31.8 C
Denpasar
Thursday, December 8, 2022

KPK Ingatkan Kepala Daerah di Bali Tidak Korupsi

MANGUPURA– Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para kepala daerah di Bali untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan cetuskan dan membudayakan untuk  mengimplementasikan antikorupsi dalam kebudayaan.

Terlebih Bali diharapkan menjadi pioner wilayah yang bebas dari korupsi. Hal itu dilontarkan oleh  Dr. Nurul Ghufron selaku Wakil Ketua KPK RI saat pembukaan   Road To Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 pada Wilayah Direktorat V Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK RI di Balai Budaya Giri Nata Mandala Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Kamis (24/11).

Menurutnya mengapa Hakordia regional V ini dipilih di Bali. Menurutnya, di Bali hujan saja bisa ditolak pada pelaksanaan KTT G20 dan pelaksanaanya sukses.  Artinya ketika hujan saja bisa digeser apalagi korupsi tentu seharusnya bisa diberantas. “Kami  berharap kepada Gubernur dan jajarannya  kami ingin Bali menjadi pioner agar wilayah Bali bebas dari korupsi,” terang Dr. Nurul Ghufron.

Ia juga membeberkan bahwa sejak KPK berdiri dari tahun 20224 sampai tahun 2022 ini sudah ada 1437 kasus.  Namun ketika sudah ditangkap dan digantikan pejabat lainnya seperti Kadis, Sekda, Bupati dan Gubernur itu juga belum tentu berubah. Bahkan penggantinya itu tidak berubah dan tetap masih melakukan korupsi.

“ Sudah ada sekitar 1.437 kasus yang ditangani itu data terakhir, belum lagi kasus minggu-minggu ini dan sekarang mungkin sudah ada di angka 1465 kasus korupsi ditangani.  Bahkan banyak sekali berbagai daerah kasusnya hattrick. Jadi di Indonesia korupsi ada yang hattrick. Ini menentukan tak cukup kalau korupsi diselesaikan hanya dengan ditangkap,” bebernya.

Baca Juga:  Mucikari Prostitusi Online Dijerat Pasal Berlapis, Terancam 10 Tahun

Akhirnya ia memikirkan perlu pendekatan yang berbeda agar korupsi di Indonesia  terberantas dan menjadi kebudayaan baru. Karena itu, KPK hadir melaksanakan Hakordia di Balai Budaya ini dengan harapan ingin memberikan warna baru dan budaya baru , bahwa pemerintahan Indonesia ke depan bukan berbudaya korupsi tapi berbudaya anti korupsi.  Sehingga ia ingin lewat Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI untuk membudayakan, mengharmoniskan  mulai dari anggaran yang harapannya pro rakyat dan itu wajib serta konsisten dilakukan.” Yang kampanyenya bebas korupsi maka kami kawal postur anggaran bahwa benar-benar pro rakyat. Keuda, perizinan. Kalau izin itu diberikan supaya terbit dan tidak merusak lingkungan maka izin itu dilakukan.  Bukan izin itu  supaya ada hambatan, supaya hambatan itu jalan dan ada amplop,” tegasnya.

Kemudian, dari sisi perekrutan mulai dari rekrutmen baik ASN, honorer, mutasi, peningkatan karier, kalau kemudian dilaksanakan by sistem maka dipastikan membantu semuanya.  Karena hal tersebut adalah tata kelola yang mestinya dilakukan oleh segenap pemerintah pusat sampai ke desa. “Maka ditangkap saja tidak cukup dan masih ada perlawanan. Maka kami ingin menggunakan dan membudayakan  tata kelola yang anti korupsi melalui MCP ini,” jelasnya.

Sementara ia juga mengajak dari  Badung dan Bali ini untuk merubah  dan  menciptakan budaya baru Indonesia bahwa pemerintahan Indonesia dari pusat sampai ke daerah itu budayanya melayani, budaya bersih dan transparan. Karena budaya itu disebut budaya anti korupsi. Pada kegiatan Hakordia ini ia ingin mengajak untuk berkomitmen mulai sekarang budaya korupsi sudah tidak zaman, tidak keren. Sebab pejabat yang korup maupun menyuap urusan perizinan, dan lainnya itu sudah tidak keren lagi.  Sebab, budaya itu adalah perilaku baik yang terbiasakan dan turun temurun dari generasi ke generasi. “Kita hapus dari  kamus budaya Indonesia bahwa korupsi bukan budaya Indonesia. Mari cetuskan dan budayakan bagaimana mengimplementasikan anti korupsi dalam kebudayaan. Kami berharap simbol ini bahwa Bali budayanya anti korupsi,” bebernya. Pada kesempatan tersebut, acara ini juga dihadiri para Gubernur Wilayah Direktorat V yakni Gubernur Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, Bupati/Walikota pada Wilayah Direktorat V, para Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota beserta anggota pada Wilayah Direktorat V, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran, Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, para Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota beserta jajaran Penanggung Jawab Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali, Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional se-Provinsi Bali, jajaran PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Bali, Ketua TP. PKK Badung Nyonya Seniasih Giri Prasta, Ketua DWP Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, Ketua Gatriwara Badung Nyonya Ayu Parwata, ASN, Pelajar dan tamu undangan.(dwija putra/radar bali)

Baca Juga:  Duh Gusti, Stres Kumat, Tukang Ojek di Kubu Tewas Gantung Diri


MANGUPURA– Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para kepala daerah di Bali untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Bahkan cetuskan dan membudayakan untuk  mengimplementasikan antikorupsi dalam kebudayaan.

Terlebih Bali diharapkan menjadi pioner wilayah yang bebas dari korupsi. Hal itu dilontarkan oleh  Dr. Nurul Ghufron selaku Wakil Ketua KPK RI saat pembukaan   Road To Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2022 pada Wilayah Direktorat V Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK RI di Balai Budaya Giri Nata Mandala Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Kamis (24/11).

Menurutnya mengapa Hakordia regional V ini dipilih di Bali. Menurutnya, di Bali hujan saja bisa ditolak pada pelaksanaan KTT G20 dan pelaksanaanya sukses.  Artinya ketika hujan saja bisa digeser apalagi korupsi tentu seharusnya bisa diberantas. “Kami  berharap kepada Gubernur dan jajarannya  kami ingin Bali menjadi pioner agar wilayah Bali bebas dari korupsi,” terang Dr. Nurul Ghufron.

Ia juga membeberkan bahwa sejak KPK berdiri dari tahun 20224 sampai tahun 2022 ini sudah ada 1437 kasus.  Namun ketika sudah ditangkap dan digantikan pejabat lainnya seperti Kadis, Sekda, Bupati dan Gubernur itu juga belum tentu berubah. Bahkan penggantinya itu tidak berubah dan tetap masih melakukan korupsi.

“ Sudah ada sekitar 1.437 kasus yang ditangani itu data terakhir, belum lagi kasus minggu-minggu ini dan sekarang mungkin sudah ada di angka 1465 kasus korupsi ditangani.  Bahkan banyak sekali berbagai daerah kasusnya hattrick. Jadi di Indonesia korupsi ada yang hattrick. Ini menentukan tak cukup kalau korupsi diselesaikan hanya dengan ditangkap,” bebernya.

Baca Juga:  Polres Gianyar Tangkap Tujuh Pemakai hingga Pengedar Narkoba

Akhirnya ia memikirkan perlu pendekatan yang berbeda agar korupsi di Indonesia  terberantas dan menjadi kebudayaan baru. Karena itu, KPK hadir melaksanakan Hakordia di Balai Budaya ini dengan harapan ingin memberikan warna baru dan budaya baru , bahwa pemerintahan Indonesia ke depan bukan berbudaya korupsi tapi berbudaya anti korupsi.  Sehingga ia ingin lewat Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI untuk membudayakan, mengharmoniskan  mulai dari anggaran yang harapannya pro rakyat dan itu wajib serta konsisten dilakukan.” Yang kampanyenya bebas korupsi maka kami kawal postur anggaran bahwa benar-benar pro rakyat. Keuda, perizinan. Kalau izin itu diberikan supaya terbit dan tidak merusak lingkungan maka izin itu dilakukan.  Bukan izin itu  supaya ada hambatan, supaya hambatan itu jalan dan ada amplop,” tegasnya.

Kemudian, dari sisi perekrutan mulai dari rekrutmen baik ASN, honorer, mutasi, peningkatan karier, kalau kemudian dilaksanakan by sistem maka dipastikan membantu semuanya.  Karena hal tersebut adalah tata kelola yang mestinya dilakukan oleh segenap pemerintah pusat sampai ke desa. “Maka ditangkap saja tidak cukup dan masih ada perlawanan. Maka kami ingin menggunakan dan membudayakan  tata kelola yang anti korupsi melalui MCP ini,” jelasnya.

Sementara ia juga mengajak dari  Badung dan Bali ini untuk merubah  dan  menciptakan budaya baru Indonesia bahwa pemerintahan Indonesia dari pusat sampai ke daerah itu budayanya melayani, budaya bersih dan transparan. Karena budaya itu disebut budaya anti korupsi. Pada kegiatan Hakordia ini ia ingin mengajak untuk berkomitmen mulai sekarang budaya korupsi sudah tidak zaman, tidak keren. Sebab pejabat yang korup maupun menyuap urusan perizinan, dan lainnya itu sudah tidak keren lagi.  Sebab, budaya itu adalah perilaku baik yang terbiasakan dan turun temurun dari generasi ke generasi. “Kita hapus dari  kamus budaya Indonesia bahwa korupsi bukan budaya Indonesia. Mari cetuskan dan budayakan bagaimana mengimplementasikan anti korupsi dalam kebudayaan. Kami berharap simbol ini bahwa Bali budayanya anti korupsi,” bebernya. Pada kesempatan tersebut, acara ini juga dihadiri para Gubernur Wilayah Direktorat V yakni Gubernur Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, Bupati/Walikota pada Wilayah Direktorat V, para Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota beserta anggota pada Wilayah Direktorat V, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia beserta jajaran, Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, para Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota beserta jajaran Penanggung Jawab Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK RI, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bali, Kepala Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional se-Provinsi Bali, jajaran PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Bali, Ketua TP. PKK Badung Nyonya Seniasih Giri Prasta, Ketua DWP Badung Nyonya Rasniathi Adi Arnawa, Ketua Gatriwara Badung Nyonya Ayu Parwata, ASN, Pelajar dan tamu undangan.(dwija putra/radar bali)

Baca Juga:  Ida Bagus Wiratmaja Penuhi Panggilan KPK, Pejabat Kemenkeu Mangkir

Artikel Terkait

Most Read


Artikel Terbaru


/