. Dulunya mereka melakukan eksodus dari Tim-tim saat masa jajak pendapat.

Warga ini pun diizinkan menempati lahan di kawasan Sumberklampok. Namun hingga kini tak ada kepastian hak lahan yang didapat warga. 


Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/